Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa ketidakharmonisan kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat membuat dampak injeksi likuiditas besar-besaran ke perbankan menjadi kurang optimal bagi perekonomian. Sepanjang tahun 2025, injeksi yang digelontorkan mencapai Rp276 triliun.
Purbaya menyatakan, perlambatan ekonomi yang sangat signifikan terjadi sejak awal tahun hingga sekitar September. Untuk mengatasinya, pemerintah menempatkan likuiditas sekitar Rp276 triliun di perbankan yang diharapkan dapat disalurkan sebagai kredit dan mendorong roda perekonomian.
“Tapi memang, injeksi likuiditas yang kita taruh di perbankan itu belum seoptimal yang saya duga sebelumnya,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai ekonomi seharusnya bisa bergerak lebih cepat mengingat besarnya injeksi likuiditas, namun tertahan oleh ketidaksinkronan kebijakan fiskal dan moneter pada periode tersebut.
“Harusnya ekonomi harusnya lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan Bank Sentral yang sekarang sudah dibereskan,” akunya.
Ia memastikan persoalan koordinasi tersebut kini telah diselesaikan. “Sekarang itu sudah dibereskan. Satu bulan terakhir sudah amat baik,” katanya.
Penyelesaian dilakukan melalui penguatan komunikasi tanpa intervensi terhadap otoritas moneter. “Bukan saya intervensi ya, tapi komunikasi kita dengan Bank Sentral diperbaiki supaya kebijakannya makin sejalan,” jelas Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya meminta Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, untuk lebih aktif mengawasi Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar BI tidak menyerap likuiditas berlebihan dari perekonomian.
Menurutnya, jika langkah itu tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi berisiko stagnan di level 5 persen, sama seperti era pemerintahan sebelumnya, dan target pertumbuhan 8 persen akan sulit tercapai.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya sebagai respons atas penurunan pertumbuhan uang (M0) pasca injeksi likuiditas fiskal pemerintah.
Ia mengungkapkan, setelah pemerintah mengguyurkan Rp200 triliun ke sistem, uang beredar sempat naik hingga 13 persen pada September, namun turun menjadi 7,8 persen dan kembali turun pada November. Menurutnya, penurunan itu terjadi karena likuiditas tersebut diserap kembali oleh bank sentral.
"Ini saya naikin ke 13 persen, kenapa turun lagi? Karena uangnya diserap ke Bank Sentral. Bulan November juga lebih banyak diserapnya. Turun lagi. Kalau dibiarkan terus kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi sama dengan Pak Jokowi. Paling cuma 5 persen, lupakan (target) 8 persen," ucapnya di acara Bimtek Golkar, Kamis (11/12/2025).
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
