Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengubah target ekspor Indonesia pada 2025 yang sebesar 294,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp4.967 triliun (asumsi kurs Rp16.866 per dolar AS), di tengah meningkatnya tensi perdagangan antara AS dengan Cina. Sementara, peningkatan ketegangan ini diketahui terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif perdagangan tinggi kepada negara-negara mitra dagangnya, dengan tarif resiprokal kepada Cina paling tinggi.
Pada putaran terbaru, Washington mengenakan tarif sangat tinggi, mencapai 145 persen kepada berbagai barang impor dari Cina. Kendati, dalam pernyataannya pada Selasa (22/4/2025) lalu, Trump mengisyaratkan penurunan tarif kepada Cina secara signifikan jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan dagang.
“Di tengah situasi tensi perdagangan yang sedemikian sulit dan kondisi perekonomian dunia yang juga relatif dapat tekanan atau koreksi, kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang sudah ditetapkan. Kami tidak mencoba mengoreksi (target ekspor) menjadi berapa,” jelas Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kamis (24/4/2025).
Meski begitu, Djatmiko mengakui, tarif dasar sebesar 10 persen dan juga tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Gedung Putih kepada Indonesia akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Namun, dia memastikan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menyikapi tantangan tersebut, sehingga target ekspor 2025 dapat tercapai.
“Untuk target ekspor tentunya pemerintah bekerja sama dengan kawan-kawan pelaku usaha, tetap berupaya optimis, ya, menyikapi situasi meskipun tidak mudah. Tapi, kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang ditetapkan,” imbuhnya.
Upaya untuk mencapai target ekspor ini antara lain, dengan memperluas kerja sama dengan negara-negara lain serta menyelesaikan berbagai perjanjian dagang yang sampai saat ini masih terus berproses atau bahkan yang sebelumnya sempat mandek. Melalui berbagai perjanjian dagang yang dijajaki, Indonesia diharapkan bisa memperluas pasar sehingga tidak lantas terpaku hanya kepada AS atau Cina sebagai negara tujuan ekspor.
Djatmiko menyebut, salah satu perjanjian dagang yang tengah digeber pemerintah adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang sebenarnya telah berlangsung sejak 2008 namun harus menjalani General Review lima tahun sekali untuk mengevaluasi jalannya kesepakatan dagang ini. Pada tahun lalu, Menteri Perdagangan yang pada saat itu masih dijabat Zulkifli Hasan telah menandatangani Protokol Perubahan IJEPA dan diharapkan pembahasan lanjutan dapat selesai di 2025.
Selain itu, ada pula perjanjian-perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, Australia, hingga Selandia Baru yang juga masih akan terus dijajaki ke depannya. “Itu tentunya diharapkan juga menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja ekspor,” tutur dia.
Di sisi lain, sejak sebelum Trump memukul Indonesia dengan tarif perdagangan tinggi, pemerintah juga telah menyiapkan pasar alternatif atau pasar non-tradisional yang sebelumnya belum terjamah oleh barang-barang buatan Indonesia. Sejumlah pasar non-tradisional yang telah dijajaki dan juga cukup potensial menjadi tujuan ekspor antara lain, Kanada, Tunisia, hingga negara-negara di Timur Tengah seperti Libya, Mesir dan Maroko.
“Sebelum ada kebijakan tarif ini, kami juga sudah fokus membuka berbagai pasar alternatif, pasar non-tradisional. Sudah banyak yang kami jajaki dan kami bikin platform kerjasamanya,” tambah Djatmiko.
Selain itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan kerja sama yang telah terjalin dengan negara-negara seperti Korea Selatan hingga Australia untuk mendiversifikasi rantai pasok global. Pun, Indonesia juga bisa masuk untuk menggantikan Cina dalam penyediaan komoditas mineral kritis -termasuk aluminium, kobalt, nikel, hingga titanium- dan semikonduktor ke AS.
“Dan tentunya yang tadi upaya pasar, diversifikasi pasar Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) sudah menyebut Eropa, itu sangat penting dan untuk kita menyelesaikan negosiasi EU-CEPA secepat mungkin. Tapi di luar itu, tentunya dengan mitra dagang yang lain perlu kita lakukan engagement, termasuk di kawasan kita sendiri dengan kerjasama ASEAN maupun kerjasama RCEP,” jelas Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, dalam konferensi pers soal Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, secara daring, Jumat (18/4/2025).
Namun, terlepas dari perang dagang yang terjadi, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu menilai bahwa Indonesia harus fokus meningkatkan ketahanan ekonomi domestik dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Dus, ekonomi berbiaya tinggi yang sampai saat ini masih dirasakan oleh dunia usaha yang di dalam negeri maupun investor asing juga dapat teratasi.
“Itu saya rasa satu langkah yang kita harapkan akan meningkatkan daya saing kita. Dan tentunya di jangka menengah ada isu-isu lain seperti infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia. Jadi meningkatkan kapasitas dan skill daripada sumber daya manusia kita dan tentunya juga terkait dengan inovasi dan teknologi,” sambung Mari.
Meski begitu, potensi dampak perang dagang tak bisa diabaikan. Bahkan, tarif perdagangan tinggi yang diterapkan Gedung Putih kepada seluruh negara mitra dagangnya membuat Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,8 persen, dari perkiraan di Januari sebesar 3,3 persen.
Indonesia, menjadi salah satu negara yang tak luput dari koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF, di mana untuk sepanjang 2025, ekonomi Indonesia diramal hanya akan tumbuh mencapai 4,7 persen. Padahal, awal tahun tahun ini, IMF menilai ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen.
Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi ini tidak membuat pemerintah mengendurkan optimismenya. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini akan mencapai kisaran 5 persen. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang diperkirakan akan tumbuh positif didorong oleh belanja negara yang digenjot selama periode Idulfitri 2025 -melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan sosial (bansos), dan insentif lainnya. Selain itu, investasi swasta juga masih terealisasi dengan cukup baik, didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat dari peningkatan aktivitas manufaktur yang berada pada zona ekspansif atau bertumbuh.
Perlu diketahui, berdasar laporan S&P Global Purchasing Managers'Index (PMI), indeks manufaktur Indonesia berada di angka 52,4. Meski turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 53,6 poin, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansif. Sementara itu, menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar Rp465,2 triliun atau mencapai 24,4 persen dari target senilai Rp1.905,6 triliun. Realisasi investasi tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp230,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp234,8 triliun.
“Dilihat dari kinerja ekspor, diperkirakan juga tetap baik didukung oleh ekspor non-migas yang meningkat pada Maret 2025 terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik. Pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN+3, BRICS, dan di Eropa di tengah kebijakan tarif resiprokal,” jelas Sri Mulyani, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Butuh Terobosan Strategis
Pemerintah boleh saja tak merevisi target ekspor 2025. Namun, pada akhirnya yang paling menentukan apakah target tersebut akan tercapai atau tidak adalah bagaimana realisasi di lapangan di sisa delapan bulan terakhir ini.
Menurut Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, untuk mencapai target ekspor 2025, Indonesia membutuhkan terobosan strategis. Dalam konteks ini, ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi risiko kinerja perdagangan nasional karena dua wilayah tersebut semakin rentan terhadap tekanan geopolitik dan kecenderungan intervensi terhadap kebijakan ekonomi domestik antarnegara mitra dagang.
Pun, ekspansi pasar ke negara-negara anggota D8 (Developing Eight) -Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Mesir dan Turki; BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan); dan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) juga perlu diperkuat melalui kerja sama dagang yang setara dan saling menguntungkan.
“Dengan cara ini, Indonesia dapat membentengi diri dari dampak kebijakan proteksionisme global dan tetap menjaga stabilitas ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Walaupun, dengan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Trump pada hampir seluruh mitra dagang utama Amerika Serikat, termasuk negara-negara ASEAN, terdapat tantangan besar yang akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2025. Menurut Syafruddin, Indonesia bisa saja masih menyamai realisasi ekspor sepanjang 2024 yang sebesar 264,70 miliar dolar AS, namun hal ini pun hanya dapat dicapai dengan intervensi kebijakan yang kuat dan cepat.
Selain melalui perluasan pasar ekspor, Indonesia juga harus mempercepat proses sertifikasi produk ke negara-negara mitra baru. Tak kalah penting, di tengah ancaman resiprokal dari Cina terhadap negara-negara yang tunduk pada tekanan tarif AS, Indonesia juga harus menjaga keseimbangan hubungan dagang yang bebas dari dominasi politik pihak manapun.
“Antisipasi terbaik adalah bahwa Indonesia setidaknya bisa mempertahankan realisasi ekspor 2024, terutama bila sektor industri berorientasi ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan kelapa sawit berhasil menjaga produktivitas dan tetap kompetitif di pasar global,” sambung Syafruddin.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Beijing mengecam dan mengancam sejumlah negara yang melakukan negosiasi dengan AS untuk meringankan tarif perdagangan yang dikenakan kepada mereka. Sebab, negosiasi yang disebut Kementerian Perdagangan Tiongkok sebagai ‘tindakan lembek’ ini pada akhirnya justru akan mengorbankan kepentingan pihak lain, tak terkecuali Cina.
“Cina dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Cina. Jika situasi seperti itu muncul, Cina tidak akan menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan,” kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Cina, dikutip CNN, Kamis (24/4/2025).
Dihubungi terpisah, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa Indonesia perlu melihat konflik dagang tidak semata sebagai tantangan, tapi juga peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi regional, khususnya melalui kerja sama ASEAN. Sebagai contoh, dalam konteks ekspor sawit dan tambang, Indonesia bisa menggandeng Malaysia untuk menyatukan suara di berbagai forum internasional.
Koalisi regional bisa menjadi kekuatan tanding yang efektif, baik dalam memperluas pasar ke negara-negara berkembang di Afrika dan Asia Selatan, maupun dalam membentuk narasi alternatif terhadap standar dagang Barat yang sering kali bias dan manipulatif. Selain itu, ASEAN sebagai kawasan dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, juga memiliki potensi untuk membentuk arsitektur perdagangan yang lebih adil dan inklusif.
“Lebih jauh, Indonesia juga harus mendorong diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada AS, Uni Eropa, atau Tiongkok. Negara-negara Asia Selatan, Afrika, hingga Amerika Latin bisa menjadi mitra strategis dalam jangka panjang,” tambah Achmat.
Meski begitu, daya tawar akan semakin kuat jika Indonesia tidak berada dalam posisi ketergantungan dengan negara manapun. Sebaliknya, Indonesia harus bisa menjadi mitra dagang yang sejajar dan diperhitungkan di kancah perdagangan internasional.
“Negosiasi dagang bukanlah sekadar pertukaran tarif dan kuota, tetapi arena politik yang menentukan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, posisi Indonesia harus tegas: kepentingan nasional adalah yang utama, dan strategi negosiasi harus dijalankan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan,” tukas Achmad.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
