Masuk tirto.id
tirto.id - Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai daerah kerap diwarnai oleh prosesi upacara tradisi hingga penganugerahan gelar adat.
Kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir Juli 2026 kemarin misalnya, menjadi panggung visualisasi kedekatan Jokowi dengan tokoh-tokoh lokal. Jokowi mendapatkan gelar Saudara Raja Raja Timor dalam Festival dan Karnaval Gajah di Kota Kupang, NTT.
Sebelumnya, Jokowi juga memperoleh gelar kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari adat Lampung, yang disematkan di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung. Gelar ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat adat atas pengabdian serta kepemimpinannya selama memimpin Indonesia.
Namun, pemberian gelar adat itu menimbulkan tanda tanya. Di satu sisi, penganugerahan gelar adat diproyeksikan sebagai bentuk penghormatan dan perekat silaturahmi kebudayaan. Di sisi lain, praktik ini dianggap sebagai bentuk instrumentalisasi dan komodifikasi tradisi lokal demi kepentingan politik praktis jangka pendek.
Penghormatan adat yang sejatinya bersifat sakral berisiko mengalami desakralisasi ketika ditarik ke dalam lanskap politik elektoral skala lima tahunan.
Dilema PSI dan Kapitalisasi Modal Simbolis
Langkah Partai Solidaritas Indonesia merapat ke daerah bersama Jokowi bukan tanpa alasan. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Legislatif 2024, PSI tercatat meraih 2,8 persen suara nasional.
Hasil tersebut membuat partai yang mulanya mengidentifikasi dirinya sebagai "partai anak muda" ini gagal menembus batas ambang parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Guna menatap Pemilu 2029, PSI membutuhkan terobosan di luar basis pemilih tradisionalnya di kawasan perkotaan. Di sinilah simbol adat bekerja.
Pengamat Politik dan Pakar Elektoral dari Universitas Airlangga (Unair), Kris Nugroho, menilai bahwa manuver politik yang memanfaatkan prosesi adat di wilayah-wilayah perbatasan atau periferi memiliki tujuan strategis untuk mengamankan pemilih yang rawan bergeser.
"Kalau kita lihat tren dari apa yang dilakukan PSI dan Jokowi dalam safari politik dengan memanfaatkan adat itu, sebetulnya ini kan bagian dari suatu proses untuk mendapat dukungan secara politis melalui grassroot," ujar Kris kepada Tirto, Rabu (5/8/2026).
Kris menjelaskan bahwa target dari safari ini adalah daerah-daerah marginal di luar Pulau Jawa yang secara kultural memiliki kekuatan adat yang kental. Secara peta politik, wilayah tersebut cenderung memiliki basis pemilih yang dinamis.
"Daerah-daerah marginal kalau kita lihat dalam konteks afiliasi politik, ini kebanyakan kan masih volatile, artinya rawan berubah. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan PSI dan Jokowi untuk membangun kembali suatu basis politik, dimulai dari periferi, dari pinggiran," jelas akademisi Unair tersebut.
Lebih lanjut, Kris menyoroti dampak destruktif dari penarikan simbol adat ke ranah politik praktis. Menurutnya, langkah ini memicu ancaman berupa desakralisasi tradisi dan pembelahan di tingkat akar rumput.
Menurut Kris, apa yang dilakukan Jokowi dan PSI semacam politik belah bambu. Dalam arti politik belah bambu itu memancing isu yang kemudian menimbulkan polarisasi politik di dalam masyarakat, terutama terkait dengan masyarakat adat.
“Efeknya adalah akan muncul persaingan di dalam masyarakat adat itu antara masyarakat yang setuju dengan figur Jokowi dan masyarakat yang menolak. Dan ini akan sangat berisiko pada ketahanan politik masyarakat adat itu," ucapnya.
Kris menekankan penganugerahan gelar kehormatan atau kepala suku merupakan ritus sakral yang tidak boleh digadaikan demi kepentingan elektoral. Sebab, politisasi instrumen adat berisiko memicu friksi internal yang merusak keutuhan tatanan lokal dalam jangka panjang, khususnya menjelang Pemilu 2029 mendatang.
Ia mengimbau agar PSI tidak mengeksploitasi aspek kultural dan kembali pada khittah sebagai partai bernuansa pembaruan.
“Tapi kalau PSI mau re-branding, ya dia harus sekaligus membuat demarkasi yang menandakan bahwa PSI itu berbeda dengan partai-partai yang lain, misalnya dengan memunculkan program-program yang lebih tegas, seperti antikorupsi atau lapangan kerja. Jadi tidak mengeksploitasi aspek-aspek kultural dan adat itu untuk kepentingan sesaat, itu sangat berbahaya," tutur Kris.
Efektivitas Elektoral yang Masih Dipertanyakan
Di sisi lain, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, memandang penganugerahan gelar adat tidak secara otomatis dapat dikapitalisasi menjadi limpahan suara di bilik suara.
"Penganugerahan gelar adat sebenarnya lebih bersifat simbolis dan seremonial sehingga masih perlu proses kalau mau dikapitalisasi menjadi mesin suara di Pemilu 2029," kata Wasisto kepada Tirto.
Wasisto memaparkan bahwa secara historis, pendekatan adat memang digunakan oleh para politisi untuk membangun keterikatan psikologis dengan pemilih lokal. Meski demikian, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada struktur sosial setempat.
"Namun hal demikian sangat kasuistik karena tidak semua daerah punya pengaruh adat yang kuat secara informal," tambahnya.
Wasisto pun menyangsikan akrobat politik melalui upacara adat ini mampu mendongkrak elektabilitas partai. Ia menekankan bahwa hal tersebut sangat terbatas dan penuh ketidakpastian. Satu-satunya hal yang pasti dari semua atraksi politik ini menurutnya adalah adat yang kehilangan makna luhurnya.
"Implikasi 'politisasi simbol adat' memang berpotensi menarik ranah adat yang harusnya netral dari urusan politik praktis menjadi simbol politis yang berpengaruh pada keluhuran makna adat itu sendiri," kata Wasisto.
PSI Bantah Mengemis Gelar Adat
Menanggapi berbagai sorotan dan narasi komodifikasi politik tersebut, Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, mengatakan bahwa kehadiran Jokowi dan partainya dalam berbagai momen kebudayaan merupakan murni penuhi undangan masyarakat adat setempat, bukan manuver politik yang disengaja.
"Yang melibatkan (prosesi adat) itu siapa? Karena ini undangan. Bukan kita yang mengemis ini, atau meminta, tapi diundang. Ketika datang, ya ada prosesi-prosesi seperti itu, dan kami melihat itu tidak ada pelanggaran," ujar Bestari Barus saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026).
Bestari meluruskan simpang siur pemberitaan media terkait tuduhan pemberian gelar adat di NTT. Menurutnya, publik dan media kerap memotong konteks peristiwa yang terjadi di lapangan.
"Kemarin di Kupang, mana ada gelar yang disematkan? Siapa yang nyematkan gelar itu? Tapi kan ditulis oleh berbagai kalangan bahwa itu Pak Jokowi menerima gelar adat. Padahal enggak ada. Salah satu raja mengatakan 'kami tidak dalam memberikan gelar adat'. Tapi kami mengangkat Pak Jokowi sebagai sahabat raja-raja Timor. Jadi enggak ada gelar adat," jelas Bestari.
Ia menambahkan bahwa penyambutan tersebut merupakan bentuk kehormatan murni dari masyarakat setempat atas kontribusi pembangunan yang telah dilakukan Jokowi di masa pemerintahannya.
"Orang cuma sahabat. Kau datang ke rumahku, kuselendangkan kehormatan. Ya apa yang harus diprosesi adat? Ini cuma disambut datang, kaulah sahabat kami karena kau telah berbuat sangat banyak untuk NTT. Kita hormati aja, sebagai anak bangsa Indonesia, kita mengetahui bahwa keragaman budaya ini luar biasa,” ucapnya.
“Jadi yang rusak pikirannya sebetulnya orang yang mengait-ngaitkan apa yang sedang kami jalani ini dengan apa yang ada dalam pikirannya," cetusnya.
Terkait dengan adanya pergeseran segmentasi pemilih PSI dari yang semula mendaku "partai anak muda" hingga dituding mengeksploitasi simbol-simbol tradisional, Bestari menegaskan bahwa PSI kini bertransformasi menjadi partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
"PSI menjadi partai yang super terbuka, artinya kita partai ini tidak mau lagi diakal-akali agar oleh sebagian pihak dianggap hanya segmen muda saja, enggak bisa. Di sana partai itu boleh garap anak muda, boleh garap perempuan, boleh garap pengajian, di sini pun bisa. Maka itulah kami menjadi sangat optimis ke depan. Apalagi bersama Pak Jokowi," ungkapnya.
Bestari optimistis bahwa efek kehadiran Jokowi dalam safari ke berbagai daerah akan membawa dampak elektoral yang signifikan bagi PSI menuju pemilu mendatang.
"Artinya Pak Jokowi sudah menyampaikan pada kesempatan itu bahwa kami ini bukan sekadar hanya ingin lolos di parlemen, tetapi menang besar. Ya artinya melingkupi se-Republik," pungkasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto
