Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun mampu tumbuh mendekati 5,2 persen. Pertumbuhan lebih tinggi itu, menurutnya dapat dicapai lebih mudah di tiga bulan terakhir 2025 karena Indonesia sudah pernah mencapai titik terendahnya.
"Bisa mendekati itu (pertumbuhan ekonomi 5,2 persen)," katanya, usai rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Namun, Purbaya mengaku tidak masalah jika pertumbuhan ekonomi di triwulan III tidak mencapai target. Sebab, masih ada waktu bagi pemerintah di triwulan IV untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi.
"Seandainya enggak tercapai pun, seandainya triwulan IV nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi," sambung Purbaya.
Karenanya, untuk memastikan sistem ekonomi domestik berjalan lebih cepat, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu akan mengguyur 6 himpunan bank milik negara (Himbara) dengan dana segar senilai Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).
Melalui upaya ini, ia akan memastikan sektor-sektor swasta akan berjalan sebagai motor penggerak pertumbuhan.
"Itu dulu, kita memastikan sektor swasta jalan, nanti kita lihat butuhkan berapa lagi, kita pelajari dampaknya," jelas dia.
Sementara itu, untuk memastikan efektivitas dari upaya ini, Purbaya akan melakukan evaluasi secara berkala bagaimana penyaluran dana yang sudah diberikan pemerintah dalam kaitannya dengan penyaluran kredit ke dunia usaha.
"Yang jelas itu kan percobaan pertama. Taruh segitu dulu (Rp200 miliar), dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi. Karena uang saya sekarang di BI ada Rp440 triliun, saya kurang separuh aja, daripada nongkrong saja," tutur dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, bakal memastikan dana Rp200 triliun yang akan disalurkan pemerintah ke perbankan tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Pasalnya, uang itu ditarik dari rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) dan disalurkan kepada bank-bank nasional untuk mengerek pertumbuhan ekonomi domestik melalui akselerasi penyaluran kredit.
“Itu nanti kita pastikan. Tapi, memang betul bahwa kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya, kita nggak mau perbankannya nanti digunakan untuk beli SBN,” katanya, saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
