Menuju konten utama

Purbaya Angkat Isu Pajaki Selat Malaka, Bandingkan dengan Hormuz

Purbaya ingatkan pentingnya kebijakan yang ofensif dan terukur, demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Purbaya Angkat Isu Pajaki Selat Malaka, Bandingkan dengan Hormuz
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pidato saat menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Simposium sekaligus ajang penganugerahaan SMI Enviromental SMI Enviromental and Social Safeguards (ESS) Awards itu digelar dengan mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengangkat kembali isu terkait pemajakan kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Malaka.

Isu tersebut sempat ramai di media sosial menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, yang menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman di Selat Hormuz.

Purbaya menyebutkan, sesuai pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan. Mengingat, Selat Malaka disebut menjadi salah satu jalur pelayaran strategis.

"Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," tuturnya dalam kegiatan Simposium PT SMI di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Meski demikian, Purbaya mengingatkan, Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak memajaki kapal industri yang melintasi Selat Malaka—sikap yang sama dengan negara-negara yang berada di sepanjang perairan tersebut.

Selat Hormuz, dalam pernyataannya, hanya menjadi contoh bagaimana jika jalur pelayaran internasional dikenakan tarif oleh otoritas negara tertentu. Pin begitu, menurut Purbaya, bukan tak mungkin Indonesia bersama Malaysia dan Singapura menerapkan kebijakan serupa dengan Iran di Selat Malaka.

"Tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge, ya. Itu apa salah? Sekarang Iran menge-charge kapal lewat Selat Hormuz misalnya. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan. Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia masih terbagi dua. Kalau bisa seperti itu, tapi kan tidak begitu," urainya.

Purbaya menyebutkan, dengan kekayaan alam Indonesia, Pemerintah Pusat tidak membatasinya. Pemerintah Pusat disebut membuka jalur bisnisnya, termasuk melalui Selat Malaka.

"Jadi, dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus main ofensif. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita," ucap dia.

Baca juga artikel terkait SELAT MALAKA atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana