Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya upaya mark up harga bahan makanan oleh sejumlah mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini muncul di tengah peningkatan anggaran MBG yang mencapai Rp355 triliun pada 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya langsung menindak praktik mark up tersebut dan memaksa mitra mengembalikan dana lebih yang diklaim.
“Ada yang berusaha menaikkan harga bahan baku di atas pasaran. Kami bandingkan dengan referensi harga dari BPKP, lalu mereka wajib mengembalikan kelebihan klaim," katanya usai talkshow Potret satu Tahun BGN dalam Perjalanan Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa, Senin (19/8/2025).
Meski tidak memperinci jumlah mitra dan nilai yang terbukti mark up, Dadan menegaskan bahwa pelaku sudah dilaporkan dan diminta untuk mengembalikan dana lebih yang diambil, tanpa proses hukum.
“Bukan di proses hukum. Dia harus kembalikan anggaran. Karena mengakui lebih dari yang seharusnya,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, pengelolaan anggaran di BGN untuk MBG dilakukan dengan hati-hati. Dia menerangkan, anggaran untuk MBG tidak dipegang oleh BGN, namun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kementerian Keuangan.
"Anggaran tidak disimpan di rekening BGN, tapi di KPPN. Penyalurannya menggunakan virtual account yang diverifikasi oleh pegawai BGN dan mitra," ujarnya.
Kemudian uang itu begitu turun dari KPPN langsung ke virtual account di tiap-tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Adapun, setiap pembelian bahan makanan harus sesuai harga pasar. Misalnya, harga telur per porsi masak hanya Rp6.500, maka SPPG harus dapat membuktikan bahwa biaya yang keluar sesuai dengan harga pasar.
"Mitra harus bisa membuktikan kalau harga telur di pasaran Rp30.000. Jika ada yang mark up, langsung ketahuan," sambungnya.
Namun demikian, Dadan mengagungkan bahwa dia tidak terlalu khawatir dengan penyalahgunaan ini, yang ia khawatirkan justru terkait dengan memastikan kualitas makanan.
Pasalnya hingga kini masih ada laporan penerima makanan dari program MBG ini yang keracunan.
“Gini, ada dua risiko yang besar di makan bergizi gratis. Satu, penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, keracunan makanan. Kalau saya ditanya mana yang ditakuti, yang lebih ditakuti yang kedua, bukan yang pertama,” tuturnya.
Di sisi lain, BGN mempercepat distribusi MBG dengan 5.905 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif per Agustus 2024, melayani 20,5 juta penerima manfaat.
"Kami mengejar target 82,9 juta penerima di akhir tahun. Jika tercapai, mulai Januari 2025, MBG akan diberikan 20-21 hari per bulan selama setahun penuh," papar Dadan.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
