Masuk tirto.id
tirto.id - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang difokuskan untuk program-program populer dan pemenuhan janji politik akan membuat teknokratisme dan disiplin fiskal pemerintah di 2026 melemah.
Peneliti senior CSIS, Riandy Laksono, mencontohkan lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu pos belanja yang berisiko untuk keberlanjutan fiskal di 2026.
“Anggaran untuk menaikkan janji politik dan menjaga popularitas masih akan sangat membengkak. (Anggaran) MBG naik 2 kali lipat, subsidi energi juga masih besar. Nah, kita juga melihat teknokratisme dan prinsip kedisiplinan fiskal makin lemah,” katanya dalam Media Briefing CSIS, di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).
Perlu diketahui, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG mencapai Rp335 triliun, hampir setengah dari anggaran belanja pendidikan yang pada 2026 dialokasikan senilai Rp757,8 triliun. Tidak hanya itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan gizi melalui MBG di dalam belanja kesehatan di 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Riandy menilai, MBG memang bagus untuk tujuan meningkatkan fokus anak di sekolah dan memperbaiki nutrisi anak-anak Indonesia. Namun, akan sulit jika dampak rambatan ekonomi yang disasar pemerintahan Prabowo dari pelaksanaan program ini.
“Setelah mereka (anak-anak penerima manfaat program MBG) SMP, SMA dan mungkin waktu dia masuk ke Lapangan kerja (baru dampak ekonominya akan terlihat). Jadi, saya nggak melihat bahwa MBG itu harus dijalankan dengan sangat terburu-buru sekarang, harus all in, semua dilakukan saat ini,” ujarnya.
Dalam hal MBG, yang menjadi masalah adalah pemerintah mencukil anggaran dari pos-pos belanja strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, peningkatan anggaran program flagship Presiden Prabowo ini juga terjadi saat pemerintah kembali merencanakan efisiensi anggaran belanja pemerintah dan transfer ke daerah (TKD) di 2026.
“Kecuali kalau kita tiba-tiba punya Rp300 triliun yang baru dalam perekonomian, nggak masalah kalau (uang itu) untuk MBG semuanya,” tambah Riandy.
Alih-alih menaikkan secara signifikan anggaran MBG, akan lebih efektif mengerek perekonomian dengan memperbaiki infrastruktur jalan-jalan desa, memperbaiki sarana irigasi di sawah-sawah, lebih masif memperbaiki sekolah yang telah rusak atau tidak layak, maupun menjalankan proyek infrastruktur lainnya.
“Sebagaimana telah kita miliki chanel spending-nya (alokasi belanja) sebelumnya. Mungkin dampak ekonominya jauh lebih baik ketika tahan itu untuk MBG,” tukas Riandy.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
