Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya. Puan mengemukakan, defisit APBN 2025 yang tercatat melebar hingga 2,92 persen akan dimitigasi agar tidak terulang dalam penyusunan APBN 2026.
Hal itu disampaikan Puan saat menjawab evaluasi parlemen terhadap kinerja fiskal pemerintah. Menurut DPR, pembahasan evaluasi akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi terkait.
“Ya nanti di komisi terkait kita akan bahas supaya nanti di pembahasan APBN selanjutnya bisa dimitigasi. Jangan sampai terulang atau APBN yang akan datang bisa lebih baik,” ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan kemampuan pendapatan. Meski demikian, politikus PDIP ini belum merinci langkah teknis mitigasi yang akan ditempuh untuk menekan defisit pada tahun anggaran mendatang.
Selain persoalan fiskal, Puan juga menyinggung pelaksanaan prioritas kerja lembaga legislatif pada masa sidang berjalan. Pimpinan DPR menyatakan, sembilan prioritas DPR akan disampaikan kembali kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar dapat dijalankan secara lebih efektif.
“Ya itu prioritas-prioritas itu nantinya kita akan sampaikan kembali ke semua AKD untuk bisa dijalankan lebih efektif, lebih baik. Dan kami berkomitmen untuk bisa menjalankan itu bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.
Mantan Menko PMK era Presiden Jokowi ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan kolaborasi dengan pemerintah agar target-target kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan anggaran, dapat tercapai. Pengawasan tersebut disebut akan diperkuat menjelang pembahasan APBN 2026.
“Kita akan mengawasi sehingga memang target yang ada itu memang bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Jadi memang apa yang diharapkan kita awasi dan pemerintah bisa melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh DPR,” kata Puan.
Dengan evaluasi atas defisit APBN 2025 ini, Puan berharap pembahasan anggaran tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih terukur dan berkelanjutan, seiring dengan penguatan fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja pemerintah.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
