Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang baru senilai Rp614,9 triliun, atau 84,06 persen dari outlook yang ditetapkan dalam Laporan Semester (Lapsem) sebesar Rp731,5 triliun hingga 30 November 2025. Pembiayaan utang tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode November 2024 yang hanya mencapai Rp483,6 triliun.
“Pembiayaan utang telah direalisasikan Rp614,9 triliun, dan ini adalah 84 persen dari total outlook Rp731,5 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
Peningkatan penarikan utang baru tersebut dilakukan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditargetkan sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski hingga akhir November defisit anggaran telah mencapai Rp560 triliun, atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), kondisi ini dinilai masih sejalan atau on track dengan desain APBN yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB, itu on track. Biasanya Sukanya disebutnya pakai tekor. Ini on track, menuju desain dari APBN. Ini on track, menuju desain dari APBN,” tutur Suahasil.
Untuk menutup defisit tahun ini, pemerintah juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun. Dengan demikian, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) diharapkan dapat ditekan.
“Pemenuhan pembiayaan ini terkendali, melalui berbagai langkah antisipatif, prefunding, ketersediaan cash memadai, serta active cash, and debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” sambungnya.
Sementara itu, dalam rangka pengelolaan utang jatuh tempo, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI), untuk melakukan debt switching—menukar utang yang akan jatuh tempo dengan utang baru yang memiliki tenor lebih panjang atau suku bunga lebih rendah—guna meringankan beban pembayaran dan mengelola arus kas.
“Selanjutnya, pemerintah terus bersinergi secara solid dg bank indonesia, untuk menangani debt switch untuk pembiayaan sbn yang saat itu kita terbitkan saat covid, yang telah jatuh tempo. SBN yang telah kita terbitkan saat covid yang lalu, ada yg jatuh tempo di 2025, 2026, 2027, 2028. Untuk yg jatuh tempo ini, kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” jelas Suahasil.
Di sisi lain, selain melalui utang, pembiayaan defisit anggaran juga dilakukan melalui pembiayaan non-utang, yang hingga akhir November telah mencapai Rp41,4 triliun, atau 59,57 persen dari outlook sebesar Rp69,5 triliun.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
