Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan renovasi terhadap 2 juta unit rumah pada tahun 2025. Program ini diperkirakan menyerap pembiayaan sebesar Rp43,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Kementerian PKP telah menerima konfirmasi dari Kementerian Keuangan terkait alokasi dana tersebut.
“Kami sudah menerima informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan minggu ini akan diumumkan bahwa Presiden memerintahkan pembangunan atau renovasi 2 juta rumah," ujar Fahri dalam acara Indonesia Economic Prospects di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Sebelumnya, kapasitas program renovasi rumah hanya dapat menyasar sekitar 150.000 unit per tahun. Namun, Fahri menegaskan bahwa meskipun masa efektif pemerintahan di tahun ini tersisa sekitar enam bulan hingga Desember, presiden tetap berkomitmen untuk merealisasikan target tersebut.
Dia merinci, anggaran sebesar Rp1,8 juta akan dialokasikan ke kementerian untuk pelatihan dan kebutuhan administrasi. Selanjutnya, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai penerima manfaat, dan Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan.
Untuk mendukung program ini, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi (Kemenkop).
"Kami ingin mengaktifkan koperasi Mitra Rakyat Utama (Merakuti) untuk ikut menyediakan material bangunan dalam renovasi rumah," jelas Fahri.
Selain renovasi, Presiden Prabowo juga berencana membangun 1 juta unit rumah vertikal (apartemen rakyat) setiap tahun, terinspirasi dari kebijakan perumahan di Singapura.
Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi backlog perumahan yang mencapai 10 juta unit, tetapi juga untuk menata ulang kota-kota besar di Indonesia.
Daerah kumuh dan kawasan tercemar di sepanjang pantai dan sungai akan digantikan dengan hunian vertikal setinggi 3 hingga 30 lantai.
"Presiden telah berjanji merealisasikan 3 juta unit per tahun, terdiri dari 2 juta renovasi dan 1 juta pembangunan rumah vertikal," kata Fahri.
Menurutnya, kebijakan ini juga mencakup renovasi kawasan pesisir. "Secara politik maupun bisnis, kami telah menyiapkan semuanya melalui kebijakan ini," tambahnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
