Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai kurang efisien, karena merasa memiliki ‘jaminan’ suntikan dana dari negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Lewat PMN, BUMN dinilai terkesan hanya menghamburkan-hamburkan uang.
"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada menteri keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN-PMN ini," urainya dalam kegiatan peresmian penutupan Konferensi Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Prabowo lantas membandingkan BUMN Tanah Air dengan perusahaan negara di luar negeri. Menurut Prabowo, perusahaan negara di luar negeri tidak menerima modal dari pemerintahnya masing-masing.
Oleh karena itu, ia mendorong agar BUMN mulai mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan negara dan lebih melibatkan sektor swasta. Sebab, pemerintah kini membutuhkan perusahaan yang dapat bekerja secara efisien sekaligus dapat bekerja menggunakan teknologi modern.
"Justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Saya arahakan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara," ucapnya.
Karena itu, Prabowo meminta perusahaan atau kantor yang hendak mengembangkan lini bisnisnya agar difasilitasi.
"Saya menyambut, baik pusat-pusat atau kantor-kantor, memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan," kata dia.
Untuk diketahui, terdapat 16 perusahaan berpelat merah yang mendapatkan alokasi PMN senilai Rp44,24 triliun pada tahun ini. Berdasarkan catatan, berikut 16 BUMN yang disetujui menerima PMN di 2025:
1. Hutama Karya Rp13,86 triliun
2. Asabri Rp3,61 triliun
3. PLN Rp3 triliun
4. IFG-Bahana PUI Rp3 triliun
5. Pelni Rp2,5 triliun
6. Biofarma Rp2,21 triliun
7. Adhi Karya Rp2,09 triliun
8. Wijaya Karya Rp2 triliun
9. Len Industri Rp2 triliun
10. Danareksa Rp2 triliun
11. Kereta Api Indonesia Rp1,8 triliun
12. Id Food Rp1,62 triliun
13. PT PP Rp1,56 triliun
14. Perum Damri Rp1 triliun
15. Perumnas Rp1 triliun
16. INKA Rp976 miliar
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Aditya Putra
