Porsi Industri ke PDB Turun, Belanja Pegawai Kemenperin Disorot

tirto.id - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 18,66 persen. Target tersebut justru turun dibandingkan kontribusi industri pengolahan yang masih mencapai 18,67 persen pada akhir semester I 2025.

Padahal, target ini menjadi bagian dari penugasan strategis Kemenperin untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Sementara kontribusi manufaktur tercatat terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhi, di mana pada 2014 kontribusinya masih mencapai 20,08 persen terhadap PDB.

“Kami di Kemenperin mendapat penugasan strategis yang dituangkan dalam sasaran pembangunan industri tahun 2026. Target tersebut mencakup pertumbuhan PDB industri sebesar 6,52 persen, kemudian rasio kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional sebesar 18,66 persen,” katanya dalam rapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Dalam kesempatan sama, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti tren penurunan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari tahun ke tahun. Tren tersebut tidak selaras dengan komitmen perbaikan industri nasional.

"Wajah industri kita ini enggak baik-baik saja. Kita mau berkomitmen pemerintah di 2026 untuk melakukan perbaikan-perbaikan industri. Nah, dengan komitmen ini seharusnya selaras dengan adanya tren pagu anggaran di Kementerian Perindustrian," kata Erna.

Erna mencatat, anggaran Kemenperin pada 2023 sebesar Rp4,53 triliun, 2024 sebesar Rp3,83 triliun, dan 2025 sebesar Rp2,51 triliun. Sementara itu, pada 2026 sebesar Rp2,5 triliun, dengan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun.

"Saya melihat ini, kok, kalau saya bandingkan lagi, saya soroti lagi belanja pegawai, naik signifikan 43 persen. Saya melihat, saya bisa pahami kenapa itu bisa mengalami kenaikan," tuturnya. "Tapi apa yang saya soroti dari tren penurunan anggaran ini, saya melihat adanya penyempitan belanja produktif, ini yang enggak boleh dilakukan," urainya.

Erna mempertanyakan prioritas pembangunan nasional di bidang industri, terutama dikaitkan dengan tren penurunan anggaran di bidang tersebut.

"Apakah kemudian masalahnya kita balik lagi kepada masalah efisiensi? Kalau saya lihat lagi penyerapan anggarannya itu di awal tahun melambat. Kita tidak ingin 2026 juga terjadi hal yang sama, karena pola yang seperti ini tentu akan menghambat program-program yang produktif," tegasnya.

Sebagai informasi, selain kontribusi manufaktur terhadap PDB, Kemenperin juga menargetkan kontribusi ekspor produk Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) terhadap total ekspor nasional sebesar 74,85 persen di 2026, yang saat ini telah terlampaui dengan capaian 80 persen.

Menurut Agus, pencapaian target tersebut didukung oleh kinerja sektor manufaktur yang solid. Berdasarkan data BPS, pada kuartal II-2025, sektor IPNM mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,12 persen. Sektor ini juga telah berkontribusi sebesar 16,92 persen terhadap PDB.

Dari sisi perdagangan internasional, sektor manufaktur menunjukkan ketahanan. Pada periode Januari hingga Juli 2025, ekspor IPNM menyumbang 128,13 miliar dolar AS atau 80 persen dari total ekspor nasional yang mencapai 160,16 miliar dolar AS.

Investasi di sektor manufaktur juga terus menguat. Realisasi investasi IPNM periode Januari-Juni 2025 mencapai Rp366,6 triliun, atau menyumbang 39 persen dari total investasi nasional sebesar Rp942,9 triliun.

Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan, dengan 19,60 juta orang atau 13,45 persen dari total tenaga kerja nasional pada Februari 2025.

Agus pun pamer angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang terus ekspansif, yang berada di level 53,55 pada Agustus 2025, serta Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur di level 51,5.

Namun, masih terdapat ruang perbaikan, seperti tingkat utilisasi industri yang rata-rata masih berada di angka 62,10 persen pada periode Januari-Juli 2025.

“Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan adalah perluasan akses pasar, baik global maupun perlindungan akses pasar domestik, termasuk dengan cara penguatan kerjasama internasional dan juga promosi produk-produk nasional di kancah dunia,” ucapnya.