Polemik Niat Prabowo Jadi Mediator AS-Israel vs Iran

tirto.id - Niatan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjadi juru damai setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran menuai kritik. Tidak lama setelah Amerika Serikat dan Israel memulai operasi Epic Fury dengan menyerang ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), Iran langsung membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke beberapa negara dengan markas militer Amerika Serikat. Situasi semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (1/3/2026), mengumumkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dalam serangan AS dan Israel. Hal itu membuat Iran murka dan berjanji akan melakukan serangan balasan.

Menyikapi konflik Iran-AS dan Israel, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan Indonesia siap memfasilitasi upaya dialog penyelesaian konflik, apalagi AS dan Iran dikabarkan gagal berunding yang berujung pada serangan militer AS bersama Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri di akun X, Sabtu (28/2/2026).

Kemlu pun menyatakan, Presiden Prabowo siap untuk berangkat ke ibu kota Iran, Teheran, untuk melakukan upaya deeskalasi.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," lanjut pernyataan tersebut.

Dalam catatan, Indonesia memang pernah berperan aktif sebagai mediator konflik dan berhasil menyelesaikan konflik interasional. Sebut saja konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Indonesia menjadi mediator utama hingga terjadi perjanjian damai pada 1996 yang berujung pembentukan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dan integrasi anggota MNLF ke angkatan bersenjata Filipina.

Kemudian, Indonesia juga pernah terlibat menyelesaikan konflik Vietnam-Kamboja pada 1988-1989. Usaha Indonesia berhasil mendorong Vietnam menarik tentaranya dari Kamboja saat itu. Kemudian, Indonesia menginisiasi Perjanjian Paris setelah Indonesia menggelar Jakarta Informal Meeting, yakni pertemuan upaya mendamaikan Kamboja-Vietnam pada 1987 dan 1989. Perjanjian Paris menjadi bukti konflik Kamboja-Vietnam berakhir. Namun, pertanyaannya, apakah Indonesia mampu dalam konflik Iran-AS dan Israel?

Tantangan Besar Mendamaikan Iran-AS dan Israel

Sayangnya, niat Prabowo sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik Iran dengan AS dan Israel dinilai sulit terealisasi bagi beberapa pihak.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, pesimistis Indonesia bisa menjadi penengah konflik tersebut. Ia menilai hal itu tidak realistis karena tiga faktor.

Pertama, AS jarang bersedia menerima campur tangan pihak ketiga saat melancarkan serangan militer terhadap musuhnya. Selain itu, AS dinilai tidak mungkin bersedia mengirim perwakilannya ke Teheran.

"Saya meyakini Presiden Trump tidak ingin Indonesia ikut campur karena mood-nya gelap mata untuk menumbangkan Iran," kata Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini dalam akun @dinopattidjalal di Instagram, Minggu (1/3/2026).

Kedua, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran tidak terlalu erat belakangan ini. Dino menyoroti ketiadaan interaksi antara Presiden Prabowo Subianto dengan otoritas Iran, baik melalui kunjungan kenegaraan maupun pertemuan di negara ketiga.

Ketiga, upaya mediasi mengharuskan Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai pihak utama yang menyerang Iran. Langkah ini dinilai sangat tidak mungkin direalisasikan secara politik, diplomatik, maupun logistik. Oleh karena itu, Dino menawarkan Indonesia lebih baik mengecam agresi militer daripada menawarkan jadi juru damai.

Selain Dino, niat Prabowo untuk menjadi juru damai juga dikritik Anggota DPR Komisi I, TB Hasanuddin. TB Hasanuddin menyoalkan kredibilitas Indonesia sebagai mediator konflik tiga negara tersebut sementara Indonesia saat ini bergabung dalam Board of Peace (BoP). BoP merupakan lembaga yang diinisiasi Amerika Serikat dan diikuti 22 negara dan 11 pemantau, termasuk Indonesia dan Israel.

Bagi politikus PDIP ini, niat Prabowo sudah benar menjadi fasilitator dialog karena sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi. Akan tetapi, posisi Indonesia bergabung ke BoP sudah tidak sepenuhnya netral karena berada dalam satu blok bersama Israel dan Amerika. Selain itu, langkah mediasi harus dikalkulasi matang agar tak menimbulkan risiko diplomatik.

“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Alumni Akmil 1975 ini meningatkan bahwa upaya mediasi harus diikuti penerimaan semua pihak sementara kondisi Indonesia yang masuk BoP membuat Indonesia diafiliasikan dengan Amerika dan Israel.

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyoroti kesiapan pemerintah jika benar-benar mengambil peran sebagai fasilitator konflik internasional. Ia mengingatkan proses mediasi membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar simbol politik.

“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” tutur Hasanuddin.

Ia juga meminta pemerintah menjelaskan kepentingan nasional yang menjadi dasar langkah diplomasi tersebut. Menurutnya, setiap peran besar di panggung internasional harus memiliki manfaat yang jelas bagi Indonesia.

“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegas TB Hasanuddin.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai niat Indonesia menjadi mediator sulit terealisasi. Sebab, masing-masing negara yang berkonflik masih memiliki rasa optimistis dalam memenangkan perang.

Peran mediator baru akan relevan jika perang berlangsung lama dan nantinya akan berfungsi sebagai “penyelamat muka” bagi pihak-pihak yang ingin mengakhiri konflik tanpa terlihat kalah.

“Mediator penting karena mediator sebagai penyelamat muka dari negara yang berkonflik,” kata Hikmahanto kepada Tirto, Senin (2/3/2026).

Selain itu, mediasi juga hanya bisa efektif bila kedua belah pihak menerima peran mediator. Posisi Indonesia memerlukan upaya besar untuk membuka saluran komunikasi terutama karena Indonesia memiliki kedekatan dengan Iran.

Mediasi membutuhkan perencanaan dan kemampuan diplomatik yang matang, termasuk dalam mengatur pertemuan dan negosiasi.

Meski demikian, membuka jalur komunikasi tetap dianggap langkah positif.

Indonesia sebaiknya fokus pada membuka komunikasi dan memfasilitasi dialog, sementara keberhasilan akhir akan sangat bergantung pada respons pihak yang berseteru.

“Tapi kalau bisa atau enggak dilakukan [mediasi] kayaknya harus berhitung lagi,” kata Pengamat Hubungan Internasional FISIP UI, Broto Wardoyo, Senin.

Meski inisiatif Presiden Prabowo menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat terlihat positif dari sisi diplomasi, pemerintah tetap harus memperhatikan persepsi publik di dalam negeri. Isu Palestina dan keterlibatan Indonesia di BoP sangat sensitif bagi masyarakat.

Setiap langkah politik luar negeri bisa memicu kritik atau demonstrasi, terutama dari ormas Islam dan akademisi.

Broto menekankan bahwa masalah utama saat ini dari politik luar negeri adalah bagaimana pemerintah menjelaskan langkah-langkahnya kepada publik. Ketiadaan komunikasi yang memadai membuat masyarakat merasa kurang mendapat informasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakpuasan.

“Problemnya kalau yang saya lihat kan enggak pernah terdengar penjelasan apa pun,” kata Broto.

Tetap akan Berperang

Amerika maupun Iran sepertinya tidak akan bisa didamaikan oleh Prabowo. Presiden AS, Donald Trump, membuka opsi untuk dialog dengan Iran. Akan tetapi, Trump memberi kode operasi militer akan berjalan hingga empat minggu.

“Ini selalu merupakan proses empat minggu. Kami memperkirakan itu akan menjadi sekitar empat minggu. Ini selalu tentang proses empat minggu jadi — sekuat apa pun itu, ini negara besar, akan memakan waktu empat minggu — atau kurang,” kata Trump seperti dikutip media The Daily Mail, yang juga dikutip Reuters.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Iran untuk Republik Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memastikan bahwa Iran belum membuka dialog dengan Amerika. Mereka menilai, langkah mediasi dengan AS tidak akan berguna dan berdampak. Akan tetapi, Boroujerdi berterima kasih atas niatan Prabowo untuk memediasi konflik Iran dengan AS dan Israel.

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam konferensi pers di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).