PM Hungaria: Para Pemimpin Eropa Sedang "Bersiap Perang"

tirto.id - Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menuduh para pemimpin Jerman dan Uni Eropa sedang melakukan “persiapan perang” karena melakukan pertemuan di Brussel, Belgia.

Pernyataan Orban itu disampaikan saat berpidato dalam sebuah acara di Budapest, Hungaria pada Senin (19/1/2026).

Orban menyatakan, saat ini Eropa dijalankan oleh tiga tokoh Jerman yang memegang posisi kunci di lembaga-lembaga utama Uni Eropa.

Ketiga tokoh penting Jerman itu antara lain Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Presiden Partai Rakyat Eropa (European People’s Party/EPP) Manfred Weber.

Ia menuduh ketiganya sebagai pihak yang paling mendorong kebijakan perang di Eropa, serta memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat membawa dampak buruk jangka panjang.

"Eropa sekarang dijalankan oleh tiga tokoh perang Jerman: Presiden Komisi Eropa adalah seorang wanita Jerman. Kanselir Jerman, tentu saja. Dan pemimpin faksi terbesar di Parlemen Eropa, Presiden Partai Rakyat Eropa Weber, juga seorang pria Jerman," kata Orban, dikutip laman Turkiye Today.

Orban menuding ketiga tokoh Jerman tersebut sebagai pihak yang “membentuk kebijakan perang Eropa saat ini”.

Ia memperingatkan agar apa yang disebutnya sebagai persiapan perang tersebut dihentikan, seraya mengatakan bahwa jika tidak, “cucu-cucu kita yang akan menanggung akibatnya”.

Pernyataan Orban ini mencerminkan ketegangan yang sudah lama terjadi antara Hungaria dan Uni Eropa.

Pemerintahan Orban kerap mengambil sikap berbeda dari kebijakan bersama Uni Eropa, terutama dalam isu perang Ukraina, sanksi terhadap Rusia, dan dukungan militer kepada Ukraina.

Hungaria sering menolak atau menghambat kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan konflik dengan negara anggota lain dan pimpinan Uni Eropa.

Hungaria Tolak Nyatakan Dukungan ke Denmark Terkait AS yang Ingin Caplok Greenland

Pada Sabtu (17/1/2026), Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa keutuhan wilayah dan kedaulatan negara adalah prinsip dasar hukum internasional dan sangat penting bagi Eropa serta komunitas internasional.

Uni Eropa juga menyatakan solidaritas penuh kepada Denmark dan rakyat Greenland, meskipun tetap membuka ruang dialog antara Denmark dan Amerika Serikat yang telah dimulai sebelumnya.

Dari seluruh negara anggota Uni Eropa, Hungaria menjadi satu-satunya negara yang menolak mendukung pernyataan bersama tersebut.

Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, menyatakan bahwa isu pembelian Greenland adalah urusan bilateral antara Amerika Serikat dan Denmark, sehingga Uni Eropa tidak perlu ikut campur.

“(Pembelian Greenland adalah) masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Denmark,” ucap Szijjarto dikutip laman Hungarian Conservative.

Pernyataan Szijjarto itu sejalan dengan pemikiran PM Hungaria, Viktor Orban, yang bahkan menyebut bahwa persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui NATO, bukan Uni Eropa.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan undangan kepada sekitar 60 pemimpin negara di dunia untuk bergabung dalam inisiatif baru bernama “Board of Peace”, sebuah dewan yang diklaim bertujuan menyelesaikan konflik di berbagai belahan dunia.

Hungaria adalah negara yang secara terbuka dan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Trump tersebut. Hal ini menunjukkan kedekatan politik antara Perdana Menteri Viktor Orban dan Trump.

“Presiden Trump telah mengundang Hungaria untuk bergabung dalam kerja Dewan Perdamaian sebagai anggota pendiri. Tentu saja, kami telah menerima undangan terhormat ini,” tulis Orban di akun X miliknya @PM_ViktorOrban.

Seperti diberitakan Reuters, Board of Peace akan dipimpin seumur hidup oleh Donald Trump. Dewan ini akan memulai tugasnya dengan menangani konflik Gaza, lalu diperluas untuk mengawasi konflik-konflik lain di dunia.

Keanggotaan negara dalam dewan ini dibatasi selama tiga tahun, kecuali negara tersebut membayar USD 1 miliar atau sekitar Rp16,931 triliun, yang akan memberi mereka keanggotaan permanen.