Tito Sebut Sekolah Singapura Lebih Murah dari Jakarta, Benarkah?

tirto.id - Megahnya etalase sekolah-sekolah favorit di Jakarta menyimpan kecemasan laten para orang tua. Mereka dibayangi ketakutan harus merogoh kocek lebih dalam demi ongkos harian, transportasi, hingga buku pelajaran yang terus berganti.

Keluhan mengejutkan datang dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Menara Bidakara, pada Senin (3/8/2026). Eks Kapolri ke-23 itu merasa menyekolahkan anak di Singapura jauh lebih murah ketimbang di ibu kota.

“Mohon maaf ini, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah di Singapura nyekolahin anak dibandingkan dengan saya di Jakarta, jujur aja,” lontar Tito.

Pernyataan pria yang pernah memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut seperti membuka kotak pandora tentang rapuhnya tata ruang dan jaminan pendidikan di ibu kota. Tatkala ruang kelas negeri kian terbatas dan skema dana BOS tak lagi mampu menutup seluruh beban, pengakuan jujur sang menteri menjadi cermin retak yang menguji kembali komitmen negara dalam membiayai masa depan generasi mudanya.

Apabila merujuk kepada hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia adalah Rp1.569.088. Pengeluaran itu meningkat sebesar 4,57 persen dari periode pendataan pada bulan maret 2024 sebesar Rp1.569.088.

Peningkatan ini menunjukkan tren pertumbuhan dalam pengeluaran masyarakat DKI Jakarta. Adapun kenaikan total pengeluaran terutama didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk komoditas bukan makanan seperti perumahan, transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan atau lainnya.

“Meningkatnya penggunaan internet seiring dengan perkembangan digitalisasi mungkin merupakan salah satu penyebab peningkatan ini,” demikian tertulis pada katalog pola konsumsi penduduk Provinsi DKI Jakarta 2025, dikutip Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan data tahun 2023 hingga tahun 2025, proporsi pengeluaran untuk non-makanan mengalami fluktuasi. Tahun 2023 proporsi pengeluaran non makanan sebesar 62,18 persen turun menjadi 60,34 persen di tahun 2024, tetapi di tahun 2025 mengalami kenaikan kembali walaupun nilainya masih dibawah tahun 2023 yakni menjadi 61,07 persen.

Peningkatan Harga Komoditas Kelompok Pengeluaran Non-Makanan di DKI Jakarta disebabkan beberapa hal yakni terjadi inflasi pada kelompok pengeluaran non-makanan yang signifikan, terutama pada kelompok pendidikan (2,03 persen), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,96 persen), serta kesehatan (1,50 persen) pada Maret 2025.

Realitas Dana BOS: Mayoritas Biaya Pendidikan Masih Ditanggung Keluarga

Konteks biaya menyekolahkan anak yang disinggung Tito Karnavian sejatinya adalah pada tahun 2008 silam di mana sistem pendidikan kini sudah mengalami sejumlah perubahan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, melihat pernyataan ini juga perlu dilihat secara luas terkait dengan jenis sekolah yang dipilih mantan Kapolri itu.

Namun apabila melihat kepada konsep biaya pendidikan secara nasional di Indonesia, hal ini memang masih menjadi tantangan besar sebab pemerintah belum sepenuhnya mampu menanggung seluruh komponen biaya yang harus dikeluarkan orang tua.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya hanya bersifat bantuan, bukan pembiayaan penuh seluruh kebutuhan pendidikan siswa. Nilainya juga dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan dukungan pembiayaan pendidikan di beberapa negara lain, seperti Vietnam dan Singapura.

“Indonesia untuk level SD itu bantuan operasional sekolahnya kan sekitar 900 ribu ya sampai 750 sampai 1 juta kalau tidak salah per anak, per kepala, per tahun gitu. Nah untuk SMP 1,2, untuk SMA 1,6 juta per anak per tahun. Ini untuk sekolah negeri ya dan sekolah swasta yang mendapatkan dana BOS,” kata Satriwan kepada Tirto, Selasa.

Apabila perbandingan biaya pendidikan antara Indonesia dan Singapura dilakukan secara setara dan didasarkan pada intervensi negara, dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah Singapura jauh lebih besar dibanding Indonesia, sehingga beban yang ditanggung keluarga menjadi relatif lebih ringan.

Satriwan kemudian menyoroti penggunaan istilah BOS dalam sistem pendidikan Indonesia yang bersifat “bantuan” sehingga dana tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan siswa, melainkan hanya membantu operasional sekolah sesuai kemampuan anggaran pemerintah.

Akibatnya, meskipun SPP di sekolah negeri dari SD hingga SMA/SMK di Jakarta pada umumnya sudah tidak dipungut dari orang tua karena ditopang BOS dan BOS Daerah (BOSDA), banyak keluarga masih merasakan pendidikan sebagai kebutuhan yang mahal.

Beban itu seringkali malah muncul dari berbagai komponen biaya tambahan yang tetap harus dikeluarkan orang tua, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, transportasi, uang makan, dan kebutuhan harian anak selama bersekolah.

Selain itu, beban lain datang dari jenis-jenis seragam berbeda serta buku pelajaran yang sering mengalami pembaruan.

“Nah itu baru satu anak ya kan. Kalau dia punya anak dua atau tiga dan anaknya di beberapa sekolah, nah tentu orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra,” kata dia.

Di samping itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai pengalaman Tito kemungkinan besar memang merujuk pada sekolah swasta berbiaya tinggi, bukan kondisi umum pendidikan di Jakarta. Namun, biaya tambahan yang muncul dalam aktivitas sekolah memang kerap tak bisa dihindari.

"Kalau sekolah negeri pada umumnya saya kira relatif terjangkau. Tapi memang masih ada iuran ini, iuran itu, termasuk ketika guru pensiun atau kebutuhan lain di sekolah," ujarnya.

Keterbatasan Daya Tampung Negeri dan Sengkarut Ekosistem Sekolah Publik

Selain persoalan biaya, Darmaningtyas menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri sebagai akar persoalan yang terus berulang setiap tahun ajaran baru. Jumlah SMP negeri lebih sedikit dibanding lulusan SD, demikian pula jumlah SMA negeri lebih sedikit dibanding lulusan SMP. Akibatnya, tidak semua siswa dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.

Banyak di antara mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah swasta yang memiliki biaya lebih tinggi. Bahkan sekolah swasta dengan kualitas terbaik biasanya sudah penuh sebelum proses penerimaan peserta didik di sekolah negeri dimulai. Sementara sekolah swasta lain baru menerima limpahan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Sebetulnya yang selalu menjadi persoalan itu adalah daya tampung di SMP dan SMA atau SMK,” kata dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai persoalan menjadi lebih kompleks karena tata ruang, zonasi sekolah, dan transportasi umum belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, biaya hidup yang berkaitan dengan pendidikan ikut membengkak.

Karena itu, ia menilai mahalnya pendidikan di Jakarta merupakan akibat dari belum terbentuknya ekosistem pendidikan publik yang layak, terjangkau, dan terintegrasi. Padahal seharusnya transportasi, tata ruang, dan layanan penunjang pendidikan dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan.

“Antara biaya sekolah dan biaya penunjang, keduanya adalah akibat dari ketiadaan ekosistem pendidikan publik yang layak dan terintegrasi,” kata Ubaid kepada Tirto, Selasa.

Singapura mampu menekan biaya pendidikan karena pemerintah melakukan intervensi secara menyeluruh. Kondisi itu menurut Ubaid membuat tidak muncul kesenjangan yang lebar antara sekolah favorit dan nonfavorit seperti yang masih terjadi di Indonesia.

“Anak-anak di sana bisa cukup jalan kaki atau baik bus publik beberapa menit ke sekolah terdekat karena sistem zonasi dan fasilitas pemukiman betul-betul terintegrasi,” katanya.

Sebagai solusi, Ubaid mendorong pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, termasuk bagi siswa di sekolah swasta.

Adapun menurut Satriwan, selama bertahun-tahun pelaksanaan PPDB yang kini berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) belum menyelesaikan persoalan utama, yakni keterbatasan bangku sekolah negeri. Dia mendesak pemerintah tidak hanya mengandalkan skema BOS, tetapi benar-benar menanggung seluruh komponen pembiayaan pendidikan.

“Ini yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang biayanya semua biayanya semua komponen pembiayaannya ditanggung oleh negara, ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata dia.

“Karena dari segi anggaran kita punya anggaran yang sangat besar dari sisi APBN untuk pendidikan minimal 20 persen APBN dan 20 persen APBD,” sambung Satriwan.

Jawaban Kemendikdasmen: Perbandingan RI-Singapura Tidak Apple to Apple

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menilai perbandingan biaya pendidikan antara Indonesia dan Singapura perlu dilihat secara proporsional. Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, mengatakan kedua negara memiliki karakteristik sistem pendidikan yang sangat berbeda.

Menurutnya, Singapura memiliki jumlah sekolah dan peserta didik yang jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Sementara Indonesia memiliki sekitar 400 ribu satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik mencapai 53 juta orang, sehingga kompleksitas pengelolaannya tidak dapat disamakan.

“Singapura itu kan sekolahnya cuma sedikit sekali. Kita tuh sekolahnya, sekolah kita tuh 400.000 sekolah di Indonesia lho! Itu hampir sama dengan penduduk Brunei Darussalam. Muridnya 53 juta,” kata Mu’ti saat ditanyai usai acara Komdigi, Selasa.

“Jadi kompleksitas persoalannya memang sangat berbeda. Jadi kalau membandingkan Indonesia dengan Singapura ya dengan segala hormat saya kira tidak apple to apple lah,” sambung dia.