Sengkarut Masalah Pendidikan Dasar dan Menengah Menanti Diurai

tirto.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga Kementerian (Kemendikbudristek). Kini, hadir Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan.

Pembentukan kementerian yang berfokus di ranah pendidikan dasar dan menengah diharapkan mampu mengatasi centang perenang jenjang pendidikan yang dimandatkan konstitusi ini. Presiden Prabowo menugaskan Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mu’ti akan dibantu oleh dua wakil menteri, yakni Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat.

Kemendikdasmen diharapkan tidak hanya disibukan urusan-urusan birokratis politis seperti mengutak-atik kurikulum tanpa diiringi evaluasi dan pengkajian mendalam. Kurikulum yang saban tahun diubah-ubah hendaknya tidak dilakukan tanpa persiapan. Sejumlah pengamat pendidikan mewanti-wanti, jangan sampai Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengulang kesalahan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ era Menteri Nadiem Makarim.

Lebih penting dari kurikulum, ada berjubel masalah sektor pendidikan dasar dan menengah yang harus dibenahi Kemendikdasmen, terutama terkait kualitas dan aksesibilitas sekolah yang perlu ditingkatkan secara merata. Belum lagi, nasib kesejahteraan guru jangan sampai sekadar berhenti pada butir-butir indah dalam dokumen visi-misi kampanye.

Kepala Bidang Advokasi dari Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai, kekeliruan utama program Merdeka Belajar era Nadiem adalah dijalankan tanpa ada proses pengkajian terlebih dulu. Alhasil, kajian pemantapan program ini baru dikejar setelah Merdeka Belajar diterapkan di banyak sekolah.

“Kebijakan tanpa kajian dan evaluasi terlebih dahulu maka kita mengulang kesalahan yang sama oleh Nadiem Makarim ketika melahirkan Merdeka Belajar,” ucap Iman kepada reporter Tirto, Selasa (22/10/2024).

Iman tidak mempermasalahkan Merdeka Belajar bakal dilanjutkan atau tidak, asal Kemendikdasmen saat ini mengevaluasi kebijakan era Nadiem Makarim ini. Perlu ada kajian terhadap pencapaian dan permasalahan yang lahir dari kebijakan Merdeka Belajar.

Selain itu, Iman menilai kebijakan Merdeka Belajar terlalu banyak memakai jargon laiknya orang berjualan. Ditambah, pelatihan implementasi dari kurikulum merdeka bagi guru masih belum merata dan banyak berkutat di urusan-urusan administratif.

“Apalagi pendekatannya tunggal hanya dalam satu platform [platform merdeka mengajar],” kata Iman.

Hasil survei nasional P2G terhadap guru di 26 provinsi pada Desember 2023 menunjukkan bahwa 83,4 persen guru merasa keberadaan PMM [platform merdeka mengajar] sebagai beban administrasi digital. Hanya 16,6 persen guru yang mengakui PMM mengurangi beban administrasi. PMM semestinya sekadar sarana mempermudah guru belajar, memperluas jejaring, dan wadah berbagi praktik inspiratif pembelajaran, bukan menjadi tujuan.

Selain itu, Iman berpesan agar mendikdasmen mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Skor PISA Indonesia yang makin jeblok di era Nadiem Makarim. Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 turun menjadi 359.

Adapun skor matematika di 2018 sebesar 379, lalu turun menjadi 366 di 2022 dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Skor PISA yang jeblok menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik-baik saja.

“Artinya resep Merdeka Belajar terbukti belum berhasil,” ujar Iman.

Pada 100 hari pertama kerja Kemendikdasmen, Iman menilai perlu ada pembuktian bahwa program kesejahteraan guru yang digaungkan Presiden Prabowo dalam visi-misi Asta Cita benar-benar dilakukan. Prabowo berjanji akan memberi tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN mulai Oktober 2024. Selain itu, ia juga berjanji bakal menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer.

“Ini ide sangat bagus karena dengan upah minimum akan mengatasi banyak persoalan guru honorer dan guru swasta dengan gaji belum kayak,” ucap Iman.

P2G berharap pemerintahan Prabowo menuntaskan janji rekrutmen 1 juta guru PPPK, yang gagal dipenuhi di era Jokowi. Ia mendorong Prabowo memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, serta membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah 5 tahun diberhentikan Jokowi.

Menurut Iman, Mendikdasmen harus membuat ‘Blue Print Tata Kelola Guru’. Ada lima masalah utama tata kelola guru: kompetensi, kesejahteraan, distribusi, perlindungan, dan rekrutmen. Dalam hal kompetensi misalnya, saat ini perlu ada akselerasi menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

“Sebagai bidang advokasi saya juga masih sering mendapatkan laporan banyak guru tidak aman dalam bekerja. Artinya perlindungan terhadap guru bukan hanya ada di UU Guru dan Dosen atau Permendikbud saja, tapi juga implementasi di lapangan,” ujar Iman.

Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahmi Hatib, menilai, Mendikdasmen mesti mengembalikan lembaga untuk penyelenggaraan diklat bagi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pasalnya, kebijakan Merdeka Belajar menggunakan pelatihan Program Guru Penggerak (PGP) menjadi syarat kunci bagi calon kepala sekolah dan pengawas.

Dengan begitu, niat asli PGP yang seharusnya meningkatkan kompetensi guru dan inovasi dalam meningkatkan minat belajar siswa, malah memudar. Pasalnya, kata Fahmi, motivasi program PGP berubah sebatas iming-iming menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah.

“Seolah-olah roh utama guru penggerak tadi hilang karena adanya iming-iming,” ujar Fahmi kepada reporter Tirto, Selasa (22/10).

Ia turut menilai, Kemendikdasmen mesti melakukan pengangkatan guru lebih banyak CPNS ketimbang jalur PPPK. Bahkan, kata Fahmi, perlahan seharusnya guru PPPK dihapus saja agar ada kesetaraan profesi bagi semua jenis guru sebagai PNS.

“Bisa diprioritaskan P3K saat ini jadi PNS agar Kemendikdasmen juga merekomendasikan kepada Pemda sebagai pengguna jasa guru dibuka rekrutmen,” jelas Fahmi.

Jangan Grasah-grusuh

Pengamat pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, mengingatkan agar Kemendikdasmen tidak grasah-grusuh membuat berbagai kebijakan baru di ranah pendidikan dasar dan menengah. Sebaiknya, seratus hari pertama masa kerja dimulai dengan melakukan kajian terhadap perkembangan yang telah dicapai oleh menteri periode sebelumnya, termasuk melakukan identifikasi terhadap masalah atau potensi masalah yang akan datang.

Cara kajian itu, kata Edi, adalah Kemendikdasmen harus membuka telinga dan libatkan banyak pihak, agar potensial memperoleh banyak pendapat dan perspektif terkait sektor pendidikan saat ini.

“Namun bukan berarti menteri baru harus mengabulkan permintaan semua pihak,” ujar Edi kepada reporter Tirto, Selasa (22/10).

Edi menilai, kebijakan pada sektor pendidikan dibentuk dengan dasar pertimbangan ilmiah, bukan pertimbangan politis dan sentimen personal. Mendikdasmen harus responsif terhadap masalah saat ini yang butuh penanganan cepat. Misalnya, kasus kekerasan di sekolah serta ketidakadilan nasib guru.

Terlepas dari itu, kata dia, ada satu pekerjaan rumah yang mesti dibahas sejak awal, yakni soal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas). Agenda merancang UU Sidiknas baru menurut Edi bisa kembali dibahas, terlebih pemerintah sudah merilis Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045.

“Perlu diakui undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada sekarang sudah lebih dari 20 tahun dan tentu sudah banyak perubahan terjadi di lapangan,” ucap Edi.

Edi sepakat jika kurikulum merdeka hendaknya mulai dievaluasi secara komprehensif. Meski Permendikbudristek baru melegitimasi kurikulum merdeka pada Maret 2024, namun sejak Februari 2022 kurikulum prototipe sudah diganti menjadi kurikulum merdeka dan diluncurkan sebagai bagian dari episode merdeka belajar yang ke-15. Artinya, sudah tiga tahun lebih sebetulnya kurikulum menteri Nadiem Makarim ini dilangsungkan.

“Evaluasi komprehensif tepat dilakukan. Hal yang perlu disasar tentu adalah kebijakan kurikulum merdeka itu sendiri, termasuk review terkait koherensi tiap mata pelajaran, antarmata pelajaran, juga terkait kebijakan pendukung,” ujar Edi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai masih marak kasus pungli dan korupsi di sekolah. Institusi pendidikan seharusnya harus bersih dari praktik-praktik korupsi. Ironisnya, pengelolaan pendidikan di Indonesia jadi lahan basah tindak pidana korupsi, bahkan tak jarang dilakukan berjamaah.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terjadi sebanyak 424 kasus korupsi di sekolah sejak tahun 2015 hingga 2023 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp916,67 miliar. Selama PPDB, kata Ubaid, juga ditemukan praktik pungutan tidak resmi di lebih dari 44,86 persen sekolah dan lebih dari 57,14 persen perguruan tinggi di Indonesia.

“Hal ini semua terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa di sekolah,” kata Ubaid kepada reporter Tirto, Selasa (22/10).

JPPI mendorong agar jenjang sekolah dasar harus dibenahi secara tuntas dan berkualitas. Pasalnya, jenjang ini merupakan kunci keberhasilan kemajuan bangsa. Saat ini, masih saja banyak ditemukan anak SMP yang tidak bisa baca, bahkan sudah bisa baca namun mereka tidak memahami maknanya.

“Pemerintah harus memastikan no one left behind di jenjang ini,” tutur Ubaid.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengaku bakal banyak mendengar terlebih dulu masukan dari internal, pengamat pendidikan, dan masyarakat. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan kesejahteraan guru, terutama honorer.

Ia menyatakan tidak akan buru-buru mengambil kebijakan baru. Termasuk, kata dia, bakal mengkaji kurikulum merdeka yang ditelurkan oleh Nadiem Makarim.

“Kita lihat dulu, tidak terburu-buru mengambil kebijakan. Memang ada polemik yang masih terus terjadi di masyarakat. Kebijakan pendidikan nantinya yang sesuai aspirasi masyarakat,” kata Mu’ti usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (21/10/2024).