tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jumlah penduduk miskin berkurang dari 23,36 juta orang pada September 2025 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan turun 0,18 persen poin dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen.
"Pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan bulan September 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau turun sebesar 0,18 persen poin dibandingkan September 2025," ujar Edy dalam rilis BPS di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Secara umum tren penurunan kemiskinan masih terus berlanjut sejak Maret 2023. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tren pada 2024, laju penurunan kemiskinan belum kembali secepat tahun lalu.
Pada periode Maret-September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang hingga 1,16 juta orang dengan tingkat kemiskinan turun 0,46 persen poin. Sementara dalam dua periode terakhir, penurunannya berkisar 430 ribu hingga 490 ribu orang, dengan penurunan tingkat kemiskinan masing-masing hanya 0,18 persen poin dan 0,22 persen poin.
Secara spasial, penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 6,60 persen pada September 2025 menjadi 6,34 persen pada Maret 2026 atau berkurang 0,26 persen poin. Sementara di perdesaan turun dari 10,72 persen menjadi 10,67 persen atau berkurang 0,05 persen poin.
Meski demikian, Edy mengingatkan disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar.
"Pada Maret 2026 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin dibandingkan September 2025. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen atau mengalami penurunan 0,05 persen poin. Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar," ujarnya.
BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025. Garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp692.906 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan perdesaan sebesar Rp635.172 per kapita per bulan.
"Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33 persen dari September 2025," kata Edy.
Ia menegaskan garis kemiskinan sebaiknya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan individu. Berdasarkan Susenas Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp3.091.866 per bulan.
"Pada Maret 2026 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah Rp3.091.866 per bulan," ujar Edy.
BPS juga mencatat komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan dengan kontribusi 74,70 persen, jauh lebih besar dibandingkan komoditas nonmakanan sebesar 25,30 persen.
Sementara itu, secara wilayah, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional. Sebaliknya, Kalimantan menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total nasional.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































