Verval Data Miskin Jember Diduga Bermasalah, DPRD Desak Evaluasi

tirto.id - Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Kabupaten Jember yang berlangsung pada 18-24 April 2026 menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses tersebut dinilai masih menyisakan beragam persoalan teknis di lapangan, mulai dari rendahnya pemahaman aparatur hingga ketidaksesuaian hasil pendataan dengan kondisi riil masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil, menyatakan bahwa transisi pendataan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berjalan semulus yang direncanakan. Ia mengungkapkan adanya sejumlah celah signifikan yang berisiko menurunkan kredibilitas data kemiskinan daerah.

"Pelaksanaan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kami melihat adanya potensi penurunan akurasi jika kendala di lapangan tidak segera dibenahi," ungkap Birbik saat memberikan keterangan, Kamis (30/4/2026).

Salah satu titik lemah yang disorot adalah pemahaman petugas terhadap 39 variabel penilaian kemiskinan yang menjadi standar penentuan kategori Desil 1. Birbik mempertanyakan kompetensi para ASN dalam menginterpretasikan indikator-indikator tersebut saat menghadapi dinamika di masyarakat. Selain itu, durasi pelaksanaan yang hanya memakan waktu satu minggu dianggap terlalu singkat. Petugas dituntut melakukan pendataan lapangan sekaligus mengisi data berbasis aplikasi secara simultan.

"Teknologi bisa menjadi kendala besar jika persiapannya tidak matang, mulai dari gangguan jaringan hingga kendala sistem saat input data serentak," tambahnya.

Kondisi ini diperparah dengan sistem penugasan lintas wilayah. DPRD menemukan kasus di mana seorang petugas harus memvalidasi data di beberapa kecamatan yang berbeda, sehingga mereka sulit memahami kondisi sosial-ekonomi warga secara mendalam karena keterbatasan waktu dan jarak.

Akibat berbagai hambatan tersebut, muncul anomali data yang cukup mencolok. Legislator dari Partai Golkar ini mengungkapkan temuan adanya warga kategori mampu yang justru masuk dalam kategori Desil 1 (sangat miskin). Sebaliknya, warga yang benar-benar miskin justru tercatat di desil yang lebih tinggi.

"Fakta di lapangan menunjukkan banyak data yang tidak sinkron dengan realita. Mengubah status desil dalam sistem itu tidak mudah karena harus memenuhi seluruh variabel yang kaku, sehingga koreksi data menjadi sangat rumit," tegas Birbik.

Menanggapi kritik tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah yang juga Kepala Dinas Sosial Jember, Achmad Helmi Lukman, menjelaskan bahwa pelaksanaan verval saat ini masih berada dalam tahap uji coba (trial). Ia memastikan seluruh kendala yang muncul akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan mekanisme ke depan.

"Target utama kami adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan mengevaluasi sistem penugasan agar ke depan domisili petugas lebih dekat dengan wilayah pendataan untuk meningkatkan efektivitas," ujar Helmi.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas bagi ASN yang mengalami kendala kesehatan atau hambatan jarak untuk mendapatkan bantuan personil lain. Helmi mengapresiasi dedikasi para pegawai yang tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Menuju Data Tunggal Nasional

Verval ini merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data ini nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam mendistribusikan berbagai skema bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

DPRD Jember berharap melalui evaluasi menyeluruh ini, implementasi di tingkat bawah dapat diperbaiki sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan. "Harapan kita hanya satu, bantuan sosial harus tepat sasaran dan objektif," pungkas Birbik.

============

Jember yang Itu adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.