Masuk tirto.id
tirto.id - PT PLN (Persero) mengungkapkan adanya rencana penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam peta jalan kelistrikan nasional. Dalam jangka lima belas tahun kedepan, potensi tambahan tersebut bisa mencapai 7 Gigawatt (GW) atau setara 7.000 MW hingga tahun 2040.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa rencana jangka pendek pengembangan nuklir telah dimuat dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034, dengan kapasitas sebesar 500 MW yang akan dibangun di Sumatra dan Kalimantan.
Namun, pemodelan sektor ketenagalistrikan yang sedang disusun bersama Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan yang lebih besar untuk masa depan. Dia menegaskan bahwa rencana 7 GW masih dalam tahap pembahasan dan pemodelan.
“Sampai 2040 akan ada tambahan lagi kira-kira sekitar 7 GW nuklir yang akan masuk di RUPTL sampai 2040. Ini masih draft. Jadi modeling-nya sedang dalam proses,” katanya dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025).
Ia menekankan bahwa realisasi nuklir, baik tahap pertama maupun rencana jangka panjang, memerlukan fondasi yang kuat di luar aspek teknis.
"Ini perlu adanya suatu strategi, perlu adanya kebijakan dari pemerintah, perlu pembangunan kapasitas institusi yang terkait, kemudian perlu adanya suatu kebijakan policy, memerlukan dukungan politik," ujarnya.
Lebih lanjut, Darmawan menyoroti kompleksitas pengembangan energi nuklir yang tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada penerimaan sosial dan politik.
Menurutnya, nuklir merupakan salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan energi yang sesuai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi, sekaligus mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.
"Tantangan energi nuklir adalah dukungan politik dan dukungan sosial masyarakat," ucapnya.
Darmawan menegaskan bahwa peran PLN adalah sebagai pelaksana kebijakan negara. Keputusan untuk melangkah lebih jauh dengan nuklir, termasuk menetapkan lokasi dan kebijakan pendukungnya, berada di tangan pemerintah.
"Ini adalah kebijakan policy dari pemerintah di mana PLN hanyalah suatu state enterprise yang menjalankan tugas dari negara. Jadi kami hanya mengoperasionalisasi apa pun kebijakan pemerintah," tuturnya.
Sebagai informasi, dalam RUPTL terbaru 2025-2034, PLN menargetkan pembangunan PLTN dengan kapasitas mencapai 3,614 Giggawat (GW) pada skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED).
Adapun rencana pengembangan 500 MW PLTN dalam RUPTL saat ini akan menggunakan teknologi Small Modular Reactor (SMR). Keberhasilan tahap pertama ini dinilai krusial untuk membuka jalan menuju pengembangan kapasitas yang lebih besar, yakni 7 GW pada 2040.
“Tapi begitu 7 GW itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tapaknya pun perlu ditentukan. Kebijakannya pun harus jelas. Institusinya pun harus dibangun, dukungan politik pun ini menjadi salah satu tantangan energi nuklir,” tambahnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
