Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan narasi yang menyebut dirinya meminta masyarakat berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah hoaks. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melabeli kabar yang sempat viral di media sosial X tersebut sebagai disinformasi.
Kabar mengenai Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih salah satunya dibagikan oleh Imam Syamsi Ali. Tokoh dakwah internasional asal Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengunggah soal Pigai yang meminta masyarakat untuk berbelanja di Kopdes Merah Putih Rp1 juta per bulan di media sosial X miliknya @ShamsiAli2.
“Ngurus HAM melalui Kopdes... kata orang Amerika: ‘Bulshit’ (shit of bull),” tulisnya sembari mengunggah sebuah poster bergambar Pigai yang disematkan foto Kopdes Merah Putih. Dalam poster tersebut juga terdapat tulisan “PIGAI MINTA RAKYAT BELANJA RP1 JUTA PER BULAN DI KOPDES ADAR OMZET NAIK & BUAT GAJI MANAJER.”
Unggahan itu juga dibagikan ulang oleh Indra J Piliang yang menyebut bahwa Pigai semakin tidak bermutu dalam berbicara.
"Gini, Bung, apa pernah bicara dg para "konsultan" [kontraktor] yg sdh bikin Koperasi Merah Putih di sjmlh daerah? Apa ada disain dari Agrinas? Atau cuma meraba? Rekanan sy, sdh bikin 300 Ibh. Tmsk di daerah," tulis Indra di akun X pribadinya @IndraJPiliang.
Namun ternyata, pernyataan Pigai tersebut adalah berita bohong atau hoaks. Komdigi melalui website resminya juga telah menyatakan bahwa pernyataan Pigai tersebut adalah tidak benar.
Sementara, Pigai menyayangkan adanya peredaran berita palsu ini. Dia juga mengaku prihatin bahwa berita bohong ini turut disebarkan sejumlah tokoh seperti Imam dan Indra.
Pigai menyatakan tidak pernah menyampaikan permintaan kepada masyarakat untuk berbelanja di Koperasi Merah Putih Rp1 juta setiap bulan.
Dia juga membantah narasi lain yang beredar di akun X milik Indra J Piliang mengenai rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti jejaring masyarakat adat, dukun, aktivis, jurnalis, hingga pejabat tinggi kementerian/lembaga.
Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana dinarasikan dalam unggahan tersebut.
"Saya tegaskan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X milik saya saja," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).
Pigai juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.
Dia meminta publik mengutamakan informasi yang berasal dari media massa yang kredibel dan telah menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, seperti Tempo, Kompas, Antara, Detik, Tirto, Kumparan, Tribun, dan media terpercaya lainnya.
"Jangan lagi percaya sumber tidak jelas!" ujar Pigai.
Pigai juga mengatakan bahwa seorang tokoh harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun disinformasi.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Siti Fatimah
