Perluas Akses Pendidikan Gratis, Pemprov Jateng Gandeng Swasta

tirto.id - "Misalnya enggak dapat program kemitraan sekolah itu bisa jadi saya putus sekolah, enggak ada biaya," ucap Arsad Abi Mubarok, siswa penerima bantuan pendidikan gratis dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lulusan SMP Negeri 2 Sumowono, Kabupaten Semarang, itu memiliki keterbatasan ekonomi. Melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri yang sudah jelas-jelas gratis pun bukan solusi tepat bagi Arsad.

SMA negeri yang paling dekat dengan rumahnya berlokasi di Kecamatan Ambarawa yang berjarak sekitar 18 kilometer. Sehingga, ia mempertimbangkan potensi tingginya kebutuhan biaya transportasi tiap harinya.

Arsad mendapat secercah harapan adanya program sekolah kemitraan yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Program itu memberi kesempatan siswa miskin melanjutkan pendidikan gratis di sekolah swasta.

Pelajar dengan potongan rambut cepak itu akhirnya terdaftar sebagai siswa baru SMA Muhammadiyah Sumowono tahun ajaran baru tahun 2025. Sekolah swasta ini hanya berjarak sekitar lima kilometer dari rumah Arsad.

“Saya dapat program sekolah kemitraan di SMA Muhammadiyah Sumowono untuk melanjutkan cita-cita saya sebagai pengusaha. Bisa sekolah tanpa biaya, dibayarkan oleh pemerintah,” kata dia.

Arsad berjanji pada diri sendiri untuk rajin belajar. Ia harap pendidikan lanjutan yang kini ia tempuh bisa menjadi tangga kesuksesan untuk bisa mengangkat status perekonomian keluarganya.

“Dapat sekolah yang gratis jadi enggak menyia-nyiakan kesempatan. Harus semangat belajarnya,” kata Arsad yang bertempat tinggal di Desa Kebonagung, Kabupaten Semarang itu.

Di lain tempat, cerita haru disampaikan Fitriyatul Lutfiyah dan Tazkiyatul Lutfiyah. Dua gadis kembar asal Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal itu baru saja lulus dari madrasah tsanawiyah (MTs--setingkat SMP).

“Kami saat ini mondok (belajar di pondok pesantren) dan sudah lulus MTs. Kami terus ingin melanjutkan sekolah yang lebih lagi," kata Fitri, Sabtu (12/7/2025).

Dalam rumah sederhana di sudut gang kecil itu keduanya menceritakan keinginan untuk terus bersekolah, sayangnya terkendala biaya.

Beruntung ada program sekolah kemitraan untuk siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri, menempuh pendidikan lanjutan di sekolah swasta dengan pembiayaan penuh dari pemerintah.

Lewat program itu, remaja yang kerap disapa Si Kembar, akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di SMA NU Ma’arif Kangkung, Kendal, tanpa dipungut biaya sepeser pun hingga tiga tahun ke depan.

“Alhamdulillah kebetulan pas lulus MTs ini ada program sekolah kemitraan, dan kami salah satunya yang menerima beasiswa itu," timpal Tazki.

Menurut Tazki, program dari Gubernur Luthfi ini sangat membantu siswa kurang mampu seperti dia untuk terus melanjutkan pendidikan. Dengan begitu, ia bisa mengejar cita-citanya.

“Kami akan terus semangat belajar. Kalau saya bercita-cita ingin jadi pengusaha, dan Fitri ingin jadi guru,” ungkap Tazki.

Ringankan Beban Orang Tua

Rasa syukur dan bahagia juga diutarakan Rohmat, ayah Si Kembar. Dengan adanya sekolah kemitraan ini, dua buah hatinya bisa mengakses pendidikan lanjutan gratis meski di sekolah swasta.

“Ya sangat senang karena kami jadi terbantu,” kata dia bercerita.

Sehari-hari Rohmat bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Keadaan kian memprihatinkan lantaran dia tak lagi bisa bekerja maksimal karena sedang sakit-sakitan.

“Saya ini kan hanya buruh tani dengan kondisi kesehatan yang sudah kurang baik. Saya sudah disarankan dokter untuk jangan terlalu berat bekerja," tutur Rohmat.

Sementara istrinya merupakan pedagang keliling yang pendapatannya tak seberapa. Istrinya setiap pagi mengayuh sepeda menjajakan sayur dan jajan tradisional dari kampung ke kampung.

Ia berharap anak kembarnya bisa menjalani proses pendidikan dengan baik.

“Anak saya itu empat, yang terakhir ini ya si kembar. Semoga mereka berdua nantinya menjadi anak yang solehah, berguna untuk keluarga, bangsa, dan agama,” kata Rohmat berharap.

Terpisah, Wakil Kepala Kesiswaan di SMA NU Ma'arif Kangkung, Meilinda Estuningsih, mengapresiasi program sekolah kemitraan karena mendorong kemajuan pendidikan, terutama di wilayah Kecamatan Kangkung.

“Masih banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, sehingga program ini sangat membantu, supaya anak terus sekolah dan tidak putus sekolah,” tuturnya.

Di sekolahnya ada 14 siswa yang mendapat akses program sekolah kemitraan dari kuota 36 siswa.

Meilinda menegaskan tak ada pembedaan perlakuan antara siswa kemitraan yang biayanya ditanggung pemerintah dengan siswa reguler yang membayar dengan dana pribadi.

“Kami perlakukan sama dengan siswa yang non kemitraan. Rombelnya dicampur. Kami tidak bedakan meskipun gratis dibiayai pemerintah, agar tidak terjadi kesenjangan sosial,” kata dia.

Guru yang biasa mengenakan kaca mata ini berpendapat, program sekolah kemitraan yang baru ada di era kepemimpinan Gubernur Luthfi, selaras dengan semangat SMA NU Maarif Kangkung.

“Artinya program Bapak Luthfi sudah searah dengan sekolah kami, yaitu semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama mau dari kalangan apa pun. Untuk tujuan peningkatan SDM yang lebih baik,” kata dia.

Sementara itu, Kepala SMA PGRI 1 Temanggung, Djoko Juwono, mengatakan, program sekolah kemitraan yang digagas Gubernur Jawa Tengah sangat bagus dan membantu, baik bagi pihak sekolah maupun masyarakat dari kategori miskin atau tidak mampu.

Keberadaan jalur afirmasi melalui program Sekolah Kemitraan itu, kata dia, berdampak positif pada penambahan kelas. Sebelumnya, rata-rata hanya membuka tiga kelas. Namun, tahun ini menjadi empat kelas untuk siswa baru.

“Jumlah yang diterima dari jalur kemitraan di SMA PGRI 1 ada 12 anak. Itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial yaitu kategori P1, P2, dan P3. Pembelajaran sama, kita juga berbaur dengan siswa reguler,” kata dia, Selasa (15/7/2025).

Juwono berharap, program sekolah kemitraan perlu ditingkatkan lagi, baik dari segi sosialisasi maupun jumlah rombongan belajar. Saat ini, kuota siswa untuk jalur afirmasi di SMA PGRI 1 Temanggung, hanya satu rombel yang diisi 36 siswa. Namun, realisasinya saat ini baru berisi 12 anak.

Perluas Akses Pendidikan Gratis

Pemprov Jawa Tengah memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Pendidikan gratis tidak hanya diberikan di sekolah negeri, tetapi juga di swasta melalui program sekolah kemitraan.

Gubernur Luthfi ingin menjembatani siswa kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Pasalnya, selama ini pemerintah tidak memfasilitasi pendidikan gratis di sekolah swasta.

Dengan adanya program sekolah kemitraan, diharapkan semua masyarakat bisa mengakses pendidikan hingga jenjang SMA sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin dilakukan dengan menggandeng sekolah swasta.

Kata dia, program kemitraan pemerintah dengan sekolah swasta dalam pemberian pendidikan gratis setingkat SMA, merupakan satu-satunya di Indonesia.

Saat ini, Pemrov Jawa Tengah memiliki 364 SMA dan 239 SMK, dan membuka kuota total 225.230 siswa baru tahun ajaran 2025/2026. Terdapat 139 sekolah swasta yang terlibat dalam program kemitraan.

“Kemitraan ini melibatkan total 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA, dan 83 SMK,” kata Sadimin dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, sekolah swasta yang bermitra tersebut akan menerima siswa baru dari kalangan kurang mampu. Sedangkan anggarannya telah disiapkan oleh pemerintah.

“Jadi, siswa yang masuk ke sekolah swasta melalui program kemitraan ini, mendapatkan hak yang sama dengan siswa di sekolah negeri lainnya,” kata dia.

Secara teknis, pendaftaran bagi calon siswa dalam program kemitraan dilakukan melalui online, seperti calon siswa reguler lain. Tahun 2025 ini disediakan 5.040 kuota untuk siswa mengikuti program sekolah kemitraan.

Tekan Angka Putus Sekolah

Pada seleksi penerimaan siswa baru (SPMB) SMA/SMK 2025, terdapat 62.145 siswa miskin di Jawa Tengah yang mendapat akses pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dari jumlah itu, sebanyak 2.387 siswa terdaftar di SMA/SMK swasta melalui program sekolah kemitraan.

Mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 77 ribu siswa miskin di Jawa Tengah. Artinya, 94,1 persen (62.145 orang) siswa yang berasal dari keluarga tak mampu, berhasil mengakses pendidikan gratis.

Gubernur Luthfi mengatakan, intervensi kebijakan yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah efektif menekan angka putus sekolah, terutama bagi siswa miskin.

“Pemprov Jateng lakukan intervensi pada siswa yang berada di wilayah miskin ekstrem," kata Luthfi, Jumat (11/7/2025).

Luthfi sejak awal menargetkan sekolah gratis harus dijangkau siswa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem (P1), sangat miskin (P2), dan miskin (P3) sesuai data DTKS.

Namun, upaya tersebut tak mudah lantaran ada sebagian daerah yang memiliki budaya kerja setelah lulus SMP. Maka, Pemprov Jawa Tengah terus memberikan edukasi bahwa pendidikan dasar hingga jenjang setara SMA harus ditempuh.

Sadiman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan, kuota beasiswa lewat program sekolah kemitraan tahun ini tidak terisi penuh. Dari 5.040 kuota, yang terdaftar melalui program tersebut hanya 2.387 siswa.

Dia menyebut ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidakterisian kuota. Kendalanya bukan sebab calon siswa tidak tertarik, tetapi salah satunya karena jarak sekolah dengan rumah calon siswa relatif jauh sehingga secara hitung-hitungan biaya transportasi jadi lebih mahal.

“Biasanya siswa miskin ini berasal dari wilayah yang cukup jauh (dari sekolah). Maka jarak tempuh jadi pertimbangan. Mereka akhirnya tetap bersekolah di swasta reguler,” kata Sadimin.

Pemprov Jawa Tengah akan mengevaluasi program sekolah gratis. Ia juga bakal mengkaji sekolah swasta yang mengikuti program kemitraan tetapi kuotanya tidak terpenuhi.