Perang Narasi Loyalis Puan Maharani & Ganjar Lewat Dewan Kolonel

tirto.id - Perbincangan mengenai tim “Dewan Kolonel” bentukan sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR RI menghangat. Meski mendapat apresiasi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang notabene adalah pihak yang didukung Dewan Kolonel, tapi DPP PDIP tidak mengakuinya.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai, kan, yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Rabu (21/9/2022).

Hasto menambahkan, “Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.”

Munculnya Dewan Kolonel ini pun direspons relawan Ganjar Pranowo. Ketua Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN), Juliant Palar mengaku, terus memonitor keberadaan kelompok Dewan Kolonel. Namun, mereka lebih memilih fokus kerja untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar daripada meladeni “perang” narasi dan keberadaan Dewan Kolonel.

“Saya pikir kita di barisan relawan Ganjar, sebaiknya tidak usah merespons dengan membentuk dewan apa pun,” kata Juliant kepada Tirto, Kamis, 22 September 2022.

Juliant menambahkan, “Kalau strategi, tentunya kami punya untuk terus mengawal angka elektabilitas Ganjar Pranowo.”

Sementara relawan Ganjar lainnya, yaitu Ganjarist mengaku tidak gentar dengan kehadiran Dewan Kolonel. Sekjen Ganjarist, Kris Tjandra menilai, pembentukan kelompok seperti simpatisan maupun relawan adalah hal wajar, tetapi mereka meyakini Ganjar bisa maju pada Pilpres 2024 lewat PDIP.

“Ganjarist sangat optimis bahwa PDIP khususnya Ibu Mega, beliau akan mengusung kader terbaiknya, Pak Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Karena dengan demikian maka elektabilitas partai, popularitas partai akan terjaga. Saya yakin kalau Pak Ganjar yang diusung, dengan elektabilitas seperti ini, saya yakin PDIP akan menjadi partai pemenang kembali di 2024 nanti,” kata Kris.

Kris menyebut keberadaan Dewan Kolonel tak mengkhawatirkan bagi Ganjar karena kinerja gubernr Jawa Tengah tersebut terbukti telah diterima oleh masyarakat.

“Nggak khawatir [dengan adanya Dewan Kolonel]. Ya kalau misal Pak Ganjar dinggap bukan elite partai, ya ndak apa-apa. Yang penting, kan, kinerja Pak Ganjar ini diterima oleh rakyat. Saat ini yang penting bagaimana rakyat menilai sosok pemimpin yang mau bekerja dan mau merespons,” kata dia.

Salah satu anggota Dewan Kolonel, Johan Budi sebelumnya mengakui bahwa keberadaan Dewan Kolonel bukan karena loyalis Puan takut kalah dengan Ganjar. Namun sebagai posisi politik mereka mendukung Puan.

“Soal kalah atau menang itu belakangan. Saya sih tidak takut kalah. Itu urusan kedua buat saya, tapi saya pendukung Mbak Puan. Nah di situ oke saya sebut Dewan Kolonel," kata Johan Budi, Rabu (21/9/2022).

Johan Budi menegaskan, aksi Dewan Kolonel bukan arahan DPP PDIP. Langkah tersebut, kata Johan Budi, adalah "Inisiatif orang per orang, bukan fraksi.”

Upaya Menjegal Ganjar Biar Tidak Jadi Bakal Capres?

Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, keberadaan Dewan Kolonel yang dibentuk loyalis Puan Maharani di DPR akan menyulitkan posisi Ganjar. Puan dan Ganjar diketahui sama-sama berniat menjadi kandidat pada Pemilu 2024, meski sama-sama berasal dari PDIP.

“Suka tidak suka, senang tidak senang, di saat yang sama juga tentu [Puan] akan bersaing dan akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja [keberadaan Dewan Kolonel] akan menyulitkan Ganjar, karena sama-sama mereka jalan," kata Ujang saat dihubungi Tirto.

Ujang menyebut posisi Ganjar akan makin sulit dengan keberadaan Dewan Kolonel. Ia beralasan, Ganjar sudah lama “disingkirkan” dari elite PDIP. Upaya tersebut semakin kuat lantaran elektabilitas dan popularitas Ganjar di berbagai survei kerap kali mengungguli Puan.

“Ya sulit memang kalau di internal ada saingan dalam konteks pencapresan Puan dengan Ganjar, tapi kita tahu pula bahwa PDIP tugasnya adalah untuk mengatrol elektabilitas Puan sebagai putri mahkota yang kelihatannya akan disiapkan menjadi capres dari PDIP. Karena kita tahu Ganjar sudah mulai dari dulu itu dimasukkan kotak, dipinggirkan, dikucilkan, termasuk sering tidak dinudang dalam acara PDIP," ujarnya.

Berdasarkan survei sejumlah lembaga, elektabilitas posisi Ganjar memang jauh meninggalkan Puan. Misal survei Lembaga Survei Indonesia pada 13-21 Agustus 2022. Nama Puan hanya masuk di angka 1,3 persen dari 1.220 responden dengan angka margin of error 2,9 persen. Angka ini berbeda jauh dengan Ganjar yang berada di tiga teratas yakni 24,5 persen, disusul Prabowo Subianto (23,3 persen) dan Anies Baswedan (19,3 persen).

Dalam survei Poltracking per 1-7 Agustus 2022 dengan 1.220 responden dan margin of error 2,9 persen, nama Puan masuk dalam peringkat ke-8 dari 10 nama kandidat capres potensial. Namun, Puan hanya mengantongi 2,2 persen.

Puan masih kalah dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 4,7 persen dan duduk di peringkat keempat. Bagaimana dengan Ganjar? Dia berada di peringkat pertama di angka 26,6 persen. Ia bersaing dengan Prabowo (19,7 persen) dan Anies Baswedan (17,7 persen).

Analisis serupa juga diungkapkan peneliti dari Median, Rico Marbun. Ia menilai, simbol Dewan Kolonel adalah ruang bahwa beberapa kader PDIP tidak ingin Ganjar maju lewat PDIP. Ia beralasan, Dewan Kolonel adalah gerakan yang dijadikan sebagai sarana filter dan seleksi pendukung Puan dan tidak.

“Dan kalau dilihat dari statement-statement, emang sepertinya tempat untuk Mas Ganjar maju dari PDIP agak rumit bahkan sulit ya karena buat PDIP, naiknya Mbak Puan adalah jaminan soliditas dan keberlangsungan trah Soekarno dalam posisi puncak PDIP," kata Rico.

Mengapa Sampai Bentuk Kekuatan seperti 'Dewan Kolonel'?

Dosen politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, keberadaan Dewan Kolonel sebagai bukti bahwa elite-elite PDIP di Senayan mendukung Puan demi menaikkan elektabilitas ketua DPR tersebut. Ia pun menilai, fenomena kemunculan Dewan Kopral yang digagas relawan Ganjar juga sebagai sinyal perang narasi antara kubu Puan dengan Ganjar dalam perebutan tiket Pilpres 2024.

“Jadi ini kuat-kuatan narasi mempengaruhi suara publik saja sebenarnya. Tentu untuk kepentingan Pemilu 2024 bukan ada yang lain,” kata Adi kepada Tirto.

Pria yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini tidak memungkiri kemunculan Dewan Kolonel adalah simbol pelajaran PDIP dalam upaya pencapresan. PDIP tidak ingin kejadian Jokowi yang maju Pemilu 2014 karena tekanan relawan kembali terulang.

Adi mengatakan, PDIP belajar bahwa suara relawan tidak serta-merta masuk ke partai. Ia beralasan, para relawan adalah kelompok masyarakat melek politik yang notabene suaranya tidak mengarah ke PDIP, apalagi partai berlambang moncong putih itu menginstruksikan tidak boleh ada suara dukungan ke kandidat manapun.

“Bahkan PDIP belajar banyak itu soal pencapresan relawan itu tidak bisa mendikte, tapi saat bersamaan relawan ini gak patah arang, terus menyuarakan Ganjar untuk diusung terus sebagai calon yang layak untuk diperhitungkan oleh PDIP," kata Adi.

“Artinya relawan ini menempel pada Ganjar, bukan menempel pada partai. Makanya kalau Ganjar misalnya tak diusung PDIP, maka sangat mungkin para relawan ini juga akan hijrah mendukung Ganjar dari manapun dia berasal,” kata Adi.

Adi menambahkan, “Tapi kalkulasinya survei tadi menurut saya Ganjar tidak mungkin bisa pindah dari PDIP, tapi kan narasi politik bahwa Ganjar itu didukung relawan, ada totalitas dukungan, ya itu tidak bisa dinafikan, apalagi surveinya kan kuat.”

Menurut Adi, perseteruan Ganjar-Puan dengan simbol Dewan Kolonel bukan menitikberatkan pada siapa yang menang, meski Ganjar sudah membangun jaringan relawan sejak awal periode kedua Jokowi. Di sisi lain, kemunculan Dewan Kolonel yang hanya 5 hingga 7 orang juga tidak bisa menjadi patokan kekuatan mereka dalam mendukung Puan.

Akan tetapi, Adi menilai, Puan masih lebih beruntung daripada Ganjar dalam peluang pencapresan. Puan adalah trah Sukarno dan didukung elite PDIP, sementara Ganjar disebut sebagai 'kader kos-kosan' di kubu moncong putih.

Namun ia melihat PDIP masih adil karena PDIP memberikan ruang Ganjar untuk tetap eksis untuk sosialisasi dan narasi lewat dunia maya, sementara Puan fokus untuk mengerek elektabilitas sebesar-besarnya.

Hal tersebut, kata Adi, akan membuat Megawati selaku Ketua Umum PDIP perlu berpikir untuk menentukan siapa kandidat capres PDIP. “Mbak Mega butuh kontemplasi yang panjang," kata Adi.