Masuk tirto.id
tirto.id - Penyesuaian harga avtur sekitar 70 persen mau-tak-mau berdampak pada kenaikan harga tiket sekitar 9-13 persen meski pemerintah telah memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pembebasan bea masuk untuk komponen pesawat.
Penyesuaian harga avtur tersebut pun berdampak pula kepada ongkos haji. Alih-alih menaikkan biaya haji, pemerintah justru mengambil langkah sebaliknya. Biaya haji turun Rp2 juta per jamaah.
“Di mana salah satunya adalah penyesuaian harga avtur. Penyesuaian harga avtur yang sudah diikuti dengan PPN DTP maka kenaikan tiket hanya 9-13 persen. Namun, ada juga dampak kepada ongkos haji. Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan Rp2 juta,” papar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai Taklimat Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kemudian, dampak terhadap kenaikan avtur diserap oleh pemerintah, dengan biaya tambahan yang seharusnya ditanggung jamaah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini lah yang kemudian membuat tidak ada kenaikan biaya haji di tahun ini.
“Dan ini di-absorb untuk 220 ribu yang akan ikut ke jemaah haji,” tambahnya.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp1,77 triliun untuk menyerap kenaikan harga avtur untuk menjaga agar biaya haji tidak naik.
“Dan anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji,” terang Arilangga.
Ditemui usai memberikan keterangan pers, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, anggaran tersebut akan diambil dari hasil efisiensi dan penghematan anggaran yang sudah dilakukan.
Meski begitu, ia berharap kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2026 tidak akan melebihi 100 dolar AS per barel, seperti yang telah dijadikan sebagai kajian pemerintah untuk menghitung dampak perang Iran terhadap anggaran negara.
“Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Di situ akan kita … kan kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru. Tapi gini, kenapa cukup? Karena kan itu setahun,” jelas dia.
“Kita harapkan dengan asumsi 100 (dolar AS per tahun), kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu,” tambah Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
