Pemerintah Diminta Atasi Ketimpangan Agar Krisis Tak Terulang

tirto.id - Center for Strategic and International Studies (CSIS) mendesak pemerintah untuk segera mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat dan juga pertambahan ekonomi nasional jika tidak ingin krisis multidimensi saat 1997-1998 terulang kembali. Pasalnya, akar masalah yang menjadi sebab gelombang protes oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia selama sepekan terakhir disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terus memburuk sehingga menimbulkan ketimpangan antarmasyarakat.

"Nah, kalau itu tidak bisa diatasi dan tekanan bahwa himpitan beban hidup masyarakat ini terus berlangsung, yang terjadi adalah pertama, ini akan terus berulang. Bahwa protes-protes ini tentu akan terus berulang. Dan itu pastinya akan mengganggu stabilitas politik sosial ekonomi. Dan kalau ekonominya, jadi pertumbuhan ekonomi tentu akan melambat," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, dalam Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Saat ekonomi kembali mengalami pelambatan, masyarakat cenderung malas membelanjakan uangnya, investor tidak tertarik untuk berinvestasi, ekspor akan terganggu, dan pada akhirnya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang diambil dunia usaha untuk mempertahankan roda bisnisnya.

Sementara itu, kondisi stabilitas ekonomi yang memburuk ini kemudian dapat berubah dan mengancam stabilitas politik, termasuk juga stabilitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sendiri. "Karena itu, kami tadi menyampaikan bahwa pemerintah harus, selain memperbaiki dari sisi politik, komunikasi, dan segala macamnya, yang juga tidak kalah penting, mengatasi akar permasalahan itu," tegas Deni.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bisa menggunakan instrumen fiskal yang dimiliki - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku ekonomi, sehingga efektif mempercepat laju penciptaan lapangan kerja.

"Sayangnya memang kedua hal ini kita belum lihat di sini dan bahkan sampai sekarang pun kita belum lihat apakah pemerintah kemudian akan menggunakan instrumen fiskal tadi menjadi lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesejahteraan atau belum. Ini belum kita lihat," tutur Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam kesempatan yang sama.