Pemerintah Bangun Gedung Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Rp125 M

tirto.id - Pemerintah menyeriusi keputusan pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Kamis (11/12/2025) kemarin, prosesi ground breaking telah dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Satgas Nasional Penataan Pembangunan Pesantren.

Muhaimin mengatakan pembangunan pesantren tertua di Jawa Timur itu akan menelan anggaran anggaran sebesar Rp125 miliar yang sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Adapun seluruh pembangunannya diprediksi akan selesai pada Juni 2026 dengan pekerja kontraktor yang ditunjuk langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Rekonstruksi gedung Ponpes Al Khoziny dengan lahan seluas 4.157 m² itu akan terdiri dari sebuah gedung utama lima lantai yang akan berfungsi sebagai asrama serta ruang-ruang pendidikan, sementara satu gedung lainnya akan difungsikan sebagai masjid dengan empat lantai.

Dalam acara itu, Muhaimin mengatakan tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren pada 29 September lalu harus menjadi pelajaran untuk memperkuat kultus keselamatan. Apalagi kejadian ini telah menewaskan 63 santri.

“Semoga pembangunan cepat selesai, kuat, berkualitas, tidak dikorupsi, lancar, membawa keberkahan buat semua yang terlibat, berkah buat semua yang membantu,” kata Muhaimin mengutip Antara, Jumat (12/12/2025).

Pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN ini awalnya diumumkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kata Dody, karena robohnya pondok pesantren itu menjadi kejadian luar biasa (KLB), Kementerian PU bakal bertanggung jawab atas perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny. Dody meyakini APBN 2026 masih mencukupi untuk perbaikan pondok pesantren tersebut.

“Nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. cuman sementara waktu dari APBN,” sebut Dody di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Keputusan ini lantas disambut protes sejumlah pihak dan masyarakat luas. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, misalnya, yang meminta sebelum dibangun menggunakan uang APBN, sebaiknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut diaudit terlebih dahulu.

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari Ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” kata Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Begitu pun Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang menilai penggunaan APBN untuk pembangunan pondok pesantren yang roboh dan menewaskan puluhan orang itu perlu dikaji ulang, melibatkan eksekutif dan legislatif.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, pengkajian ulang dilakukan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny tidak menimbulkan reaksi kontra dari masyarakat. Mengingat, penggunaan anggaran untuk pembangunan ulang itu berasal dari uang masyarakat.

"Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” kata Saan kepada awak media, Sabtu (11/10/2025).

Akan tetapi, Muhaimin Iskandar tetap kukuh terkait penggunaan dana APBN itu. Menurutnya, hal ini dilakukan karena banyak santri yang kehilangan tempat belajar dan tak mungkin dibiarkan menempati gedung yang rawan.

"Iya pasti [jadi menggunakan APBN], karena ada 1.900 santri yang tidak bisa belajar lagi. Pemerintah harus turun tangan mengatasi. Masa 1.900 dibiarkan telantar di bawah gedung yang rawan," ujar Cak Imin usai menghadiri acara Satya JKN Award 2025 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Terhadap kritikan dari sejumlah pihak terkait penggunaan APBN dalam pembangunan ulang ponpes ambruk ini, Muhaimin menyebut hal itu dalam konteks bila ada pelanggaran. Akan tetapi, ia menyebut proses pembelajaran para santri harus tetap berjalan.

"Ya itu kan konteksnya kan kalau ada pelanggaran harus ada sanksi kepada yang melanggar, tapi anak belajar masa dihentikan? Coba, pakai apa dong?" ujar Cak Imin.