PDIP Menang Pileg Meski Tanpa Jokowi, Kok Ganjar-Mahfud Keok?

tirto.id - PDIP keluar sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei. Secara nasional, mengutip sejumlah lembaga survei, PDIP masih kokoh finis di urutan pertama.

Berdasarkan data SMRC misalnya, PDIP memperoleh suara sekitar 16,87 persen, unggul dibandingkan Partai Golkar (14,36 persen) dan Gerindra (12,97 persen) di urutan kedua dan ketiga. Di bawahnya secara baru PKB (10,66 persen) serta Partai Nasdem (9,23 persen).

Hitung cepat Charta Politika Indonesia juga hampir sama. PDIP perkasa dengan angka 15,85 persen. Secara berturut-turut, 4 peringkat besar antara lain Partai Golkar (13,65 persen), Partai Gerindra (13,57 persen), PKB (10,58 persen) dan PKS (9,92 persen).

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga menempatkan PDIP teratas dengan angka 16,68 persen. Secara berturut-turut, 4 peringkat besar antara lain Golkar (14,75 persen), Gerindra (13,65 persen), PKB (10,63 persen) dan Nasdem (9,4 persen).

Begitu juga dengan data yang dirilis Populi Center. Berdasarkan data per Kamis (15/2/2024) pukul 18.22, PDIP bertengger di urutan paling atas dengan angka 16,36 persen. Secara berturut-turut, 4 peringkat besar antara lain Golkar (15,48 persen), Gerindra (13,94 persen), PKB (10,95 persen) dan Nasdem (9,12 persen).

Capaian PDIP dalam Pileg 2024 ini didapatkan saat hubungan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo tidak harmonis. Hal ini tidak lepas dari pilihan politik Jokowi –yang masih kader PDIP—tidak sejalan dengan keputusan partai.

Pada Pilpres 2024, Jokowi dipersepsikan mendukung putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka –yang notabene kader PDIP-- sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Padahal, Megawati bersama koalisi PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PDIP Menang, tapi Ganjar-Mahfud Kalah di Kandang Banteng

Akan tetapi, kemenangan PDIP dalam Pileg 2024 tidak berbanding lurus dengan pasangan capres-cawapres yang diusungnya. Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bahkan kalah dari Parabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kandang banteng, seperti di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Secara nasional, perolehan suara Ganjar-Mahfud menempati posisi buncit, hanya sekitar 16 persen. Berdasarkan data hitung cepat SMRC per Kamis (15/2/2024) pukul 18.37 WIB dengan sampel data masuk 98,80 persen, suara Ganjar-Mahfud hanya 16,60 persen. Sementara Prabowo-Gibran tembus 58,54 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka 24,86 persen.

Data serupa juga tercermin dalam temuan Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan sampel data yang masuk sebanyak 99,20 persen per Kamis (15/2/2024), pukul 18.40 WIB, Ganjar-Mahfud memperoleh suara 16,61 persen, sedangkan Prabowo-Gibran 58,03 persen serta Anies-Imin di angka 25,36 persen.

Charta Politika Indonesia juga mencatat data yang hampir sama. Data per Kamis (15/2/2024) pukul 18.44 WIB, pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan suara 16,50 persen, Prabowo-Gibran di angka 57,79 persen serta Anies-Imin 25,70 persen.

Terkait hasil hitung cepat di atas, Sekjen DPP PDIP cum Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menilai ada anomali mengapa suara PDIP tidak linier dengan Ganjar-Mahfud.

“Tentu saja karena PDIP taat asas. Kami berdisiplin sehingga ini yang kami katakan over shooting, jadi termasuk di kandang-kandang PDIP menunjukkan yang bersifat anomali, meskipun banyak mengatakan ya bansosnya, kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikerahkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan,” kata Hasto, Rabu (14/2/2024).

Prabowo-Gibran Menang karena Efek Jokowi?

Pengamat politik dari Populi Center, Usep S. Ahyar, menilai hasil pilpres Prabowo-Gibran menang di basis PDIP, sementara partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju tidak menang di basis itu, akibat perbedaan pilihan atau dikenal fenomena split ticket voting, di mana dukungan partai pemilih berbeda dengan capres-cawapres.

“Itu namanya fenomena split ticket voting. Jadi orang pemilih partai itu tidak sama pilihannya dengan calon dari partai itu,” kata Usep, Kamis (15/2/2024).

Usep mengatakan, Prabowo-Gibran bisa menang di basis PDIP karena sejumlah faktor. Pertama, pemilih Prabowo-Gibran terbagi atas tiga klaster besar, yakni pemilih Jokowi di 2019, pemilih kuat Jokowi dengan approval rating di atas 70 persen, dan sebagian adalah loyalis Prabowo sejak pemilu sebelumnya. Ia menilai, dukungan tiga klaster tersebar di semua partai, termasuk PDIP.

“Kan kelihatan calon PDIP malah lebih rendah daripada suara partainya, Ganjar,” kata Usep.

Usep mengakui logika Pileg dan Pilpres 2024 berbeda. Ia mengatakan, partai dominan pada koalisi yang dibangun partai, profil calon capres-cawapres, sementara logika partai lebih pada masalah legislatif dan tokoh partai. Salah satu tokoh yang mempengaruhi suara Prabowo-Gibran juga adalah pengaruh Jokowi.

“Kalau di pilpres, atribusi capres-cawapres juga sangat menentukan dan siapa pendukung capres-cawapres itu. Nah, di Prabowo-Gibran memang fenomena endorsement Jokowi itu kuat sekali ya walaupun tidak dinyatakan kepada publik,” kata Usep.

Usep mengatakan, Jokowi memang tidak mendukung langsung Prabowo-Gibran, tapi posisi mantan Wali Kota Solo itu dekat dengan paslon nomor urut 2. Ia juga mengingatkan bahwa Gibran adalah anak Jokowi sehingga sulit melepas persepsi publik bahwa Jokowi itu tidak mendukung Gibran.

Jokowi memang tidak ikut kampanye, kata Usep, tetapi datang dengan program pemerintah dan hal tersebut ternyata mampu mempengaruhi pemilih sehingga suara di basis PDIP justru lari ke Prabowo-Gibran, bukan ke Ganjar-Mahfud.

Analis politik dari Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, menilai perolehan suara Prabowo-Gibran bisa tinggi, bahkan sampai menjebol basis PDIP karena publik masih memilih berdasarkan figur. “Kedua, kemenangan Prabowo-Gibran tidak bisa lepas dari mereka memahami isu-isu grass root, bukan isu-isu elite," kata Pangi.

Pangi mengatakan, isu-isu grass root adalah persoalan dari perut ke bawah. Ia mengatakan, isu seperti demokrasi, pelanggaran konstitusi, nepotisme, dinasti politik, abuse of power, dan soal kecurangan, tidak masuk bagi masyarakat awam. Ia sebut mereka tidak bisa diajak untuk pembahasan demokrasi yang menurun, kualitas demokrasi turun, isu bernegara, dan isu HAM.

Pangi menduga, keengganan publik memperhatikan isu seperti demokrasi dan isu HAM tidak lepas dari tingkat pendidikan Indonesia yang hanya 12-15 persen berstatus lulusan kuliah. “Akhirnya kita paham kalau kita kampanye jadi calon presiden itu urusan-urusan perut saja lah," kata Pangi.

Pangi juga mengatakan, pengaruh Jokowi juga menjadi faktor elektabilitas Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Jokowi memang tidak mendeklarasikan dukungan pada capres tertentu. Akan tetapi, sikap Jokowi yang lebih dekat ke Prabowo membawa pengaruh politik, apalagi Prabowo menarik Gibran sebagai cawapresnya.

“Itu kemudian memperjelas, mempertegas bahwa memang Pak Prabowo adalah representasi dari Pak Jokowi. Dengan di tengah tinggi approval rating Pak Jokowi, di tengah banyak publik berterima kasih karena ada uang Rp600 ribu, dan itu bagi rakyat di kampung, saya panjang kontemplasi, mereka tidak mengkhianati Jokowi," kata Pangi.

Pangi mengatakan, publik tidak mau pindah pilihan karena warga tidak enak dibantu presiden. Beragam bantuan yang diberikan membuat rakyat khawatir bantuan tersebut hilang. Sebagian besar warga akhirnya memilih orang yang berafiliasi dengan Jokowi.

Selain itu, kata Pangi, Jokowi pun melihat kebutuhan rakyat dan sikap publik yang enggan memikirkan isu dinasti politik dan semacamnya sehingga bisa memenangkan Prabowo-Gibran.

“Makanya kenapa Pak Jokowi pakai muka badak, dinasti politik itu enggak penting, makanya dilanggar, bahkan dia berani melanggar konstitusi dengan memaksakan Gibran yang tidak cukup umur itu atau sampai sekarang stempel seolah anak haram konstitusi itu, kan, juga gak ngefek karena isu itu bukan isu rakyat, itu isu elite dan langitan," kata Pangi.

Mengapa PDIP Masih Perkasa?

Di sisi lain, PDIP masih tetap memenangkan pemilihan legislatif karena ada sejumlah faktor, meski Jokowi tidak berpihak kepada partai besutan Megawati. Usep mengingatkan, suara PDIP memang turun dibandingkan Pileg 2019, tetapi suara yang ada saat ini adalah pemilih tradisional PDIP.

“Kita tahu PDIP juga sebenarnya tanpa dan atau Jokowi juga kan suaranya gede karena partai ini sudah terkonsolidasi lama, punya pemilih tradisional yang kuat, solid juga dalam konteks partai," kata Usep.

Dari sisi kepartaian, Usep melihat, pemilih PDIP sudah kuat. Ia juga melihat partai-partai yang lolos dalam quick count pileg adalah partai yang saat ini notabene sudah masuk parlemen.

Sementara partai baru, seperti PSI perlu memenuhi sejumlah faktor untuk menang. Salah satu contoh adalah memiliki tokoh incumbent atau figur sentral partai. Tokoh incumbent bisa menggunakan alat bernama dana aspirasi dan dana reses untuk merawat basis massa.

PSI, kata Usep, memang ingin mengejar efek ekor jas Jokowi agar bisa lolos parlemen. Akan tetapi, efek tersebut belum melekat. Hal ini dapat dilihat dalam hasil hitung cepat sejumlah survei yang menempatkan PSI di bawah ambang batas syarat parlemen 4 persen.

“Hari ini Pak Jokowi masih berkartu PDIP. Jadi belum kental integrasi Jokowi dengan PSI sehingga coattail effect dari Pak Jokowi itu tidak terlalu nampak di PSI," kata Usep.

Faktor kedua adalah jaringan. PSI dan partai baru tidak memiliki jaringan yang bisa membesarkan suara di pileg. Khusus PSI, kata Usep, keberadaan Kaesang Pangarep yang notabene anak Jokowi belum cukup kuat.

“Kaesang ini baru berapa hari menjelang pileg, lalu kemudian ditargetkan meningkatkan sampai masuk parlemen dengan PT 4 [persen], itu sesuatu yang sangat sulit dengan waktu yang sebentar, jaringan juga belum terbangun rapih, terus incumbent tidak punya, saya rasa akan relatif sulit," kata Usep.

Di sisi lain, Pangi mengatakan, PDIP masih tetap menang bukan faktor partai saja, melainkan juga kehebatan caleg-caleg mereka di lapangan. PDIP juga punya sejumlah program yang membuat rakyat tetap memilih mereka.

“Jadi kalau orang milih PDIP banyak, calegnya juga enggak bisa diremehin, bagus-bagus. Jadi orang itu melihat, mengakui caleg-caleg PDIP tidak bisa disepelekan," kata Pangi.

Pangi juga tidak memungkiri ada situasi split ticket vote di mana pilpres memilih Prabowo, tetapi pileg tetap di PDIP. Hal ini terjadi di basis-basis PDIP.

“Mereka [pemilihan] presiden [pilih] Prabowo, tapi partainya tetap PDIP," kata Pangi.

Pangi pun menilai, Jokowi tidak punya pengaruh signifikan ke pileg. Hal ini terlihat dan dapat dibuktikan dengan posisi PSI. Ia sebut PSI tidak terdongkrak elektabilitasnya padahal sudah mengasosiasikan diri dengan Jokowi.

Selain itu, Pangi menilai, faktor lain yang membuat PSI belum lolos syarat ambang batas parlemen karena kapasitas caleg PSI masih di bawah parpol lain. “Lagi-lagi kembali ke caleg PSI,” kata Pangi.