tirto.id - Dinamika politik menjelang penutupan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dilingkupi tensi tinggi. Sorotan tajam menyasar pada dua kutub yang disebut mulai berseberangan, yakni antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bunyi gesekan Presiden Jokowi dan PDIP makin nyaring ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Prabowo merupakan capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, PBB, Partai Gelora dan Partai Garuda.
Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinakhodai Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, resmi deklarasi dukungan ke Prabowo-Gibran pada Selasa (24/10/2023) malam. Pasangan ini akan didaftarkan ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Sebelum deklarasi Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo, sinyalemen kedekatan Jokowi kepada koalisi gemuk ini tersaji dalam beberapa kesempatan. Gibran sendiri setelah berkali-kali membantah dan acuh tak acuh ihwal pencalonannya sebagai cawapres, akhirnya melakukan manuver terbuka lewat safari politik ke para petinggi KIM.
Ketika kabar Gibran menjadi cawapres Prabowo makin menguat di akhir pekan lalu, politikus PDIP sempat bereaksi keras terhadap manuver keluarga Solo tersebut. Protes ini disampaikan oleh politikus senior PDIP, Aria Bima.
Ia mengaku tidak ikhlas jika Gibran bergabung ke kubu Prabowo. Aria menanyakan apa yang kurang dari PDIP untuk keluarga Jokowi hingga saat ini.
“Sebagai orang yang semua hal diberikan kepada Pak Jokowi dan Gibran, ada apa? PDIP salah apa? Bu Mega salah apa? Wong semua hal sudah diberikan,” kata Aria di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Jumat (20/10/2023) sebagaimana dikutip Antara.
Apa daya, nasi telah menjadi bubur. Gibran resmi dideklarasikan oleh para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023) malam. Setelah itu, tersiar kabar bahwa petinggi partai berlogo banteng moncong putih yakni Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta para kader untuk tidak berkomentar terkait manuver keluarga Jokowi.
Merespons deklarasi pasangan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, hal tersebut tak membuat PDIP goyah. PDIP justru semakin bergerak cepat memenangkan Ganjar-Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Hasto juga sempat menyinggung soal penentuan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 berdasarkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan keluarga. Meski tak menjelaskan konteksnya, pernyataan Hasto terlontar seiring menguatnya kontroversi seputar pencalonan Gibran yang dinilai berbagai pihak sebagai ‘dinasti politik’ keluarga Jokowi.
“Politik itu sejatinya digerakkan oleh dedikasi bagi bangsa dan negara, berjuang untuk rakyat, bukan bagi kepentingan keluarga,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).
Teranyar, Jokowi menyerahkan kepada publik terkait isu dinasti politik yang beredar setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan akan netral pada Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa.
“Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan di pilkada, pemilihan wali kota, presiden yang memilih itu rakyat, yang mencoblos rakyat, bukan kita, elite, itulah demokrasi,” kata Jokowi usai menghadiri Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Selain itu, Jokowi hanya menjawab singkat terkait hubungannya dengan Megawati dan PDIP –partai yang mengusung Jokowi sejak jadi wali kota, gubernur hingga presiden dua periode-- setelah Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. “Baik-baik saja,” jawab Jokowi singkat.
Di sisi lain, Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan dinasti politik yang banyak dituding kepada keluarga Jokowi. Ia menilai merapatnya Gibran ke KIM sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa.
“Semua dinasti, bung. Semua dinasti, ya, kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya,” kata Prabowo usai Rapimnas Gerindra di The Dharmawangsa Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
Menteri Pertahanan itu juga menyampaikan ada rencana bertemu Megawati usai dirinya meminang Gibran sebagai cawapresnya. Kendati demikian, Prabowo belum memastikan kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.
Hingga berita ini ditulis, PDIP belum menyatakan secara tegas apakah putra sulung Jokowi itu resmi keluar dari PDIP setelah menerima pinangan Prabowo. Gibran sendiri, enggan mengomentari perihal nasibnya sebagai kader PDIP. Ia memasrahkan statusnya di PDIP kepada para petinggi partai banteng.
Terbaru, Gibran hanya meminta doa terkait pencalonannya bersama Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia menyatakan izin dari tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta dua hari karena akan mendaftarkan diri bersama Prabowo ke KPU.
“Doakan ya, semoga lancar semua,” kata Gibran di Solo, Selasa (24/10/2023) sebagaimana video yang dilansir Antara.
Semua Tergantung Megawati
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menyatakan, nasib Gibran dan Jokowi di PDIP ada di tangan Megawati. Akankah PDIP mengambil jalan untuk mendepak Gibran atau mengambil opsi lain.
Yang pasti, kata Wasisto, dengan berlabuhnya Gibran ke kubu Prabowo, maka strategi pemenangan PDIP akan ikut berubah menyesuaikan keadaan.
“Tentu PDIP merumuskan ulang strategi kampanye sebelumnya di mana keterlibatan Gibran sebagai jurkam juga (tadinya) dibutuhkan,” ujar Wasisto dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/10/2023).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro berpendapat senada. Ia menantikan reaksi Megawati saat Gibran akhirnya resmi mendaftarkan diri bersama Prabowo di KPU. Ia menilai, PDIP bisa saja tidak mengeluarkan Gibran sebagai anggotanya dengan perhitungan keuntungan tertentu.
“PDI Perjuangan kelihatan berhitung sekali dengan tidak mengambil sikap konfrontatif kepada Joko Widodo sebagai respons atas pencalonan Gibran sebagai running mate dari Prabowo Subianto,” ujar Bawono dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/10/2023).
Alasannya, kata Bawono, PDIP sadar betul pemilih mereka dalam dua pilpres lalu tidak sedikit yang merupakan pendukung Jokowi. Hal ini dikuatkan dengan hasil survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia periode 2-10 Oktober 2023.
Hasilnya, ada sebesar 21,9 persen pemilih PDIP yang mengatakan alasan memilih partai tersebut karena suka dengan Jokowi. “Jadi banyak juga memilih PDIP karena didasarkan pada alasan suka terhadap Joko Widodo,” kata Bawono.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan, bahwa pecah kongsi PDIP dan Jokowi memang sudah terjadi. Menurut dia, tanda keretakan hubungan antara keduanya sudah terbaca sejak lama.
“Dalam kenyataannya hubungan antara Jokowi dan PDIP naik turun, panas adem dan kadang baik dan ada konflik, ini sudah terjadi sejak lama,” ungkap Ujang dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/10/2023).
Ujang menilai, hal ini sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam dinamika politik. Politik bisa membuat kawan menjadi lawan, pun sebaliknya, lawan menjadi lawan.
Hal senada diungkapkan dosen politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Ia menilai, perpecahan ini bahkan sudah meninggi sejak Megawati menegaskan bahwa Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Setelah Gibran resmi menjadi pendamping Prabowo, jelas sikap politik Jokowi dan PDIP akan tandas.
“Karena jelas PDIP tidak akan bisa menampung hasrat berkuasa dua orang ini atau keluarga ini, itu sudah terbaca dari lama. Bahkan pas Pak Mahfud MD dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar, tak ada undangan bagi keduanya,” kata Kunto dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/10/2023).
Sikap Megawati yang mendiamkan nasib Jokowi dan Gibran, kata Kunto, merupakan ekspresi marah tertinggi yang dilakukan kepada keluarga Jokowi. PDIP seakan bersikap tidak peduli terhadap manuver politik Jokowi.
“Ini bentuk ekspresi kemarahan orang Jawa paling tinggi. Jadi mereka PDIP merasa sudah biarin sendiri saja (Jokowi dan Gibran), biarin seenaknya saja atau ben sak karepe,” terang Kunto.
Dua Opsi bagi Gibran: Mundur atau Dipecat
Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Sunanto menyatakan, hingga saat ini Gibran ataupun PDIP memang belum mengambil sikap. Menurut Cak Nanto, sapaan akrabnya, keputusan akan secara resmi diambil ketika Gibran memang benar-benar sudah mendaftar sebagai cawapres Prabowo ke KPU.
“Untuk posisi dia di PDIP sampai sekarang masih di PDIP. Nanti tinggal menunggu kepastian mereka menerima atau tidak sebagai cawapresnya Prabowo, kan, sampai tanggal 25 [Oktober],” ucap Cak Nanto dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/10/2023).
Cak Nanto menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi Gibran setelah ini, yakni mengundurkan diri atau dipecat sebagai kader PDIP. Hal ini akan menjadi penegas bahwa Gibran tidak diperbolehkan bermain dua kaki dan hanya boleh mengambil satu keputusan saja.
“Sudah jelas tidak boleh dua kaki dengan keputusan partai (PDIP),” kata Cak Nanto menegaskan.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
