Independensi Capres-Cawapres & Upaya Melanggengkan Oligarki

tirto.id - Setelah Orde Baru runtuh pada 1998 melalui gerakan reformasi, kancah politik Indonesia nyatanya masih dikuasai segelintir kelompok. Harapan bahwa demokrasi akan semakin sehat dan membaik, masih terus tarik-menarik dengan kepentingan oligarki. Tak jarang kepentingan kelompok elite tertentu, justru keluar menjadi pemenang dan menyandera kepentingan masyarakat luas.

Oligarki merupakan sistem yang berpusat pada relasi kekuasaan. Umumnya diartikan sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang dari golongan atau kelompok tertentu. Selama ini, oligarki kerap diidentikan dengan individu yang memiliki kapital gendut seperti pebisnis atau pemodal. Nyatanya, oligarki bisa berbentuk jaringan luas yang memungkinkan terjadinya kekuasaan untuk mengamankan otoritas dan sumber daya secara kolektif dan eksklusif.

Saat ini, demokratisasi di Indonesia otomatis membuat para pemodal atau pemilik kapital turut serta meramaikan kontestasi politik. Bahkan tidak sedikit yang terjun langsung dalam struktur partai politik, entah sebagai anggota atau bahkan ketua umum. Bisa juga berada di barisan belakang, sebagai penyokong dana kampanye untuk menggolkan calon yang diusung. Praktik ini nampaknya menjadi lumrah dan tidak terhindarkan dalam ajang pemilu di era reformasi.

Masalahnya, praktik ini bukan berarti tidak punya efek samping. Campur-baur antara pebisnis dan elite parpol berpotensi menggerus independensi pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Oligarki yang merasuk dalam badan parpol dikhawatirkan membuat pasangan capres-cawapres membebek pada kehendak partai. Relasi kuasa kian sarat dengan mereduksi capres-cawapres sekadar ‘petugas partai’ atau perpanjangan partai semata. Kepentingan orang banyak bisa dikorbankan, jika moral dan independensi calon telah dibekukan.

Aroma Oligarki Partai dalam Pilpres 2024

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, praktik oligarki partai masih tercium dalam Pilpres 2024. Ia menilai, capres yang ada saat ini masih dalam belenggu kekuasaan elite partai pengusung ataupun partai pendukung dalam gerbong koalisi.

Hal ini terlihat, kata dia, ketika independensi bakal capres dalam memilih cawapres masih dibatasi dan diatur oleh partai. Detail artikel Tirto soal bakal capres tak kuasa menentukan cawapresnya sendiri dapat dibaca di link ini.

“Misalnya Ganjar, sebelum berpasangan sama Mahfud MD, terlihat sekali tidak ada kuasa apa pun menentukan pendamping dia. Apalagi dalam PDIP, keputusan strategis berada dalam kehendak Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati (Megawati Soekarnoputri),” kata Bawono dihubungi reporter Tirto, Jumat (20/10/2023).

Ganjar Pranowo merupakan capres yang diusung oleh PDIP. Adapun untuk cawapres, poros parpol pendukung Ganjar sepakat meminang Mahfud MD. Deklarasi Mahfud sebagai pendamping Ganjar, dibacakan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati. Selain PDIP, parpol pendukung Ganjar meliputi Partai Hanura, PPP, dan Partai Perindo.

Bawono menambahkan, selain Ganjar, tergurusnya independensi capres akibat tunduk pada kehendak parpol juga terlihat pada Anies Baswedan. Anies diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dipilih sebagai cawapres Anies.

“Friksi (Anies) dengan Partai Demokrat terkait pencalonan AHY sebagai cawapresnya yang tidak jadi, menggambarkan sedikit banyak soal ketiadaan independensi Anies. Meskipun bukan kader Nasdem, namun tidak dapat dipungkiri Anies berada di bawah Nasdem,” tambah Bawono.

Pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menyatakan, fenomena ‘petugas partai’ yang dipersepsikan masyarakat pada capres-cawapres saat ini, memang betul terjadi. Ini disebabkan, tiket untuk maju sebagai capres-cawapres berasal dari parpol.

“Dan mereka tidak memberikan cuma-cuma dalam tanda kutip, ada balas budi atau harga yang harus dibayar dari capres-cawapres yang diusung partai itu,” ujar Kunto dihubungi reporter Tirto, Jumat (20/10/2023) malam.

Jelas, kata Kunto, hal ini bisa berpotensi menggerus independensi pasangan capres-cawapres jika kelak terpilih. Apalagi, koalisi parpol terdiri lebih dari satu partai yang masing-masing tentu memiliki kepentingan berbeda.

Dukungan Oligarki di Belakang Calon

Kunto menambahkan, selain elite partai yang mengunci kebebasan capres-cawapres, para pemodal dana kampanye juga dikhawatirkan berkelindan menaruh kepentingan. Menurut dia, kampanye capres-cawapres sudah pasti membutuhkan sokongan duit pebisnis, dikarenakan besarnya ongkos yang akan dilakukan.

“Orang mengeluarkan uang segitu banyak pasti mereka anggapnya investasi. Dan yang mampu adalah pengusaha, jadi logikanya investasi agar kalau mereka kepilih ada balik modal tanda kutip. Apa pun bentuknya, dari policy atau yang lain, ini yang jadi risiko harus dikontrol,” terang Kunto.

Ia mendesak agar para capres-cawapres bisa memiliki etika yang kuat agar tidak tergelincir dalam konflik kepentingan. Kunto menyoroti demokrasi di Indonesia yang semakin mundur akibat orkestrasi elite dan pebisnis yang saling berbagi kepentingan.

“Dan lebih baik kalau ada yang mengontrol itu, institusi yang lain seperti legislatif dan yudikatif harus dikuatkan juga. Jadi logika saling mengontrolnya itu berjalan,” tutur Kunto.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan, merosotnya independensi capres-cawapres tidak hanya terjadi pada calon yang berasal dari kader partai.

Ijul, sapaan akrabnya, menilai ada capres yang merupakan ketua umum partai atau elite parpol, tapi dalam penentuan cawapresnya sangat lama. Ia menduga ada konflik kepentingan dengan pihak lain yang berpotensi menggerus independensi.

“Buktinya dia belum mengumumkan cawapres terlihat masih berpengaruh pada ruang kosong yang masih ada di atasnya. Artinya ia masih berpangku atau menunggu arahan dari pihak di atasnya, ini kan bukti dia masih di bawah relasi kuasa pihak lain,” kata Ijul dihubungi reporter Tirto, Jumat (20/10/2023) malam.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto baru resmi mengumumkan cawapresnya pada Minggu (22/10/2023). Prabowo yang notabene adalah ketum Partai Gerindra akhirnya memilih putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya.

Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora, PBB, PAN dan Garuda.

Di sisi lain, Ijul menambahkan, relasi kuasa antara oligarki partai, pemodal, dan pebisnis perlu diperhatikan dalam Pilpres 2024. Hubungan mereka yang semakin erat berpotensi mempengaruhi independensi capres-cawapres jika kelak terpilih.

Menurut dia, di belakang para capres-cawapres masih diisi oleh para pemodal dengan rekam jejak pernah melakukan kekerasan pada masyarakat dan bertindak represif dalam membangun proyek kapitalnya.

“Ini orang-orang lama juga oligarkinya walaupun ada yang merapat dengan partai baru. Jadi kondisi Indonesia akan sulit akan berubah,” ujar Ijul.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Sahel Alhabsy, mengingatkan bakal capres-cawapres saat ini selalu berorientasi pada kepentingan publik. Paslon harus melibatkan publik, seperti melibatkan akademisi dan masyarakat sipil, dalam keterlibatan yang bermakna.

“Segelintir orang mungkin mendanai kampanye mereka, tapi untuk bisa terpilih, mereka bergantung pada kepercayaan ratusan juta pemilih,” kata Sahel dihubungi reporter Tirto.

Di seluruh dunia, kata Sahel, independensi politisi yang dipilih akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan politik yang dibuat. Selama pendanaan politik tidak mengenal batas, serta transparansi dan akuntabilitasnya lemah, selama itu pula mereka yang menjabat akan rentan kehilangan independensinya.

“Karena itu seluruh paslon capres-cawapres wajib menawarkan agenda mereka untuk reformasi pendanaan politik,” sambung Sahel.

Respons Partai Politik

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengklaim independensi Anies-Muhaimin sudah terbukti dari rekam jejaknya. Direktur Pemenangan Pilpres PKB, Faisol Riza mengklaim, Cak Imin walaupun seorang elite parpol, selalu meminta pertimbangan anggota partai dalam menentukan keputusan.

“Saya kira Pak Muhaimin maupun Pak Anies, cukup bisa diyakini akan bertindak jauh lebih independen untuk kepentingan semua, untuk kepentingan masyarakat,” kata Faisol dihubungi reporter Tirto, Jumat (20/10/2023).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai, narasi capres-cawapres akan tergerus independensinya akibat oligarki elite partai terlalu berlebihan. Ia menyatakan ada kesalahan dalam cara berpikir seperti itu.

“Cara memahami relasi dan konstelasi politik nasional kita tidak seperti itu,” ujar Willy dihubungi reporter Tirto.

Ia menambahkan, sistem presidensial di Indonesia memberikan kekuasaan yang begitu besar bagi presiden. Jadi soal independen atau tidak seorang presiden terpilih, tidak bergantung pada agenda dukung-mendukung capres-cawapres saat ini.

“Selain itu, dalam sejarahnya, tidak pernah ada presiden dan wakil presiden di Indonesia dikendalikan partai atau lainnya. Yang ada malah sebaliknya,” tambah Willy.

Sedangkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau gerbong parpol pengusung Prabowo Subianto, menilai persoalan ini sebatas isu yang dihembuskan agar membuat situasi politik diisi ketakutan yang tidak beralasan. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

“Karena selama ini setiap presiden Indonesia selalu berasal dari partai, akan tetapi dapat mengendalikan situasi dan kemajuan bangsa,” kata Dave dihubungi reporter Tirto.

Waketum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menepis anggapan bahwa independensi Prabowo akan tergerus dan dikendalikan pihak lain. Ia menegaskan elite partai Gerindra, adalah Prabowo sendiri, dengan begitu ia bisa menjaga independensi karena memiliki watak yang tidak bisa diarahkan oleh pihak lain.

“Pasti (Prabowo) akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hal tersebut bahkan ada di sumpah kader Gerindra,” kata Saras yang juga keponakan Prabowo, saat dihubungi Tirto.

Di sisi lain, poros parpol pendukung Ganjar-Mahfud MD percaya bahwa paslon mereka adalah orang-orang berintegritas dan independen. Ini disampaikan oleh Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry menilai, pasangan calon Ganjar-Mahfud memiliki komitmen kuat pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, rule of law, dan keadilan sosial. Ferry menyatakan pihaknya tidak ragu pada independensi keduanya.

“Pak Ganjar memang mengakui bahwa ia merupakan kader PDIP. Namun, ketika menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama. Menurut beliau, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah,” ujar Ferry dihubungi reporter Tirto.

Adapun Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy menjelaskan, bergabungnya unsur pebisnis dalam barisan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud justru sebagai bagian dari koordinasi pentahelix. Romy, sapaan akrabnya, menyatakan hal ini justru diperlukan sebagai cerminan koordinasi seluruh sektor saat nanti paslon jadi menjabat.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud adalah Arsjad Rasjid, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang saat ini berstatus cuti dari jabatannya, untuk fokus memimpin tim pemenangan.

“Kita tahu Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bukanlah orang-orang yang memiliki rekam jejak bisa dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Yang bisa mengendalikan satu-satunya kekuatan di luar dirinya adalah rakyat,” tutur Romy dihubungi reporter Tirto.