tirto.id - Presiden Joko Widodo memasuki tahun kesembilan memimpin Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Selama dua periode memegang kekuasaan, sejumlah pencapaian besar telah ditorehkan eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengklaim, dalam empat tahun terakhir periode kedua Jokowi-Ma’ruf, Indonesia tidak hanya bisa bertahan dan bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19. Namun, juga telah melakukan banyak lompatan kemajuan dan pembangunan.
Dia mencontohkan lompatan kebijakan hilirisasi yang sudah memberikan dampak positif. Di mana hilirisasi tambang telah mendorong peningkatan ekspor Indonesia.
Saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar Rp17 triliun. Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel tersebut, nilainya melonjak menjadi Rp510 triliun, sehingga secara otomatis juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
“Seperti nikel, nilai ekspornya melompat dari 0,65 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 5,95 miliar dolar AS,” kata dia dalam keterangan yang dilansir laman KSP pada 12 Oktober 2023.
Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga telah melakukan perbaikan tata kelola investasi. Yakni, mulai dari reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, hingga efisiensi logistik.
Hasilnya, realisasi investasi sepanjang 2022 berhasil mencapai Rp1.207,2 triliun. Realisasi tersebut naik 34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sekaligus menjadi rekor tertinggi baru.
Secara rinci, realisasi investasi dari penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau berkontribusi 54,2 persen terhadap jumlah total realisasi. Capaian ini tumbuh 44,2 persen secara tahunan (yoy).
Moeldoko juga menyampaikan di tingkat global, Indonesia mampu kembali menjadi pemain utama dalam percaturan dunia. Ini dibuktikan dengan Indeks Skor Pengaruh Diplomasi Indonesia melejit.
Dalam laporan Lowy Institute, Indonesia menjadi salah satu pemain paling aktif secara diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak lepas dari peran Jokowi dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina dan menjadi tuan rumah G20 dalam keadaan geopolitik yang menantang.
Menurut Lowy Institute, langkah ambisius ini menghasilkan skor survei ahli yang lebih baik untuk kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global pada 2022.
Urutan kedua skor pengaruh diplomasi ditempati oleh Vietnam dengan 55,2 poin dan ketiga ialah Singapura, 52,9 poin. Sementara keempat ada Thailand 48,3 poin dan keenam disusul Malaysia 43,8 poin.
“Tentu ini sudah kita lihat bersama, bagaimana peran kita (Indonesia) pada G-20 dan KTT ASEAN. Presiden Jokowi juga menunjukkan kepiawaiannya berdiplomasi untuk menyelesaikan persoalan geopolitik, Rusia dan Ukraina,” kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, untuk capaian kinerja pemerintah 2023 lainnya akan dibukukan, dan diluncurkan resmi pada 24 Oktober 2023. “Saya ingin mengajak kita melihat perjalanan negara kita dalam empat tahun terakhir melalui laporan tahunan yang diluncurkan,” kata dia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengamini, banyak prestasi Jokowi selama memimpin Indonesia. Salah satu prestasinya yakni mampu menahan laju inflasi untuk bisa stabil di angka dua hingga tiga persen sebelum 2022.
“Inflasi yang tinggi hanya ketika ada kenaikan BBM, namun selebihnya selalu mencatatkan inflasi yang rendah,” kata Huda kepada Tirto, Kamis (19/10/2023).
Selanjutnya bisa dibilang infrastruktur menjadi salah satu peninggalan yang cukup baik dengan pembangunan bendungan, jalan tol, dan lainnya. Namun ada juga infrastruktur yang dinilai Huda bisa menjadi legacy buruk Jokowi karena mangkrak seperti pembangunan atau pengaktifan kembali bandara, kereta bandara, dan PSN yang belum kelar.
Pekerjaan Rumah Jokowi
Di tengah berbagai capaian di atas, kepemimpinan Jokowi meninggalkan sebuah catatan dan pekerjaan rumah besar. Huda menyebut, dari sisi investasi, saat ini semakin mahal. Ini ditunjukkan oleh tingginya incremental capital to output ratio Indonesia yang mencapai 6, 5 lebih, bahkan mendekati 7.
“Artinya investasi semakin tidak efisien,” kata dia.
Kedua adalah masalah deindustrialisasi dini, di mana share industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun, bahkan saat ini hanya 18 persen saja. Akibatnya adalah penyerapan tenaga kerja sangat terbatas.
“Akhirnya banyak yang diserap oleh sektor informal di mana perlindungan sosial-nya masih sangat kurang,” kata Huda.
Kemudian ketiga adalah masalah perpajakan yang sampai hari ini masih mengandalkan dari sektor industri dan jasa keuangan. Sedangkan sektor pertambangan belum optimal dalam penyerapan perpajakannya.
“Ini yang bisa menjadi PR pemerintahan selanjutnya,” kata Huda.
Terkait kemiskinan, kata dia, upaya pengurangan tingkat kemiskinan sebetulnya sudah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya (periode pertama Jokowi) kemiskinan satu digit, hanya tinggal menunggu waktu saja.
Pada pemerintahan Jokowi, penurunan kemiskinan bahkan cenderung melandai walaupun terus turun jumlah penduduk miskin. Data terakhir jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
“Salah satu program andalan Jokowi yaitu kartu perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu faktor pengurang namun memang masih belum optimal,” kata dia.
Meski demikian, Huda melihat masih banyak PR dalam penyaluran perlinsos. Salah satunya masih banyak ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial yang menyebabkan bantuan tidak optimal.
“Penyerapan tenaga kerja pun banyak yang terserap ke sektor informal seperti ojek online dan pekerja di penjualan daring. Akibatnya perlindungan sosial tenaga kerja-nya sangat minim,” kata Huda.
Program Jokowi yang Bermasalah
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, selama sembilan tahun berkuasa banyak program-program Jokowi yang justru bermasalah. Salah satunya adalah food estate.
Program food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang berbasis hortikultura, perkebunan, peternakan dan tanaman pangan, di suatu kawasan. Program ini diklaim menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, yang di sebut-sebut sebagai program super prioritas untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan.
Namun nyatanya, kata Bhima, program food estate telah memicu deforestasi secara masif, tapi tidak berkorelasi dengan meningkatnya produksi pangan. Impor bahan pangan khususnya beras justru naik tajam diakhir pemerintahan Jokowi.
Sepanjang tahun ini hingga September 2023, pemerintah tercatat sudah mengimpor beras mencapai 1,79 juta ton. Impor mencakup impor beras jenis khusus, premium, medium, konsumsi hingga beras pecah.
“Kegagalan mengatasi masalah pangan jadi rapor merah Jokowi, belum termasuk menteri pertanian yang ditangkap KPK karena korupsi," ucap Bhima kepada Tirto, Kamis (19/10/2023).
Kedua, program jalan Tol Trans Sumatera. Menurutnya pembangunan jalan tol tersebut belum mampu menurunkan biaya logistik. Karena faktanya indeks logistik justru anjlok 17 peringkat disaat pembangunan masif jalan tol.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia meraih skor indeks performa logistik (LPI) sebesar 3 poin dari skala 0-5 pada 2023. Nilai tersebut turun 4,76 persen dibandingkan pada 2018 yang sebesar 3,15 poin.
Skor LPI tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 dari 139 negara. Peringkat ini juga anjlok dibandingkan pada 2018 yang berada di urutan 46 dari 160 negara.
Skor LPI tersebut dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pelacakan dan penelusuran barang, ketepatan waktu.
Secara rinci, Indonesia memperoleh skor sebesar 2,8 poin untuk dimensi bea cukai pada 2023. Dimensi infrastruktur dan pengiriman internasional masing-masing sebesar 2,9 poin dan 3 poin.
“Di saat yang sama BUNN karya alami tekanan finansial atau financial distress karena penugasan jalan tol. Tarif yang mahal juga sebabkan utilitas jalan tol rendah," jelas Bhima.
Program lainnya, menurut Bhima, adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan rencana pelebaran hingga ke Surabaya. Bhima menyebut, kereta cepat masih sulit menutup biaya utang dan bunga, tapi sudah diminta rencana pembangunan sampai Surabaya.
Kenaikan biaya atau cost overrun proyek KCJB diketahui senilai 1,2 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp18 triliun. Awalnya, Cina mengajukan biaya pembangunan proyek KCJB senilai 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp83,6 triliun. Namun dalam perjalanannya, biaya proyek KCJB tersebut membengkak menjadi 7,5 miliar atau Rp114,1 triliun per November 2022.
“Kebutuhan impor besi baja, teknologi dan tenaga kerja pada proyek kereta cepat yang tinggi menyebabkan transaksi berjalan tertekan dan pelemahan kurs rupiah,” kata dia.
Selain itu, program bermasalah lainnya yakni reforma agraria. Program ini diketahui menjadi program prioritas Jokowi-Ma'ruf dan juga merupakan program nasional. Namun, program ini dinilainya masih jauh dari ideal yang seharusnya dimulai dari pembagian HGU perusahaan perkebunan besar kepada petani.
“Tapi upaya pemerintah masih dominan bagi bagi sertifikat lahan,” kata Bhima.
Terakhir, kata Bhima, masalah reformasi perpajakan. Rasio pajak paca pandemi tidak bergerak di level 10 persen. Salah satu penyebabnya kegagalan tax amnesty karena hanya mampu naikan penerimaan pajak jangka pendek. Selain itu, rasio pajak rendah juga disebabkan belanja pajak belum tepat sasaran.
“Hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) lambat diimplementasikan terutama pajak karbon yang sampai saat ini mangkrak,” kata Bhima.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
