tirto.id - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Ia bersaing dengan tokoh senior seperti Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, dan Erick Thohir. Langkah wali kota Solo itu akan semakin mulus bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi syarat usia capres-cawapres yang akan dibacakan pada 16 Oktober 2023.
Sebagai kader, Gibran juga telah melaporkan ke PDIP bila ia dipinang Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Namun, jika Gibran menerima pinangan tersebut, maka akan ada konsekuensi politik. Sebab, PDIP telah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.
“Tentu jika wacana cawapres tersebut benar terealisasi, maka keanggotan Gibran di PDIP tentu menjadi terancam karena beda sikap dan putusan dengan yang ditetapkan oleh PDIP yang harus satu suara,” kata peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati kepada reporter Tirto, Rabu (11/10/2023).
Hal senada juga diungkapkan analis politik dari Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman. Ia sebut, jika Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo, maka secara otomatis akan keluar dari PDIP. Mengingat Gibran berpasangan dengan capres yang menjadi lawan PDIP.
“Itu untuk kelas capres, bahkan simpatisan atau kader non-struktural seperti Budiman Sudjatmiko saja mendukung Prabowo Subianto dipecat dari PDIP, apalagi kader yang maju sebagai cawapres [di kubu lawan]” kata Iman saat dihubungi Tirto, Rabu (11/10/2023).
Jika ditarik ke belakang, partai berlambang banteng moncong putih itu tercatat beberapa kali memecat kadernya lantaran beda dukungan calon. Pemecatan Budiman sudah diperkirakan sebelumnya setelah aktivis 90-an itu memilih mendukung Prabowo daripada Ganjar di Pilpres 2024.
Budiman juga sempat mendeklarasikan Kelompok Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu juga bertemu dengan Prabowo di rumahnya, di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Klimaks dari rentetan dua peristiwa itu adalah sanksi pemecatan Budiman sebagai kader PDIP. Ia menerima surat pemecatan dari partainya yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
PDIP juga sempat mencopot Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku. Alasan pencopotan gubernur Maluku itu karena istrinya, yaitu Widya Pratiwi Murad Ismail, bergabung dan maju sebagai caleg dari partai lain. Sebab, aturan internal PDIP, satu keluarga dilarang berbeda parpol.
“Partai punya aturan bahwa di dalam suatu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kala itu.
Sementara itu, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno enggan berspekulasi mengenai potensi Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo hingga keluar atau dipecat dari PDIP. Dalam hal ini, menurut Hendrawan, harus mengutamakan logika dan etika politik.
“Saya tidak terbiasa berwacana atas dasar spekulasi dan asumsi. Kita harus utamakan logika dan etika politik,” kata Hendrawan saat dikonfirmasi reporter Tirto, Rabu (11/10/2023).
Apa Dampaknya bagi Hubungan Jokowi dan Megawati?
Pengamat politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, jika Gibran menerima pinangan Prabowo, maka konsekuensinya juga berdampak terhadap hubungan Jokowi dan Megawati. Sebab, kata Usep, sikap Jokowi yang seolah-olah memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo membuat PDIP meradang.
“Tentu akan semakin panas hubungannya,” kata Usep saat dihubungi Tirto, Rabu (11/10/2023).
Usep mengatakan, kerenggangan hubungan antara keduanya juga bisa terlihat ketika Jokowi tidak banyak dilibatkan dalam rapat pemenangan Ganjar sebagai calon presiden PDIP. Padahal Jokowi merupakan anggota istimewa yang juga sebagai presiden.
“Kita bisa lihat beberapa kali Jokowi tidak pernah dilibatkan dalam pemenangan Ganjar,” kata dia.
Menurut Usep, hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat UU Pemilu, khususnya syarat usia capres-cawapres. PSI ingin MK merevisi usia minimal capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Tujuannya tentu membuka peluang Gibran di Pilpres 2024.
Usep menambahkan, hubungan Jokowi dan PDIP serta Megawati Soekarnoputri juga semakin panas ketika Kaesang Pangarep, adik Gibran, menjadi Ketua Umum PSI setelah dua hari menjadi anggota partai tersebut.
“Kita lihat beberapa kali sindiran Megawati dalam beberapa kesempatan arahnya ke mana,” kata Usep.
Dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP pada awal Oktober 2023, Megawati sempat mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Seluruh kader harus mengikuti semua mekanisme yang sudah diatur, termasuk ihwal pemilihan ketua umum.
“Enggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART,” kata Megawati kala itu.
Pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan, konflik antara Jokowi dan Megawati memang tidak akan mungkin terhindarkan ketika Gibran nantinya menerima tawaran Prabowo. Apalagi hubungan keduanya saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja.
“Perpecahan antara Megawati dan Jokowi akan semakin jelas. Sekarang pun juga sudah kelihatan di beberapa acara keliatan bahwa Mega dan Jokowi sedang tidak baik baik saja,” kata Kunto kepada Tirto, Rabu (11/10/2023).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
