tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan DPR RI.
Menurut hasil quick count alias hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara di atas 50 persen. Sementara itu, perolehan suara PDIP unggul dari partai lainnya. PDIP meraih suara 17,28 persen menurut hitung cepat Litbang Kompas.
Hasto mengatakan partainya akan berjuang menjadi oposisi menilik pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya kekuasaan telah terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Alhasil, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance (cek dan keseimbangan).
Hasto memandang berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (14/2/2024).
Dia mengungkit adanya praktik manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009. Kala itu, kata dia, wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Konon, kata dia, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Hasto mengklaim kecurangan telah terjadi dari hulu ke hilir. Hanya saja, berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, kata dia, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ucap Hasto.
PDIP juga berkomitmen akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” pungkas Hasto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
