Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 yang Muncul Saat Pencoblosan

tirto.id - “Sudah ada coblosan.”

Salah satu warga merekam momen bersitegang antara warga dengan kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) yang diduga terjadi di Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam video berdurasi 38 detik itu, pengunggah konten mengatakan ada satu desa yang tidak mendapat undangan memilih. Warga pun marah-marah karena disebut surat suara telah tercoblos oleh salah satu kandidat, yakni pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pihak penyelenggara pemilu pun membantah narasi dalam video tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Addy Imansyah, mengatakan hal tersebut sebagai hoaks dan polemik dalam video sebagai sebuah kesalahpahaman.

“Setelah ditelusuri dan didalami, kami jelaskan bahwa itu narasi hoaks dan hanya kesalahpahaman semata,” kata Addy dalam keterangannya, Rabu (14/2/2024).

Addy menuturkan, warga telah salah menduga bahwa surat suara sudah tercoblos padahal pihak KPPS bukan melakukan pencoblosan, melainkan ingin mendirikan TPS.

“Padahal petugas KPPS sudah menjelaskan, aktivitas yang dilakukan adalah mendirikan TPS bukan mencoblos surat suara, tapi penjelasan itu tidak dipedulikan,” kata dia.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, juga mengatakan narasi video surat suara sudah tercoblos sebelum pelaksanaan telah ditelusuri dan didalami. “Kami jelaskan bahwa itu narasi hoaks dan hanya kesalahpahaman semata,” ujar dia dalam keterangan yang diterima Tirto, Rabu (14/2/2024).

Fakta sebenarnya, kata Hasyim, pada Selasa, 13 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, beberapa orang mendatangi KPPS yang saat itu sedang mendirikan TPS. Mereka menduga surat suara sudah dicoblos. Sekalipun KPPS sudah menjelaskan aktivitasnya mendirikan TPS, bukan coblos surat suara. Akan tetapi penjelasan itu tak dihiraukan.

“Orang-orang tersebut lalu membawa perlengkapan pemungutan suara berupa bilik suara sebanyak 4 buah. Selain itu, mereka juga membawa 3 orang KPPS,” kata dia.

Sementara itu, kata dia, kotak suara, dengan alasan keamanan, memang setelah diterima oleh KPPS dari PPS pada Selasa dititipkan di gudang penyimpanan PPS. Setelah itu, digeser ke TPS pagi hari (14/2/2024) sebelum jam pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai.

“Setelah dimediasi, akhirnya bilik suara dan KPPS dilepaskan,” kata dia.

Beberapa saat setelah dilepas, KPPS langsung melanjutkan pendirian TPS yang tertunda, memastikan keamanan dan keutuhan kotak suara serta bersiap melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal, yakni dimulai pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, KPU Sampang mengecam tindakan kekerasan verbal tersebut. Tindakannya tidak hanya menghambat tahapan pemilu, tapi juga menyisakan trauma psikis bagi korban.

Temuan-Temuan Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024

Temuan dugaan kecurangan bukan hanya di Sampang, tapi juga muncul sejumlah temuan dugaan kecurangan lain di Madura. Salah satunya adalah muncul kegiatan rekapitulasi yang berlangsung sebelum waktu penghitungan, yakni 11.30 WIB. Selain itu, ada juga temuan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri seperti di Malaysia.

Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, menyebut salah satu bentuk kecurangan adalah temuan sejumlah surat suara tercoblos di beberapa daerah seperti Jawa Barat (di Bogor dan Bekasi) dan daerah Paniai, Papua Tengah. Karena itu, ia yakin Pemilu 2024 tidak satu putaran.

“Melihat hal itu, maka sebenarnya kami meragukan kalau ada salah satu pasangan calon yang mengklaim ini bisa dilakukan satu putaran. Itu jauh dari situasi dan kami meyakini kalau proses ini dilakukan secara jujur dan adil terjadi dua putaran,” kata Bambang dalam keterangan pers, Rabu (14/2/2024).

Bambang berkeyakinan pemilu seharusnya berjalan dua putaran jika pemilu berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Mantan Komisioner KPK itu mengklaim hasil pemilu seharusnya dua putaran. Angka tersebut berdasarkan bukti yang dimiliki internal Timnas AMIN.

“Kami mempunyai exit poll dan quick account yang dari internal dan semua data yang dikumpulkan oleh kami sampai saat ini menunjukkan itu dua putaran,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak agar tidak terburu-buru mengklaim satu putaran karena ini berbahaya.

“Karena itu menunjukkan indikasi kecurangan luar biasa terjadi di mana-mana. Untuk itu, masyarakat perlu terus-menerus mengawal proses ini, masyarakat terus harus berpartisipasi memastikan bahwa pemilu ini dilakukan secara jujur dan adil karena hanya dengan cara seperti itulah demokratisasi bisa terjadi,” kata Bambang.

Kubu TPN Ganjar-Mahfud juga menyebut ada dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu ini. Dewan Pengarah TPN Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang, juga menyebut TPN Ganjar-Mahfud menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Menurut bidang hukum kami, barusan kita bicara-bicara ini, banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak perlakuan-perlakuan, dan pelanggaran-pelanggaran yang kita musti sabar pertarungan dan pertandingan ini,” kata pria yang karib disapa OSO itu di Posko Teuku Umar TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (14/2/2024).

OSO mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sudah berusaha maksimal memenangkan pasangan nomor urut 3. Ia juga mengklaim hasil pemilu sudah baik, apalagi TPN Ganjar-Mahfud sudah menerjunkan 1,6 juta saksi di semua TPS agar hasil tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu, OSO mengajak semua pendukung Ganjar-Mahfud untuk bersabar dan tidak terpancing.

“Saya harap semua terutama pendukung 03, seluruh Indonesia tenang, sabar, dan tidak terpancing dengan apa yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua masih berproses dan jangan sekali-kali menganggap dan mengklaim seolah-olah dia sudah juara, jangan,” kata dia.

Sekretaris TKN Ganjar-Mahfud cum Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud terus memonitor dugaan kecurangan pemilu dari hulu-hilir. TPN, kata dia, tengah mengumpulkan fakta lapangan pelaksanaan pemilu saat ini.

Ia mengatakan PDIP meminta pembentukan tim khusus penelusuran hasil pemilu karena sudah mempengaruhi legitimasi pemilu.

“Kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri dari tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi. Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Dugaan Kecurangan Perlu Dibuktikan

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, menilai narasi kecurangan memang sudah muncul sejak lama. Ia juga menilai kecurangan tersebut perlu dibuktikan. Menurut dia, Bawaslu perlu menindak dugaan kecurangan tersebut.

“Itu yang paling penting untuk dibuktikan. Kalau satu-dua tempat atau kejadian unik mungkin bisa dilihat bagaimana nanti penanganan di Bawaslu dan Gakkumdu,” kata Arfianto, Rabu (14/2/2024).

Arfianto justru mengingatkan bahwa masalah tidak hanya soal kecurangan, melainkan juga perlu melihat partisipasi publik. Ia menilai publik sudah menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu kali ini. Khusus untuk kecurangan, hal tersebut harus dibuktikan secara hukum saat sengketa pemilu di MK.

“Kalau narasi-narasi kecurangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu, saya rasa itu harus dibuktikan. Nah, peran Bawaslu juga sangat penting di sini bagaimana proses pengawasan dan juga nantinya di Gakkumdu gitu,” kata Arfianto.

Sementara itu, analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, enggan berkomentar soal narasi kecurangan saat ini. Akan tetapi, Wasisto meminta agar Bawaslu lewat panitia pengawas pemilu untuk menyelesaikan dan mencegah kecurangan.

“Saya pikir kalau soal dugaan kecurangan ini memang masih perdebatan, sehingga saya pikir peran panwas dan saksi menjadi sangat penting dalam mencegah hal itu,” kata Wasisto singkat.

Upaya Menyelesaikan Kecurangan

Presiden Joko Widodo juga menanggapi soal temuan dugaan kecurangan pemilu kali ini. Karena itu, ia meminta warga proaktif melapor ke Bawaslu jika ada kecurangan.

“Semua, kan, ada mekanismenya, di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum ini, kan, masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti,” Kata Jokowi usai mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

KPU dan Bawaslu pun berupaya menyelesaikan masalah-masalah kepemiluan, termasuk masalah yang berpotensi pada kecurangan. Anggota KPU RI, Mochamad Affifudin, mengaku menerima laporan tersebut dan menginvestigasi temuan tersebut.

“Tentu kami akan mengecek kembali perkembangan-perkembangan dari situasi kejadian khusus,” kata dia.

Afif menambahkan, ketika terjadi permasalahan di TPS, KPU akan mengumpulkannya dalam format kejadian khusus untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu serta para saksi partai politik.

“Ketika ada satu dan lain hal, harus ada situasi yang harus dikomunikasikan kepada para saksi partai, pengawas pemilu maka harus diberitaacarakan, dituliskan dalam kejadian khusus sehingga segala bentuk praktik yang terjadi di TPS, itu sepengetahuan para pihak,” kata dia.

Dua tim sukses, yakni Timnas AMIN maupun TPN Ganjar-Mahfud menyatakan ada dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta agar sekitar 108 TPS yang batal pelaksanaan pemilu di Demak, Jawa Tengah untuk menggelar pemungutan suara pada Kamis (15/2/2024). Bagja juga meminta agar TPS di Jakarta yang tidak menggelar TPS akibat banjir untuk menggelar pemungutan suara susulan akibat pemunduran jam pembukaan pemungutan suara.

Di saat yang sama, Bagja juga memerintahkan pemungutan suara di Malaysia diulang. Ia mengatakan, ada dugaan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling yang dilakukan Panwaslu dan pengawas TPS selama 4-11 Februari 2024.

“Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling," ujar Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Bagja lantas merekomendasikan pemutakhiran data pemilih untuk pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. Ia juga meminta untuk tidak menghitung hasil surat suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur.

Di saat yang sama, Bagja menyebut kejadian yang beredar dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai, lalu dicoblos di Kuala Lumpur, benar adanya dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana.

“Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur,” kata Bagja.