tirto.id - Stok beras awal tahun ini di pasar dan ritel modern mulai mengalami defisit. Sejumlah minimarket dan swalayan dalam beberapa hari terakhir mengalami kekurangan stok beras, baik medium maupun premium. Di pasar-pasar tradisional, keadaan tidak jauh berbeda.
Situasi ini tergambar dari pantauan Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, ketika menerima laporan para pedagang beras di pasar. Mereka mengeluh kepada Reynaldi soal sulitnya mencari beras dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Keluhannya langka sekali mencari beras sesuai HET dengan harga Rp10.900 harga sudah Rp13.500 dan seterusnya. Belum bicara kualitas, di bawah 18 ribu buruk sekali sehingga ini menjadi catatan kami di pasar,” kata Reynaldi kepada reporter Tirto, Senin (12/2/2024).
IKAPPI mencatat, harga beras medium terkerek di Rp13.500 per kilo, sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp18.500 per kilo. Hal ini menurut Reynaldi disebabkan sejumlah faktor, seperti ketidakseriusan pemerintah dalam pengelolaan perberasan sejak musim tanam tahun 2022 hingga kini, sehingga produktivitas beras memiliki data yang simpang siur.
“Kami mendorong agar sinkronisasi data antara beras yang disebarkan di masyarakat digunakan untuk bansos dan yang disebarkan untuk pedagang pasar itu penting, untuk keberlangsungan pasar agar harga di pasar tidak tinggi,” ujar Reynaldi.
Ia meminta pemerintah berhati-hati dengan lonjakan harga beras dan sulitnya mendapatkan beras di pasar tradisional. Sebabnya, penting diingat saat ini momen politik di tahun pemilu.
“Banyak beras yang diambil di luar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah untuk ke depan,” tuturnya.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 12 Februari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp13.840 per kg. Harga itu naik sebesar 3,83 persen secara bulanan dan 15,02 persen secara tahunan.
Harga saat ini lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, sebesar Rp10.900-11.800 per kg.
Sementara harga rerata nasional beras premium per 12 Februari 2024 mencapai Rp15.790 per kg. Harga ini terdongkrak 4,23 persen secara bulanan dan 15,08 persen secara tahunan.
Meroketnya harga beras dan defisit stok ini terjadi di tengah guyuran berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sejak akhir tahun lalu dan awal tahun 2024.
Misalnya, bansos pangan langsung/non-tunai serta bansos beras 10 kg yang sementara ini dihentikan selama masa pemilu 2024, mulai 8-14 Februari 2024. Bansos beras tersebut diperpanjang hingga Juni 2024.
Tidak hanya pedagang pasar tradisional, keluhan juga menguar dari pengusaha ritel modern.
HR & Corporate Communication Director Transmart, Satria Hamid, contohnya, bingung lantaran banyak partai politik (parpol) mempunyai stok beras untuk dibagikan ke masyarakat di masa pemilu, padahal di pasaran sedang mengalami kelangkaan.
Dia mengaku tak tahu bagaimana mekanisme parpol mampu menyediakan stok beras yang melimpah.
“Saya tidak tahu mereka (parpol) dapat dari mana, media mungkin bisa berinvestigasi, kami tidak mengetahui mekanismenya bagaimana sampai partai politik dapat [stok beras],” kata Satria kepada Tirto, Senin (12/2/2024).
Menurutnya, beberapa daerah di Tanah Air mengalami kelangkaan stok beras. Kondisi ini terjadi baik di retail modern maupun di pasar tradisional.
“Memang nyata adanya terjadi kelangkaan beras, tidak hanya di retail modern saja, tapi sama di pasar tradisional juga enggak ada [stoknya],” ucapnya.
Di retail modern atau disebut modern trade independent (MTI), kata Satria, harga beras mulai bergerak liar, bahkan ditemui harga melampaui jauh dari harga eceran tertinggi (HET) hingga tembus Rp90.000.
“Per 5 kilogram itu kan seharusnya Rp69.500, ini ada yang sampai Rp72.000, Rp80.000, bahkan Rp90.000-an, karena kita juga melakukan survei,” ujarnya.
Menurut dia, kelangkaan stok beras yang berlanjut hingga saat ini merugikan peritel dan konsumen. Untuk itu, Satria mendorong pemerintah mengintervensi melalui operasi pasar hingga melakukan impor beras. Operasi pasar tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga sehingga bisa kembali ke semula.
Impor dan Banjiri Pasar
Melalui keterangan tertulis, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana mengimpor beras lagi sebagai upaya menjaga keseimbangan di semua rantai pasok dari hulu ke hilir.
“Meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Senin (12/2/2024).
Menurut Arief, kebijakan menambah impor beras adalah pilihan terakhir agar menjaga ketersediaan beras di pasaran. Dia pun mengakui langkah ini sangat pahit untuk dilakukan.
Menanggapi ini, Satria menilai, importasi beras memang diperlukan di saat kelangkaan dan musim panen yang belum menentu. Namun, kenyataannya meski impor terah dilakukan, saat ini tak memberi efek pada stok di pasaran.
“Impor itu untuk membuat barang tersebut ada di pasaran, pertanyaannya, impor sudah diselenggarakan tapi di lapangan faktanya berasnya hilang, berasnya enggak ada,” kata Satria.
Akibatnya, peritel harus melakukan pembatasan pembelian di gerai untuk menjaga ketersediaan kepada konsumen lebih merata. Saat ini pun di Transmart, sudah dilakukan pembatasan pembelian 1 pak beras per konsumen, sebelumnya 2 pak per konsumen.
“Kita harus menjaga stok, mau enggak mau harus kita batasi,” ucap Satria.
Menanggapi isu kelangkaan dan meroketnya harga berasa, Istana mengambil langkah cepat untuk melancarkan upaya-upaya intervensi. Presiden Joko Widodo, Senin (12/2/2024), memimpin rapat terbatas untuk membicarakan isu tersebut.
Presiden meminta stok beras di Bulog didistribusikan ke pasar. Sementara beras dari pelabuhan dapat langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang agar segera didistribusikan ke masyarakat. Ini upaya mencegah kelangkaan beras di pasaran dengan membanjiri beras di pasar-pasar.
“Saat ini di Cipinang stoknya termasuk tinggi, di atas 34 ribu ton dan ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan modern market. Sekali lagi, perintahnya [Presiden Jokowi] adalah banjiri pasar,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Dalam kesempatan itu, Arief membantah bantuan sosial beras yang dilakukan pemerintah selama ini disebut membebani harga beras.
“Bansos itu nggak ada kaitannya sama harga. [Dan] bantuan pangan beras pemerintah [juga] memang ditiadakan tanggal 8-14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan saat ini,” ujar Arief.
Pemerintah meyakini harga beras dapat turun pada Maret 2024. Hal itu diharapkan sejalan dengan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS. Di saat yang sama, Dirut Bulog Bayu Khrisnamurti mengatakan, pihaknya masih mengantongi beras sebanyak 1,189 juta ton untuk semua macam jenis beras.
Bayu membuka kemungkinan rencana penambahan impor setelah impor 5 persen total beras. Ia mengatakan, beras impor akan masuk selama satu tahun. Selain itu, Bayu memastikan bantuan pangan akan kembali berjalan usai pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024.
Bansos Berpengaruh
Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai bantuan pangan berupa beras memengaruhi persediaan stok beras dan persoalan saat ini.
Sebabnya, kebutuhan bansos pangan mengalami peningkatan yang secara otomatis akan meningkatkan permintaan beras. Secara teoritis, peningkatan permintaan tentu ikut memengaruhi kenaikan harga komoditi.
Namun, Yusuf menegaskan bahwa bansos pangan bukan satu-satunya faktor kenaikan harga dan defisit stok beras.
“Namun sekali lagi bahwa kenaikan harga beras ini tidak serta-merta hanya disebabkan oleh penyaluran bantuan sosial di awal tahun,” kata Yusuf kepada reporter Tirto, Senin (12/2/2024).
Menurutnya, kenaikan harga beras di awal tahun 2024 disebabkan juga oleh pola harga yang cenderung tinggi pada awal tahun dan peningkatan permintaan menjelang pemilu dan bulan puasa.
Pemilu, termasuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif di berbagai daerah, dapat meningkatkan permintaan beras karena kampanye parpol sering kali disertai dengan pembagian sembako.
“Defisit pada bulan Januari-Februari dapat juga terjadi karena produksi belum memadai dan belum mencapai panen raya. Pola harga yang tinggi pada awal tahun sebelum panen raya merupakan hal yang biasa. Ketika mendekati panen raya pada Maret-April, produksi akan meningkat dan harga akan turun sesuai dengan prinsip penawaran dan permintaan,” jelas Yusuf.
Justru masalahnya, kata dia, tata niaga beras nasional minim ketidaktersediaan data. BPS memiliki data produksi tingkat petani, namun data distribusi dan stok beras di tingkat penggilingan dan gudang masih sulit dilacak.
Ketiadaan data ini dapat memberikan peluang bagi para rent seeker untuk mengambil keuntungan dan memicu spekulasi.
“Yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga secara tidak wajar dan menyebabkan inflasi,” kata Yusuf.
Dia menambahkan, alur distribusi pangan beras relatif panjang sehingga perlu diawasi jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu mencapai keuntungan di periode waktu yang singkat.
“Saya kira intervensi tidak hanya boleh dilakukan dengan impor dan juga guyuran beras ke pasar saat ini. Lebih jauh, pemerintah juga perlu memantau alur distribusi komoditas pangan, terutama beras,” beber Yusuf.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Irfan Teguh Pribadi
