Menuju konten utama

Menteri Jokowi Ramai Dukung Prabowo-Gibran Bak Pisau Bermata Dua

Dukungan para menteri Kabinet Indonesia Maju bisa menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran karena adanya isu etik yang muncul.

Menteri Jokowi Ramai Dukung Prabowo-Gibran Bak Pisau Bermata Dua
Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/YU

tirto.id - Dukungan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terus berdatangan. Tidak hanya dari kalangan pengusaha, para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai mulai buka-bukaan mendukung Prabowo dan Gibran.

Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Budi Arie Setiadi, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Agus Gumiwang, serta Rosan Roeslani, terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran. Terbaru datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.

Dukungan tersebut diberikan melalui akun instagramnya. Alasan Luhut mendukung Prabowo karena memiliki visi-misi melanjutkan program pembangunan apa yang telah dibangun Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun. Luhut juga mengeklaim Ketua Partai Gerindra bisa memberikan keberhasilan untuk membangun Tanah Air yang lebih baik.

"Kita pilih orang yang tepat menjadi presiden republik Indonesiaa tanggal 14 [Februari nanti]. Saya pribadi memilih Prabowo. Alasan yang sangat sederhana berkelanjutan dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan-keberhasilan dia yang lalu itu tidak dapat dipungkiri," kata Luhut dalam video akun medsos Luhut Pandjaitan.

Tidak hanya para menteri Jokowi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, juga menentukan sikap untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Prabowo Bertemu Wiranto

Mantan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Yaksa Garuda Hambalang, Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor pada Senin (1/5/2023). tirto.id/Irfan Al Amin

Ada beberapa alasan yang membuat Wiranto mantap memilih Prabowo-Gibran. Pertama, Prabowo dinilai sudah selesai dengan kebutuhan hidupnya.

Prabowo sudah pernah menduduki jabatan tinggi di Indonesia dan mendapat banyak harta sehingga tinggal mengabdi. Kedua, Wiranto yakin jika Prabowo menjadi presiden mengetahui persoalan dalam dan luar negeri. Hal tersebut terlihat dari latar belakang Prabowo yang sudah menjabat menjadi Menteri Pertahanan.

Ketiga, Wiranto juga optimistis mantan Danjen Kopassus itu bisa melanjutkan pembangunan Indonesia yang dilakukan Jokowi. Tidak hanya menangani hal serius, Wiranto juga menilai ciri khas Prabowo yang senang berjoget mendapat nilai positif karena bisa menghormati dan menghargai budaya Indonesia

"Jangan main-main, ada capres mengatakan presiden kok cuma joget, bukan, presiden yang bisa joget adl menghormati budaya kita dari Aceh sampai Papua semua suku punya joget tahu enggak, harus kita hormati kita pupuk kita pelihara dan presiden yang suka joget siapa? Prabowo," ungkap Wiranto saat mendampingi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika berkampanye dengan warga di Lapangan Schwarz, Langowan, Sulawesi Utara, Senin (5/2/2024).

Kelima, Wiranto mantap mendukung Prabowo karena menggandeng Gibran untuk menghadapi masa depan. Sebab Wiranto menilai dunia akan dipimpin anak muda.

"Lima alasan, kalau negara Kita ingin maju, ingin 1945 negara kita jadi negara yang apa? Indonesia emas," kata Wiranto.

Untung & Rugi Dukungan Menteri Jokowi untuk Prabowo-Gibran

Analis politik dari Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai dukungan para menteri memberikan keuntungan kepada Prabowo-Gibran. Salah satunya menambah elektabilitas Prabowo-Gibran dengan didukung para tokoh besar dan berpengaruh di pemerintahan Jokowi.

"Dukungan ini bisa jadi menambah elektabilitas tetapi juga bisa jadi menggerus elektabilitas. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Kenapa? karena di satu sisi dukungan menteri ini akan dianggap tidak etis, tetapi di sisi lain bisa jadi dukungan menteri itu mengakselerasi elektabilitas paslon yang didukung," kata Imam, Selasa.

Namun, dukungan tersebut juga bisa menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran karena adanya isu etik yang muncul. Dia menilai hal tersebut ini bisa mempengaruhi para pemilih bimbang (undecided voters) dan masih dapat berubah (swing voters) di Pilpres 2024.

Ilustrasi pemilu

Ilustrasi pemilu. FOTO/iStockphoto

Dari hasil survei Skala Data Indonesia total undecided dan swing voters yaitu 28 persen. Hal tersebut bisa menjadi beban suara lari dari Prabowo-Gibran. Tetapi, dia menilai para menteri bisa menggunakan pengaruh untuk mendorong pemilih untuk memilih Prabowo-Gibran.

"Artinya peluang 2 putaran masih terbuka lebar karena masih ada sekitar 28 persen yang dalam kategori masih bimbang untuk menentukan pilihan," kata Imam.

Analis politik Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai, dukungan menteri hanya berdampak sedikit untuk Prabowo-Gibran. Dia menilai efek dukungan hanya kepada masyarakat yang sebelumnya sudah mendukung Joko Widodo sejak awal.

"Secara personal tentu tokoh-tokoh ini juga memilih pengaruh, tetapi efeknya pada masyarakat yang memang dari awal mendukung Jokowi, memperkuat dukungan publik kepada Prabowo-Gibran, saya rasa dukungan di akhir-akhir ini hanya memperkuat," Kata Arifki.

Optimistis Dukungan Para Menteri Bisa Raup Suara

Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, optimistis dukungan dari para menteri Jokowi bisa menambah suara untuk Prabowo-Gibran.

"Yang menentukan 1 atau 2 putaran ya rakyat. Tapi kita berharap ada tambahan suara dari tokoh-tokoh nasional yg turun gunung," kata Viva.

Politikus PAN ini menjelaskan dukungan menteri tidak lepas dari regulasi UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang membolehkan menteri berkampanye selama memenuhi dua syarat yang tertera pada pasal 281 yakni cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Para menteri boleh berkampanye selama memenuhi dua syarat tersebut.

"Jadi semua sudah diatur. Kalau kemudian dikaitkan dengan etika pejabat publik, kan harus tunduk pada undang-undang. Etika itu ada di dalam undang jadi jangan dipisah antara undang-undang yang bersifat legal formal dengan etika. Menteri boleh kampanye sesuai dengan persyaratan di undang-undang," tegas Viva.

Viva menuturkan, masyarakat juga bisa melaporkan para menteri jika melakukan pelanggaran kepada Bawaslu atau panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan.

"Jadi penempatan antara aturan legal formal berdasarkan undang-undang jangan kemudian dilawankan dipertentangkan dengan etika," kata Viva.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - News
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin