Mengenal 10 Pahlawan Nasional 2025 yang Ditetapkan Prabowo

tirto.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin, 10 November 2025 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional 2025 kepada 10 tokoh bangsa. Penganugerahan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta tepat pada Hari Pahlawan itu, ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Penganugrahan tersebut adalah bentuk pengakuan, penghargaan, dan apresiasi negara terhadap jasa-jasa dan juga peran para tokoh terhadap Indonesia, terutama dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, kedaulatan, hingga perjuangan HAM. Selain itu, penganugerahan ini juga ditujukan agar negara dan rakyatnya mengingat, dan mencontoh sikap dan semangat 10 Pahlawan Nasional tersebut dalam memperjuangkan kemajuan dan perkembangan Indonesia.

Dalam keterangan pers usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, sebagaimana dirujuk dari laman Setkab, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Fadli Zon, proses pengusulan penetapan gelar Pahlawan Nasional tersebut dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah.

Tim pengkaji tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Daftar Nama Pahlawan yang Baru Saja Dilantik

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, terdapat 10 nama yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, sebagaimana dikutip dari Antara News, 10 tokoh tersebut dinilai sudah memenuhi aspek dan syarat untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Agar mendapatkan referensi yang lengkap tentang para Pahlawan Nasional yang baru, silakan menyimak uraian di bawah ini, dan mari mengenal 10 Pahlawan Nasional 2025 yang baru saja dilantik pada Hari Pahlawan, Senin (10/11).

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Dr.(H. C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal sebagai Gus Dur merupakan presiden ke-4 Republik Indonesia. Ia lahir dari keluarga ulama terkemuka Indonesia. Ayahnya merupakan mantan Menteri Agama RI yang pertama dan juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahid Hasyim.

Masa kepresidenan Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Kepemimpinannya singkat tetapi dalam masanya, ia meninggalkan banyak hal yang layak menjadikannya sebagai Pahlawan Nasional. Beberapa jejak prestasi Gus Dur antara lain:

Pengakuan Tahun Baru Imlek

Gus Dur mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 dan menggantinya dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000. Keppres ini memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa untuk merayakan Hari Raya Imlek secara bebas dan tidak dibatasi.

Pengakuan Agama Konghucu

Pada masa kepemimpinan Gus Dur Konghucu mendapatkan pengakuan yang sah sebagai salah satu agama di Indonesia. Sebelumnya, umat Konghucu tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan umat agama lain dan lebih sering diabaikan oleh negara.

Kebijakan Ekonomi di Masa Krisis

Tahun 1997-1998 merupakan tahun kelam bagi Indonesia karena terjadi krisis ekonomi. Dalam masa krisis itu, Gus Dur menetapkan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi negara. Kebijakan yang diterapkan saat itu antara lain meningkatkan ekspor, mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga mengurangi beban hutang negara

Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Masa kepemimpinan Gus Dur tidak hanya membahagiakan bagi umat Tionghoa, para pegawai negeri sipil (PNS) juga merasakan kegembiraan karena pada masa pemerintahannya, gaji PNS naik 100%

Warisan Gagasan dan Politik

Gus Dur memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Ia menentang diskriminasi, mengangkat dan menjaga hak-hak minoritas, serta meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap kebijakan yang berlaku. Melalui itu juga, Gus Dur mendapat julukan Bapak Pluralisme Indonesia.

2. H. M. Soeharto

Presiden ke-2 Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto atau sering disebut dengan panggilan Pak Harto lahir di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ia wafat pada 27 Januari 2008 di Jakarta. Pak Harto dikenal dengan julukan “Bapak Pembangunan”.

Karier militernya dimulai sebagai tentara KNIL Belanda lalu bergabung dengan Pejuang Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang. Ia juga menjadi komandan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Pak Harto juga sempat menjadi Panglima Komando Mandala dalam Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat.

Adapun karier politiknya dimulai pada tahun 1967. Ketika itu ia ditunjuk sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), setelah Presiden Soekarno dicabut mandatnya.

Dalam masa kepemimpinannya selama 32 tahun, Pak Harto banyak berperan terhadap pembangunan ekonomi serta sosial Republik Indonoesia. Contoh konkretnya adalah swasembada beras, Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), menekan laju pertumbuhan penduduk, serta mengentaskan kemiskinan.

3. Marsinah

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur tanggal 10 April 1969, Marsinah merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Nama Marsinah mungkin tidak setenar Kartini, Dewi Sartika, ataupun Cut Nyak Dien. Namun perjuangannya untuk menyuarakan hak-hak para pekerja tidak pernah padam.

Marsinah adalah aktivis buruh dan juga perkerja pabrik jam tangan Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo. Marsinah tewas secara mengenaskan pada tahun 1993. Ia diculik pada tanggal 5 Mei 1993 setelah memimpin aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang adil dan sesuai regulasi.

Jasadnya ditemukan tanggal 8 Mei 1993 di hutan Nganjuk. Pada saat ditemukan, tubuhnya penuh dengan luka yang menunjukkan penyiksaan sebelum meninggal. Kasus Marsinah menjadi perhatian khalayak karena menyangkut tentang hak-hak dan kebebasan berpendapat.

Pengangkatan dan pengakuan Marsinah menjadi Pahlawan Nasional mendobrak batasan yang ada. Untuk pertama kali, seorang perempuan aktivis buruh dan seorang pekerja yang memperjuangkan hak-hak pekerja mendapatkan gelar pahlawan. Gelar yang biasanya diterima oleh elit yang membela buruh, bukan buruh yang membela diri dan kaumnya sendiri.

Marsinah menjadi pahlawan karena perannya dan keberanianya menjadi simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM. Ditetapkannya Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, merupakan simbol pengakuan negara terhadap perjuangan Marsinah bersama kaum buruh.

4. Mochtar Kusumaatmaja

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia (sekarang Jakarta) tanggal 17 Februari 1929 dan wafat pada 6 Juni 2021. Ia mendapat julukan sebagai “Bapak Hukum Indonesia” karena kiprahnya di dunia Hukum internasional Indonesia. Mochtar pernah menjadi Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) ke-5. Setahun kemudian ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada 1974-1978. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV pada 1978-1988.

Kepiawaiannya dalam melakukan diplomasi telah teruji, ia berhasil mengemukakan konsep Wawasan Nusantara yang lahir saat Deklarasi Djuanda tahun 1957. Berkat kiprahnya, konsep tersebut diakui secara internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Konsep Wawasan Nusantara tersebut mampu membuat kekuasaan laut Indonesia yang dulunya hanya 3 mil menjadi 12 mil. Hal ini efektif memperbesar wilayah Indonesia tanpa ada pertumpahan darah dan pengangkatan senjata. Selain itu, Mochtar juga terlibat aktif dalam penyusunan Politik Hukum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada masa Soeharto yang akhirnya ditulis menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Berbagai penelitian yang diakui secara internasional, bahkan menjadi dasar serta referensi peneliti sesudahnya, juga aktif ia lakukan. Di antaranya adalah Survey of Indonesian Economic Law pada tahun 1970-an dan Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia tahun 1996.

Kiprah dan jasa Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja ini dapat ditarik mundur dan dapat dilihat dengan jelas dalam berbagai arsip, baik nasional maupun internasional. Peran dan perjuangannya inilah yang membuatnya layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

5. Rahmah El Yunusiyyah

Rahmah El Yunusiyyah, lahir di Padang Panjang, 20 Desember 1900. Ia memiliki peran yang sangat krusial sebagai pelopor pendidikan Islam perempuan dan pejuang hak-hak perempuan. Pada usianya yang masih belia, ia mendirikan Diniyah Putri di Padang Panjang tahun 1923. Sekolah ini kemudian tercatat sebagai sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia.

Sistem dan kurikulum yang diterapkan menarik perhatian Universitas Al-Azhar, Mesir dan mengadopsinya untuk diterapkan di sana. Pada saat itu, Universitas Al-Azhar belum memiliki sistem dan kurikulum khusus perempuan. Atas jasanya tersebut, ia mendapat gelar Syaikhah dari Universtias Al-Azhar pada 1957.

Peran Rahmah El Yunusiyyah tidak berhenti pada pendidikan saja, ia juga berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Saat proklamasi diumumkan, ia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Pada saat Perang Pasifik pecah, ia menjadikan sekolah Diniyahnya sebagai rumah sakit darurat.

Ia juga aktif dalam organisasi Gyu Gun Ko En Kai dan Haha no Kai. Organisasi tersebut bisa diterjemahkan sebagai Laskar Rakyat dan Perkumpulan Ibu. Pada tahun 1945, ia juga memberi dukungan kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menjadi pelopor unit perbekalan dan logistik untuk TKR di Padang Panjang.

Rahmah El Yunusiyyah wafat pada 26 Februari 1969. Perjuangan dan peran perempuan luar biasa inilah yang menjadikannya layak menerima gelar Pahlawan Nasional.

6. Sarwo Edhie Wibowo

Salah satu Pahlawan Nasional yang baru saja dilantik Presiden Prabowo, adalah Sarwo Edhie Wibowo. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Juli 1925.

Sarwo Eedhie adalah mantan jenderal Kopassus. Perannya sangat menonjol pada masa kritis pasca kemerdekaan, terutama dalam operasi militer G30S/PKI. Ketika itu ia bertugas sebagai Komandan RPKAD. Salah satu tugasnya adalah merebut kembali lokasi-lokasi strategis yang dikuasai pemberontak.

Peran lain dari Sarwo Edhie yang masih diingat hingga sekarang adalah, ia memerintahkan pasukannya untuk menemukan Lubang Buaya yang menjadi tempat penampungan jenazah para jenderal yang dibunuh dalam pemberontakan G30S/PKI. Selain itu, ia juga punya peranan besar dalam pendirian pasukan elit TNI-AD, Batalyon Resimen Angkatan Darat (RPKAD), yang berubah nama menjadi Kopassus. Peran-peran tersebutlah yang membuat Sarwo Edhie diangkat dan ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

7. Sultan Muhammad Salahuddin

Sultan Muhammad Salahuddin lahir di Bima, 14 Juli 1889. Ia adalah sultan ke-14 dan juga merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Bima. Ia adalah anak dari Sultan Ibrahim. Pada usia 10 tahun, ia diangkat menjadi Raja Muda (Jena Teke) tanggal 2 November 1899 oleh Majelis Hadat 7.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Marert 1908, ia diangkat menjadi Jeneli Donggo (jabatan setingkat camat) untuk menimba pengalaman dan belajar pemerintahan. Muhammad Salahuddin resmi dilantik pada tahun 1917 menjadi Sultan Bima ke-14 setalah ayahnya wafat pada 1915.

Kepemimpinannya berlangsung hingga tahun 1951. Pada 1921, ia mendirikan Sekolah Dasar Bumiputera (Hollands Inlandse School/HIS) dan pada tahun berikutnya, ia juga mendirikan Sekolah Kejuruan Wanita. Pada tahun yang sama, ia berhasil mendirikan sekolah agama dan umum di setiap kecamatan.

Perhatian Sultan Muhammad Salahuddin tidak berhenti di situ saja, ia juga memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk belajar ke kota-kota besar seperti Makassar, ada juga yang dikirim ke Jawa, bahkan Timur Tengah. Ia juga memiliki jasa yang besar dalam kedaulatan Indonesia. Muhammad Salahuddin adalah salah satu sultan yang enggan tunduk kembali kepada Belanda setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia juga yang mengintegrasikan Kesultanan Bima kepada NKRI. Hal ini menunjukkan keikhlasan dan jiwa nasionalisme yang kuat dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Ia juga menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di wilayahnya serta meredam berbagai potensi konflik agar tetap mempertahankan dan mempersatukan rakyatnya.

8. Syaikhona Muhammad Kholil

Syaikhona Muhammad Kholil lahir di Bangkalan, Madura pada tanggal 25 Mei 1835. Keluarga Syaikhona Kholil sangat menjaga kuat tradisi keilmuan. Ini tentu tidak mengherankan karena keluarganya merupakan keluarga ulama.

Nama Syaikhona Muhammad Kholil semakin dikenal luas setelah ia menjadi guru dari KH Hasyim Asy’ari. Pengangkatannya menjadi Pahlawan Nasional didasari oleh kontribusinya yang besar kepada pengembangan dan pembinaan pesantren, khususnya Nahdlatul Ulama.

Selain itu, ia juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Berkat pengaruh yang besar dari Syaikhona Kholil, banyak santri yang kemudian menjadi tokoh masyarakat dan juga pemimpin. Karena kepiawaian dan jasanya tersebut, Syaikhona Kholil pada akhirnya ditetapkan oleh Prabowo menjadi Pahlawan Nasional.

9. Tuan Rondahaim Saragih

Bernama lengkap Tuan Rondahaim Saragih Garingging, ia merupakan penguasa adat Partuanan Raya ke-14. Ia lahir pada tahun 1828 di Pematang Raya, Simalungun.

Tuan Rondahaim Saragih memiliki julukan “Napoleon de Bataks”. Ini adalah sebuah julukan yang tidak biasa dan terdengar sangat gagah. Julukan ini bukan tanpa sebab. Julukan ini diberikan atas dasar keberanian serta pengakuan atas kecerdikan dan kepemimpinan strategi militernya.

Pada 1999, Presiden B. J. Habibie memberikan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama melalui Kepres Nomor 077/TK/1999 atas jasa kepahlawanannya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia selama masa pra-kemerdekaan.

10. Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin Syah yang lahir pada 5 Agustus 1912 dikenal sebagai Sultan Tidore ke-37. Selain itu, ia juga merupakan Gubernur Irian Barat pertama. Zainal Abidin Syah dilantik menjadi Gubernur Irian Barat karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam menyatukan Irian Barat dengan NKRI melalui jalur diplomasi. Zainal Abidin memimpin Irian Barat hingga tahun 1961, sebelum akhirnya wafat pada 4 Juli 1967 di Ambon pada usia 55 tahun.

Pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional didasari oleh jasanya menyatukan kembali Irian Barat ke Indonesia dan merebutnya dari Belanda. Belanda sendiri telah melakukan berbagai tindakan dan upaya agar Zainal Abidin Syah mau melepaskan Irian Barat. Namun, yang dilakukan oleh Zainal Abidin Syah justru sebaliknya.

Tindakan-tindakan maupun sikapnya yang mendukung kesatuan dan persatuan NKRI, serta mencegah Irian Barat untuk merdeka itulah, salah satunya yang membuat Presiden Prabowo menetapkan Zainal Abidn Syah sebgai Pahlawan Nasional.

Demikianlah profil singkat 10 Pahlawan Nasional 2025 yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Penetapan 10 tokoh bangsa menjadi Pahlawan Nasional 2025 ini adalah momen bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali jasa para Pahlawan Nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan dan memajukan bangsa. Selain mengingat, lewat penetapan ini, bangsa Indonesia diharapkan juga menjadikan para Pahlawan Nasional ini sumber inspirasi untuk terus berkarya membangun bangsa dan negara.

Tertarik membaca artikel Tirto lainnya seputar Pahlawan Nasional? Jika iya, silakan cek tautan berikut: Link Kumpulan Artikel Pahlawn Nasional