tirto.id - Suatu hari Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) dapat panggilan dari Presiden Soeharto. Ia memenuhinya pada 11 Januari 1974. Tidak ke Istana, melainkan ke Jalan Cendana, Jakarta.
Sang rektor tidak tahu apa maksud pemanggilan. Aksi mahasiswa menentang modal asing memang sedang ramai, tapi dia yakin bukan itu perkara yang akan dibicarakan. Toh demonstrasi bisa diatasi aparat. Terlebih, ia bersama beberapa rektor kampus lain juga sudah berusaha mencegah mahasiswa Bandung bergerak ke Jakarta.
“Ternyata maksud beliau memanggil saya adalah lain daripada yang saya duga,” aku sang rektor, Mochtar Kusumaatmadja, dalam memoar Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun (2009, hlm. 513).
Mochtar melihat Soeharto tampak tenang ketika pembicaraan dimulai. Dengan gaya bicara dan logat Jawa yang khas, Soeharto berkata, “Melihat ilmu pengetahuan dan keahlian yang saudara miliki di bidang hukum dan juga pribadi dan sikap yang pantas menjadi teladan dan memiliki pengalaman memimpin, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kami, seandainya saudara bersedia, minta saudara untuk membantu kami melaksanakan pemerintahan di bidang hukum.”
Apa yang dimaksud Soeharto sebagai “melaksanakan pemerintahan di bidang hukum” tidak lain adalah memimpin Departemen Kehakiman. Mochtar, yang merasa sanggup mengemban tugas itu, menyatakan bersedia menerima tanggung jawab.
Begitulah awalnya Mochtar menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Oemar Seno Adji—yang digeser menjadi Ketua Mahkamah Agung.
Bagi Mochtar, jabatan itu berarti peluang untuk mengembangkan gagasan-gagasannya menjadi sesuatu yang lebih konkret. Salah satunya adalah perkara hukum laut yang selama ini masih belum sempurna. Merasa didukung penuh oleh Soeharto, Mochtar yakin akan mulus menjalankan tugas-tugasnya.
Dosen Cerdas dan Kritis
Mochtar, yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1955, sangat meminati dan menggeluti betul hukum laut dan hukum internasional.
“Aku sudah mendengar bahwa Mochtar pada tahun 1957 menyusun konsep batas negara kepulauan yang kemudian dideklarasikan sebagai pendirian Indonesia, dikenal sebagai Deklarasi Djuanda,” tulis Ajip Rosidi dalam Hidup Tanpa Ijazah (2008, hlm. 266). Konsep-konsepnya tentang Indonesia sebagai negara kepulauan kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara di era Orde Baru.
Di pertengahan 1950-an itu Mochtar sudah terlibat sebagai delegasi negara untuk perundingan-perundingan soal hukum laut dan persoalan batas teritorial. Ia memang dikenal sebagai ahli hukum yang juga piawai dalam diplomasi.
Di bidang pendidikan, pria Sunda yang lahir pada 17 Februari 1929 ini mengawali karier profesional sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad pada 1959, di era awal Demokrasi Terpimpin. Kala itu Mochtar dikenal sebagai dosen muda yang cerdas. Dia turut berperan dalam pengembangan pendidikan hukum di universitas itu—juga Indonesia secara umum.
Selain cerdas, Mochtar juga kritis. Esai-esainya yang tajam cukup sering terbit di media massa dan sesekali membikin kesal rezim Sukarno.
Dalam satu artikel Mochtar mengkritik Manifesto Politik yang digaungkan Sukarno. Setelah itu tahu-tahu dia dipecat sekira 1963, padahal baru saja mencapai gelar doktor di bidang hukum laut dari Unpad. Rumornya ada Sukarno di belakang keputusan itu.
Karena tak lagi jadi dosen Unpad, Mochtar harus angkat kaki dari rumah dinasnya di Jalan Tengku Angkasa. Untunglah pemasukannya tidak sepenuhnya hilang karena dia masih bisa mengajar di kampus swasta, yaitu di Universitas Parahyangan (Unpar).
“Dan satu-satunya instansi pemerintah yang masih mempergunakan jasanya adalah Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat),” tulis adik Mochtar, Sarwono Kusumaatmadja, dalam Menapak Koridor Tengah (2018, hlm. 63). Kala itu Seskoad dipimpin Letnan Jenderal Sudirman dan Mayor Jenderal Suwarto.
Angkatan Darat adalah lembaga yang cukup berani berseberangan dengan Presiden Sukarno serta lawan penting Partai Komunis Indonesia (PKI). Gara-gara hubungan itu, seingat Sarwono, Mochtar agak dijauhi banyak orang.
Selain mengajar, Mochtar juga membuka praktik pengacara. Dia berkantor di ruangan sederhana yang sebelumnya adalah garasi seorang kawan. Pekerjaan ini tidak berhasil karena dia nyaris tak punya klien. Untuk bertahan hidup, Mochtar terpaksa menjual satu persatu perabot rumahnya.
Nasib membawanya ke Amerika Serikat pada 1964. Ketika itu ia dapat beasiswa untuk sekolah lagi. Dia menimba ilmu di Universitas Harvard dan Universitas Chicago. Menurut Sarwono, Mochtar bisa pergi dengan membawa paspor yang keluar berkat campur tangan Seskoad yang meyakinkan konsuler Departemen Luar Negeri.
Moncer di Era Orde Baru
Mochtar masih di AS saat G30S meletus. Dia baru pulang pada 1966 saat kondisi politik mulai berubah. Sukarno melemah dan Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto perlahan menegakkan Orde Baru.
Angkatan Darat menjadi beking dari kelompok anti-Sukarno yang belakangan mendaku diri sebagai “Angkatan 1966”. Sarwono adalah salah satunya. Mochtar kemudian diajak ikut bergerak oleh aktivis mahasiswa di Bandung.
Terjungkalnya penguasa lama membuat Mochtar bisa kembali mengajar di Unpad. “Peristiwa pemecatan Mochtar tahun 1963 bahkan menjadi modal sosial tambahan setelah era Bung Karno,” kata Sarwono.
Karir akademik Mochtar meroket. Pada 1970, Mochtar diangkat menjadi guru besar dan kemudian dekan Fakultas Hukum. Dalam kurun 1973-1974, dia juga sempat menjadi rektor sebelum kemudian ditunjuk Soeharto menjadi menteri.
Mochtar menjadi Menteri Kehakiman hingga Maret 1978. Setelah itu Soeharto kembali menunjuknya dalam kabinet, tapi dalam posisi baru sebagai Menteri Luar Negeri. Jabatan ini bahkan dipegangnya lebih lama, antara 1978 hingga 1988 atau dua periode Kabinet Pembangunan daripada Soeharto.
Di masa menjadi Menteri Luar Negeri itulah, seperti diberitakan harian Angkatan Bersenjata (06/09/1988) dan dikutip dalam buku Presiden RI Ke-2 Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita, Buku X 1988 (2008, hlm. 174-175), Mochtar dapat kesempatan lagi untuk merumuskan dan menyebarkan gagasannya tentang Wawasan Nusantara. Dia juga menulis tentang penerapan Wawasan Nusantara.
Sejak Mochtar menjabat Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri kemudian seakan selalu lekat dengan orang Sunda. Banyak juga orang Sunda yang jadi diplomat-diplomat penting dan duta besar di negara sahabat. Setelahnya ada Ali Alatas, Hassan Wirajuda, hingga Marty Natalegawa. Ini barangkali memang hanya kebetulan, tapi tetap saja suatu pesona sejarah yang unik.
Mochtar Kusumaatmadja tutup usia pada 6 Juni 2021 di usia 92, tepat setahun yang lalu. Untuk mengenang segala jasanya, akhir tahun lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Mochtar sebagai pahlawan nasional.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 23 Jul 2021 dengan judul yang tidak diubah. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi & Rio Apinino
