Masuk tirto.id
tirto.id - Langit Timur Tengah masih gelap saat sejumlah pesawat nirawak (drone) kamikaze milik Iran beterbangan di angkasa.
Pada 1 Maret 2026, Iran melancarkan serangan balasan atas agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel. Namun, drone-drone yang mereka terbangkan kala itu tidak diarahkan menuju Tel Aviv, melainkan negara-negara Teluk lain yang dianggap sebagai sekutu AS dan Israel. Hasilnya, dua dari drone tersebut berhasil mengenai sebuah pusat data milik Amazon Web Services (AWS) di Uni Emirat Arab, sementara satu drone lagi menghantam sebuah lokasi di Bahrain.
Ketika matahari mulai bangkit dari peraduannya dan orang-orang di Dubai serta Abu Dhabi mulai beraktivitas, sejumlah layanan digital terhenti seketika. Jutaan orang tidak bisa membayar taksi, tidak bisa memesan sarapan, bahkan tidak bisa mengecek sisa saldo mereka di rekening. Kekacauan ini merupakan akibat langsung dari serangan yang dilakukan Iran hanya beberapa jam sebelumnya. Dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah pusat data komersial menjadi target dalam sebuah peperangan.
Garda Revolusi Iran langsung mengklaim bahwa serangan-serangan tersebut dimaksudkan untuk mengekspos peran terselubung pusat-pusat data tersebut dalam menyokong operasi militer dan intelijen musuh. Sepintas, klaim ini mungkin terdengar mengada-ada. Namun, sebenarnya ada logika strategis yang mendasarinya.
Langkah Simbolis sekaligus Strategis
Untuk memahami mengapa pusat-pusat data itu menjadi sasaran serangan Iran, perlu dipahami terlebih dahulu apa sebenarnya pusat data itu dan apa fungsinya.
Pada dasarnya, pusat data adalah wujud fisik dari "awan" dalam "komputasi awan". Jika Anda pernah bertanya, di mana sebenarnya data yang disimpan di "awan" itu disimpan, jawabannya adalah di pusat-pusat data tersebut. Biasanya, wujud pusat data ini adalah bangunan raksasa yang berisikan ribuan komputer, dilengkapi sistem pendinginan canggih, beroperasi 24/7 tanpa henti, dan mengonsumsi listrik dalam jumlah amat besar. Film atau film seri yang Anda tonton di Netflix dan semacamnya adalah arsip data yang disimpan di pusat-pusat data tersebut. Ini artinya, pusat data bukan sekadar infrastruktur teknologi, melainkan tulang punggung perekonomian kiwari.
Namun, tentu saja, pusat data tidak cuma digunakan untuk menyimpan film-film kesayangan Anda. Fasilitas-fasilitas seperti ini juga dipergunakan oleh militer untuk mendukung operasi mereka dalam pertempuran modern. Serangan AS ke Iran tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pusat data macam ini.
Dalam melancarkan serangan ke Iran, militer AS menggunakan sistem AI, salah satunya Claude milik Anthropic, untuk melakukan analisis intelijen dan memberi dukungan operasional. Claude dibangun menggunakan 500.000 chip yang disimpan dalam pusat data Amazon bernilai US$11 miliar di Indiana. Ketika seorang prajurit menggunakan Claude untuk menganalisis situasi medan tempur, komputasi yang dilakukannya bakal melewati infrastruktur awan milik Amazon, sama seperti ketika kita hendak mengirim uang atau memesan makanan. Di situlah kemudian Iran menemukan celah.
Pada 2023, Amazon, bersama Microsoft, Google, dan Oracle, mendapatkan kontrak Joint Warfighting Cloud Capability dari Pentagon. Tugas mereka adalah mengembangkan kapabilitas komputasi awan untuk keperluan militer. Ini artinya, perusahaan teknologi swasta sudah menjadi bagian dari mesin tempur AS. Bagi Iran, cara pandangnya jadi sangat sederhana: perusahaan-perusahaan itu, meskipun mereka juga menjalankan fungsi yang "tidak berbahaya" seperti menyimpan file film, adalah target yang sah.
Sepuluh hari setelah serangan perdana, Iran mengumumkan 29 target tambahan, yang semuanya merupakan fasilitas milik perusahaan teknologi, termasuk lima milik AWS, lima milik Microsoft, enam milik IBM, tiga milik Palantir, empat milik Google, tiga milik Nvidia, dan tiga milik Oracle, yang terletak di Bahrain, Israel, Qatar, dan UEA.
Pada 31 Maret, Garda Revolusi Iran bahkan secara resmi menyampaikan bahwa 18 perusahaan yang beroperasi di wilayah Teluk merupakan target yang sah lantaran operasi mereka dinilai turut membantu aktivitas AI dan intelijen militer AS. Microsoft, Google, Apple, Meta, Oracle, Nvidia, IBM, Cisco, Dell, dan Palantir masuk dalam daftar ini. Langkah Iran ini, secara tidak langsung, memberi cap "kombatan" kepada perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.
Elisa Ewers, pakar Timur Tengah Council of Foreign Relations, menyebut langkah Iran menarget fasilitas milik perusahaan teknologi tersebut sebagai langkah simbolis sekaligus strategis. Sebab, yang diserang bukan cuma kapabilitas AI, melainkan simbol dari relasi AS-Teluk dalam beberapa tahun terakhir.
Teknologi sebagai Upaya Negara Arab Lepas dari Minyak
Dewasa ini, teknologi memang menjadi wajah baru dari hubungan mesra antara AS dan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan UEA. Microsoft, misalnya, telah berkomitmen menginvestasikan US$15,2 miliar ke UEA dari 2023 s/d 2029, AWS telah berencana menginvestasikan US$5,3 miliar di Arab Saudi, dan Oracle juga sudah menanamkan US$1,5 miliar untuk memperbesar kapabilitas komputasi awan juga di Arab Saudi.
Mei tahun lalu, dalam lawatan empat hari Donald Trump ke Arab Saudi, Qatar, dan UAE, investasi sebesar US$2,8 triliun diumumkan, dengan pusat data AI di Abu Dhabi senilai US$700 miliar, yang bakal dibangun oleh OpenAI, Nvidia, Oracle, dan Cisco, menjadi pusatnya. Menurut OpenAI, ketika selesai nanti, fasilitas ini bakal mampu melayani separuh dari populasi dunia.
Ledakan AI di Timur Tengah ini bukan terjadi tiba-tiba dalam waktu singkat. Ini merupakan perwujudan dari rencana jangka panjang negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sudah ingin melepaskan diri dari ketergantungan mereka terhadap minyak bumi. Namun, dari apa yang sudah dilakukan Iran, terlihat bahwa mewujudkan mimpi ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Imbas dari serangan Iran yang berhasil itu, walaupun terbilang minor, sudah cukup merepotkan. Selain kerusakan bangunan, berbagai layanan juga kolaps akibatnya, mulai dari Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, platform pembayaran Hubpay dan Alaan, perusahaan komputasi data Snowflake, sampai taksi online Careem.
Dalam serangan itu pula, terbukti bahwa infrastruktur milik Amazon tidaklah secanggih yang diperkirakan. Pasalnya, dua dari tiga layanan mereka terhenti akibat serangan tersebut dan ini menunjukkan bahwa sistem penyokong, yang mestinya aktif ketika sistem utama mengalami kerusakan, gagal beroperasi dengan semestinya. Rupanya, enam pusat data yang ada di UAE dan Bahrain hanya mampu mengompensasi hilangnya satu layanan, tetapi tidak dua sekaligus.
Disrupsi ini juga sekaligus mengekspos kelemahan kebijakan data negara-negara Teluk. Menurut aturan, data pemerintah dan layanan publik yang sensitif harus disimpan secara fisik di wilayah mereka sendiri. Akibatnya, ketika pusat data diserang, perusahaan pengelola data tidak bisa memindahkan data tersebut ke lokasi yang lebih aman.
Adapun, serangan terhadap pusat data ini tidak cuma dilakukan oleh Iran. AS dan Israel juga melakukannya terhadap sebuah pusat data di Teheran milik Bank Sepah. Imbasnya, pembayaran gaji personel Garda Revolusi dan angkatan bersenjata Iran pun sempat mengalami kendala.
Apa yang dilakukan kedua belah pihak ini sekaligus menonjolkan sebuah kelemahan besar dari pusat-pusat data tersebut. Ukurannya besar, mudah dilacak dengan sistem pencarian apa pun, tetapi tidak punya sistem pertahanan memadai. Pusat data ini didesain untuk menghadapi situasi seperti pemadaman listrik, tetapi tidak dengan serangan drone atau misil.
Menariknya lagi, serangan yang berhasil ke sebuah pusat data mampu menimbulkan kerugian finansial jauh lebih besar ketimbang serangan yang sukses ke sebuah pangkalan militer, misalnya. Sebagai gambaran, harga total 50 ribu unit komputer Blackwell di sebuah pusat data saja sudah mencapai US$4,16 miliar, belum termasuk biaya lain seperti pemasangan jaringan, sistem pendinginan, bahkan gedung fisiknya sendiri.
Iran tampak memahami betul hitung-hitungan macam ini. Apalagi, informasi yang tersebar selama ini soal dampak serangan Iran bisa jadi sengaja diminimalisasi. Investigasi dari Bellingcat menunjukkan bahwa banyak serangan Iran yang gagal dicegat dan kerusakan sesungguhnya yang dialami pusat-pusat data tersebut bisa jadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan secara resmi.
Batas Sipil dan Militer yang Kabur
Pertanyaannya kini, apakah serangan terhadap pusat data ini legal dalam hukum internasional?
Menurut pakar hukum Klaudia Klonowska and Michael Schmitt dalam ulasannya di Just Security, objek apa pun, yang berkontribusi secara aktif terhadap aksi militer, atau bisa memunculkan keuntungan militer apabila diserang, maka ia legal untuk dijadikan target. Hanya saja, keputusan seperti ini mesti dibuat sebelum serangan dilakukan, bukan sebagai justifikasi setelah serangan telanjur dilancarkan.
Iran sudah melihat perusahaan-perusahaan teknologi tadi sebagai aktor aktif yang mengancam negara mereka secara militer. Maka, dari sudut pandang Iran, serangan tersebut legal. Akan tetapi, realitasnya tidak sesederhana itu. Sebab, menurut aturan yang berlaku di AS, data-data pemerintahan dan militer, seperti halnya negara-negara Teluk tadi, harus disimpan di dalam batas negara mereka. Kalaupun ada data yang dipindahkan ke UEA, misalnya, mesti ada persetujuan khusus.
Artinya, ada kemungkinan bahwa yang diserang Iran sebenarnya adalah target sipil. Akan tetapi, seperti yang dilakukan militer AS kala menggunakan jasa Claude, mereka sebenarnya sudah mengaburkan batas antara target sipil dan militer karena pusat data yang digunakan sama dengan pusat data untuk keperluan "sehari-hari".
Namun, terlepas dari masih abu-abunya legalitas soal serangan ke pusat data ini, praktik semacam ini tampaknya bakal jamak dilakukan dalam peperangan-peperangan berikutnya. Pusat data adalah pusat semua kegiatan, mulai dari perbankan sampai mobilitas, bahkan militer sekalipun.
Ini artinya, bisa jadi, fokus utama pertahanan bakal segera dialihkan ke fasilitas-fasilitas miliaran dolar tersebut karena, harus diakui, mereka kini adalah target paling mudah diserang yang bisa memunculkan dampak luar biasa besar bagi negara yang kehidupan rakyatnya bergantung pada pusat data tersebut.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
