Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Koperasi Merah Putih

tirto.id - Program Koperasi Merah Putih telah memasuki tahap pembentukan administrasi, rekrutmen pengurus, hingga pemilihan pengawas. Lantas, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap jalannya koperasi merah putih?

Pembentukan Koperasi Merah Putih mengacu pada Surat Edaran Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Isi surat edaran mengharapkan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Model pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan melalui berbagai pendekatan dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik pada masing-masing daerah. Di antaranya pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada namun kurang aktif, dan revitalisasi koperasi yang sudah tidak berfungsi secara optimal.

Agar koperasi merah putih dapat berjalan dengan semestinya dan tetap aktif, pemerintah melalui kementerian terkait turut melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Sistem monitoring dan evaluasi terstruktur terhadap Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar program formalitas, melainkan menginspirasi masyarakat desa dalam bidang ekonomi.

Bagaimana Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Koperasi Merah Putih?

Pasca pembentukan Koperasi Merah Putih, pemerintah telah merancang mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan koperasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Monitoring dilakukan guna memastikan bahwa koperasi yang terbentuk menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Sementara itu, evaluasi ditujukan untuk mengukur dampak dan capaian koperasi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa serta membantu mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Adapun mekanisme monitoring yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PTT dan Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

Pengawasan berlangsung melalui skema mengecek setiap laporan perkembangan koperasi yang disampaikan secara berkala (triwulan) kepada dinas setempat. Laporan akan direkapitulasi dan diberikan kepada Kementerian Koperasi untuk analisis lebih lanjut.

2. Evaluasi Berkala

Evaluasi program Koperasi Merah Putih dilakukan setiap enam bulan setelah peluncuran. Adapun proses evaluasi mencakup beberapa aspek utama, di antaranya:

• Tingkat partisipasi aktif anggota;
• Volume dan perkembangan usaha koperasi;
• Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota maupun masyarakat;
• Kendala yang dihadapi;
• Capaian target pada setiap koperasi.

Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, setiap koperasi akan diaudit secara berkala oleh instansi pengawas yang berwenang. Selain itu, mekanisme pengawasan partisipatif akan dioptimalkan untuk mendorong anggota koperasi agar terlibat secara aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja pengurus.

Setiap perkembangan dan laporan koperasi wajib disampaikan secara terbuka dalam rapat anggota tahunan (RAT) baik secara luring maupun daring.

Lembaga Pengawas Koperasi Merah Putih

Pengawasan terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai lembaga pemerintah guna memastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga pengawas koperasi terdiri dari Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, serta pemerintah daerah setempat. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab mengawasi operasional koperasi, memberikan pembinaan, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng Kejaksaan Agung untuk membantu pengawasan yang lebih luas. Kejaksaan berperan memberikan pendampingan hukum, melakukan mitigasi risiko, pengelola, dan pengawasan koperasi.

Mengingat besarnya alokasi anggaran yang diberikan, pemerintah juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bertugas mengawasi dan melakukan pencegahan terkait berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.