tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta agar program makan bergizi gratis (MBG) diaudit tiap kuartal. Dia mengaku usulan tersebut sudah dilayangkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Menurut Luhut, Dadan selaku kepala BGN telah menyetujui usulannya tersebut. Dia berlasan usulan tersebut disampaikan agar bisa mengetahui kekurangan program milik Presiden Prabowo Subianto.
“Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Luhut juga ingin agar pelaksanaan MBG itu dapat berjalan dengan baik, dengan penyerapan yang lebih bagus, sehingga dapat berdampak positif pada perekonomian dalam negeri.
“Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan, tapi kita pengen mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi berjalan lebih bagus,” ucap Luhut.
Melansir dari akunnya di Instagram, Luhut menekankan peran Govtech dalam menyokong efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG. Sebab, menurut Luhut, digitalisasi yang lebih baik akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional.
Luhut menilai program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, dia menyatakan bahwa keberhasilan program ini harus didukung bersama.
“Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” tulis Luhut pada akun @luhut.pandjaitan di Instagram, dikutip Rabu.
Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
Saat ini, katanya, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.
“Guna memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” tutur Luhut.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
