Pemerintah Akan Luncurkan Digital Single ID Akhir Tahun Ini

tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan meluncurkan Digital Single ID pada akhir 2026.

Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi, akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," ujar Luhut dalam keterangan pers usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Luhut menjelaskan sistem ini didukung oleh pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang mengintegrasikan seluruh data kementerian dan lembaga. Menurutnya, integrasi data ini merupakan langkah besar bagi Indonesia sejak kemerdekaan.

“Kemudian juga tadi, kami laporkan mengenai government technology. Karena sudah 80 persen government technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin," papar Luhut.

Dia menambahkan penggunaan teknologi AI memungkinkan pemerintah untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara presisi.

Dengan adanya Digital Single ID, subsidi nantinya tidak lagi disalurkan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat yang terdata secara akurat.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua Bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," jelasnya.

Luhut menegaskan bahwa sistem ini sepenuhnya dikembangkan oleh talenta muda Indonesia dengan biaya yang efisien.

Saat ini, sistem tersebut sedang dalam tahap piloting di 42 kabupaten/kota dan direncanakan akan roll out secara nasional ke 514 kabupaten/kota pada Oktober mendatang.

"Ini bukan hal baru, kami tidak meng-hire orang, kami mengerjakan (berdasarkan) pengalaman kami sejak mulai COVID-19 yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-Katalog, SIMBARA, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kami sampaikan semua," ujar Luhut.