tirto.id - Ida, 26 tahun, terlahir dari kedua orangtua yang bekerja sebagai PNS. Ia kini mengemban tugas meneruskan jejak orangtua sebagai abdi negara.
Ida yang lulusan sarjana pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, ini akhirnya memilih jadi guru honorer di salah satu sekolah negeri di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pilihannya bukan tanpa alasan, ia harus menelan pil pahit karena gagal tes di Kementerian Pendidikan pada lowongan CPNS tiga tahun silam.
Pekan-pekan ini, saat mulai ada kesibukan para pelamar mendaftar lowongan gelombang II CPNS di 60 instansi pemerintah pusat, Ida tak melirik peluang itu meski sudah dirayu sang adik. Ia bersikukuh dengan informasi bahwa dalam waktu dekat akan ada lowongan CPNS gelombang III. Namun, penerimaan kali ini akan membuka kursi-kursi lowong abdi negara di daerah-daerah. Informasi ini tentu sangat membuat Ida senang bukan kepalang.
"Saya dapat info seperti itu. Ketimbang susah-susah dan penempatan yang jauh, mending ikut tes CPNS di Tasikmalaya saja," kata Ida.
Keyakinan ini bisa jadi benar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tasikmalaya, Kuswa Wardana, telah menyampaikan kekurangan jumlah PNS di Kota Tasikmalaya sebesar 1.445 orang, mayoritas di antaranya adalah tenaga pendidik. Untuk itu mereka mengusulkan penambahan PNS kepada pemerintah pusat.
Usulan tambahan PNS juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Iin Aminudin, mengatakan usulan itu sudah disampaikan BKD sejak dua bulan lalu.
"Yang jelas kebutuhan pegawai (di Kabupaten Tasikmalaya) itu 24 ribu. Nah, yang ada sekarang hanya 13 ribuan. Kami kekurangan hampir dua kali lipat. Makanya kami usulkan penambahan kali ini sekitar 9.000-an. Masalah dikabulkan atau tidak, itu tergantung pusat," kata Iin kepada Tirto.
Apa yang terjadi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya hanyalah segelintir dari puluhan pemerintah daerah yang merengek minta penambahan tenaga PNS.
Sejak rekrutmen lowongan CPNS dibuka lagi oleh pemerintah pusat, banyak permintaan dari Pemda. Kondisi ini berkebalikan dari lowongan CPNS 2014 di mana ada 40 Pemda yang membatalkan rekrutmen CPNS.
Kabid Humas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengakui pihaknya sudah menampung usulan beberapa Pemda seperti Tasikmalaya dan Provinsi Bengkulu, serta lainnya.
"Daerah-daerah sudah mengusulkan sesuai analisis jabatan yang mereka butuhkan di e-formasi. Namun, saat ini, Pak Menpan belum membahas," kata Herman.
Tambah PNS, Tambah Anggaran
Permintaan beberapa Pemda memang cukup ironis. Di sisi lain alasan mereka kekurangan sumber daya manusia, tapi sebaliknya juga jadi masalah dalam pengelolaan keuangan. Beberapa Pemda di Indonesia mayoritas anggarannya dipakai untuk anggaran pegawai.
Baca juga: Ke Mana Saja Uang Pemerintah Mengalir?
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memasukkan daftar Provinsi Bengkulu sebagai provinsi kedua yang menganggarkan belanja pegawai terbanyak dalam APBD 2016. Dari total APBD Rp3,4 triliun, rasio belanja pegawai mencapai 27,12 persen.
Posisi pertama adalah DKI Jakarta dengan rasio belanja pegawai 33,85 persen dari APBD. Gaji PNS di Jakarta naik drastis semasa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sedangkan untuk Bengkulu, rasio anggaran pegawai yang tinggi karena memang besar secara jumlah.
Namun, jumlah ini belum seberapa dibanding alokasi belanja pegawai di kabupaten/kota yang angkanya jauh lebih mencolok.
Kota Tasikmalaya tercatat 66,07 persen APBD-nya untuk gaji pegawai, tertinggi ketiga di Indonesia. Di atasnya, adalah Kabupaten Langkat (68,4 persen) dan Kota Pematang Siantar (66,25 persen). Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya, meski tak masuk lima besar rasio belanja PNS, masih di atas 60 persen dan tetap masuk zona merah.
Menteri PAN-RB Asman Abnur, Oktober 2016 lalu, mengatakan ada 58 kota/kabupaten yang dilarang mengajukan penambahan CPNS. Alasannya, lebih dari 50 persen APBD ke-58 kota/kabupaten ini untuk gaji PNS.
Ketua komisi lembaga Komite Aparatur Negara, Sofian Effendi, mengkritik pemerintah daerah yang masih bermasalah soal efektivitas penggunaan anggaran tapi mengajukan penambahan PNS.
"Mereka tidak hitung kemampuan daerah. Kalau lebih dari 50 persen untuk gaji PNS, lalu berapa untuk pelayanan publik?" kata Sofian kepada Tirto.
Ia optimistis pengajuan Pemda yang masih bermasalah dengan anggaran tinggi kepegawaian bakal dimentahkan oleh pemerintah pusat. Tahun ini sudah ada PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sistem perubahan penentuan alokasi kebutuhan PNS. Tujuannya, penentuan formasi kepegawaian bisa berubah jauh lebih baik.
"Kalau dulu berdasarkan estimasi pegawai yg keluar (akibat pensiun, pindah, atau dipecat). Cara seperti ini tidak cocok, seringkali CPNS direkrut tidak sesuai kebutuhan organisasi. Sistem ini lekat dengan KKN," kata Sofian, yang pernah menjabat rektor Universitas Gadjah Mada.
Kini dengan sistem baru, ada upaya memadukan data-data dari e-Goverment, e-Office, dan e-Performance Budgeting yang dipadukan e-Formation. Ini sebuah sistem komputerisasi yang mewadahi usulan penambahan PNS oleh kementerian, lembaga, maupun Pemda.
Teorinya, dari data-data itu, pemerintah bisa melihat kebutuhan posisi sebenarnya di satu pemerintahan daerah.
Namun, menurut Sofian Effendi, kans kecurangan permainan antara pusat dan daerah tetap ada.
Pertanyaannya, apakah benar akan ada periode III pembukaan lowongan CPNS 2017—sebagaimana disampaikan Ida, guru honorer di Kota Tasikmalaya?
Pihak Kemenpan-RB masih bungkam. Namun, berbagai usulan memang sudah masuk ke pemerintah pusat.
"Sampai saat ini kami belum membuka untuk daerah. Formasi khusus saat ini diprioritaskan untuk jabatan program prioritas Nawacita di kementerian dan lembaga, serta Kalimatan Utara," kata Kabid Humas Kemenpan-RB, Herman Suryatman, merujuk rekrutmen tahap kedua di 61 instansi dengan 17.928 kursi, yang pendaftarannya mulai dibuka hari ini (11/09).
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Fahri Salam
