tirto.id - Sedikitnya ada 4,3 juta pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang setiap tahun menjadi tanggungan anggaran negara, termasuk di pemerintah pusat. Lebih dari seperempat anggaran pemerintah pusat dipakai untuk membiayai anggaran pegawai, antara lain gaji dan tunjangan PNS hingga TNI/Polri yang terus meningkat sehingga memengaruhi belanja.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi belanja negara menunjukkan tren yang meningkat sejak 2000 hingga 2016. Pada 2000, nilai realisasi belanja negara sebesar Rp221,47 triliun dan tumbuh sebesar 54,23 persen menjadi Rp341,56 triliun di 2001. Pada 2016, nilai realisasi belanja bahkan mencapai Rp1.860,3 triliun.
- Baca juga: Ada 4,37 Juta Orang Jadi PNS, Efektifkah?
Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2000, realisasi belanja negara tumbuh sebesar 396,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 1999, nilai realisasi belanja hanya sebesar Rp44,58 triliun. Pertumbuhan yang signifikan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia mulai pulih dari krisis moneter.
Namun, pada 2009, realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,91 persen terhadap tahun sebelumnya. Pada tahun ini, nilai realisasi belanja sebesar Rp937,38 triliun, turun dari 2008 yang bernilai Rp985,77 triliun. Pertumbuhan negatif ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang merupakan imbas krisis dunia sehingga menyebabkan kinerja pemerintah pun melambat.
Berdasarkan jenisnya, belanja negara dibagi atas dua akun besar, yaitu Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sejak 2007 hingga 2016, belanja Pemerintah Pusat mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan transfer ke daerah. Proporsi belanja Pemerintah Pusat pada 2007 sebesar 66,6 persen terhadap total belanja negara, sedangkan transfer ke daerah sebesar 33,4 persen.Pada 2016, proporsi transfer ke daerah meningkat menjadi 38,1 persen terhadap total belanja negara dan porsi belanja pemerintah menurun menjadi 61,9 persen.
Belanja Pemerintah Pusat sendiri atas delapan porsi antara lain belanja pegawai, barang, modal hingga bantuan sosial. Realisasi nilai belanjanya pada 2007 sebesar Rp504,62 triliun dan meningkat menjadi Rp1.154,02 triliun. Namun, meski nilai realisasi belanja Pemerintah Pusat menunjukkan tren meningkat, tapi penggunaannya bukan untuk aktivitas produktif.
Pada periode 2007 hingga 2014, subsidi selalu mendapatkan porsi terbesar. Pada 2007, realisasi nilai subsidi yang diberikan Pemerintah sebesar Rp150,21 triliun atau setara dengan 29,77 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Nilai ini meningkat hingga mencapai Rp391,96 triliun di 2014. Mulai 2015, sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait reformasi subsidi energi, realisasi belanja subsidi energi pun menurun hingga nilainya menjadi Rp185,97 triliun dan kembali menurun menjadi Rp174,23 triliun pada 2016.
Sejak nilai belanja subsidi menurun, porsi terbesar belanja Pemerintah Pusat tetap bukan pada akun produktif, seperti belanja barang dan modal, tapi pada porsi belanja pegawai. Pada periode 2007-2016, realisasi belanja pegawai, per tahunnya, rata-rata tumbuh sebesar 15,45 persen. Pada 2007, nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp90,42 triliun dan meningkat menjadi Rp305,14 triliun pada 2016.
Biaya terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta TNI/Polri mengambil porsi terbanyak dari belanja pegawai. Pada 2007, belanja pensiun dan uang tunggu tercatat berjumlah Rp27,71 triliun atau setara dengan 30,64 persen dari total belanja pegawai. Sedangkan, belanja gaji dan tunjangan PNS serta TNI/Polri pada tahun yang sama masing-masing sebesar Rp25,12 triliun dan Rp24,45 triliun.
Pada 2016, nilai ini tumbuh (CAGR) sebesar 14,74 persen untuk gaji dan tunjangan PNS, 9,54 persen untuk TNI/Polri serta 14,57 persen belanja pensiun dan uang tunggu. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS pada 2016 mencapai Rp86,55 triliun dan TNI/Polri pada tahun yang sama Rp55,54 triliun. Nilai belanja pensiun dan uang tunggu bahkan mencapai Rp94,25 triliun.
Besarnya proporsi belanja pegawai dibandingkan untuk barang dan modal menjadi sinyal bahwa anggaran pemerintah masih belum dapat menggerakkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sederhananya, belanja pegawai akan lebih mendorong sisi konsumsi, padahal variabel ini akan lebih rapuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sedangkan, belanja barang dan modal akan mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan daerah, seperti melalui pembangunan infrastruktur.
Tak hanya itu, peningkatan belanja pegawai pun tak meningkatkan kinerja pemerintah. Seperti yang terlihat pada The Worldwide Governance Indicators Reports dimana nilai rata-rata indikator efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness) Indonesia masuk dalam kategori rendah. Pada 2010, skor Indonesia sebesar-0,20 dan menurun menjadi -0.22 di 2015.
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Suhendra
