tirto.id - Kamis pekan lalu, di salah satu gedung Balai Kota Jakarta, Tim Sinkronisasi mendiskusikan program pendidikan Anies-Sandiaga yang mampu dieksekusi saat mereka resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Oktober nanti. Program ini memuat rencana kerja mereka, terutama janji memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang jadi retorika mereka selama kampanye Pilkada Jakarta, untuk warga DKI Jakarta selama lima tahun mendatang.
Sejak Mei, sebuah tim yang disebut "sinkronisasi"—istilah serapan untuk menyebut langkah-langkah penyelarasan—dibentuk oleh pasangan terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno buat berkomunikasi dengan jajaran teras birokrasi di Pemerintah Provinsi Jakarta. Pertemuan ini sudah kali kesekian dan jadi agenda rutin sejak awal Juni lalu.
Sudirman Said, seorang teknokrat yang pernah menjabat menteri pemerintahan Joko Widodo, ditunjuk sebagai ketua Tim. Mereka rutin menggelar diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saban hari Selasa dan Kamis setelah Gubernur Djarot Saiful Hidayat memberi lampu hijau. Tugas Tim adalah membahas terjemahan program dan janji politik Anies-Sandiaga.
Buat menjembatani komunikasi itu, Djarot mendapuk Saefullah Yusuf, sekretaris daerah dan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jakarta, dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. Namun belakangan, komunikasi itu diserahkan sendirian kepada Tuty dengan alasan apa yang disebut "perencanaan pembangunan dan program kerja Pemprov DKI" sudah langsung diurus Bappeda.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Tuty berkata bahwa ia dan Tim Anies-Sandiaga sudah membahas "527 isu" yang nantinya diwujudukan "dalam 3.355 kegiatan". Proses penyelarasan ini akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018.
“Yang jelas isu-isunya itu dihubungkan dengan 23 janji kampanye Pak Anies-Sandiaga,” ujar Tuty, Selasa pekan lalu.
Beberapa isu itu termasuk transportasi, reklamasi, hingga ketahanan pangan. Sebagian besar, kata Tuty, program Anies-Sandiaga yang dipaparkan oleh Tim "sudah sinkron" dengan program yang disusun Pemprov DKI.
“Jadi habis tanggal 20 Juli ini, kami sinkronisasi RKPD, setelah itu RPJMD,” katanya.
Secara singkat, apa yang disebut RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode setahun, disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun—renrang waktu normal kepada daerah menjabat—yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah.
Tuty mengatakan bahwa pembahasannya dengan Tim Sinkronisasi bakal rampung akhir Juli nanti. Setelahnya, ada langkah intens melibatkan kepala teras birokrasi Pemprov Jakarta dengan tim Anies-Sandiaga untuk "menajamkan program" yang akan dieksekusi Anies-Sandiaga. Penajaman itu di antaranya membuat payung hukum dan menentukan sasaran program serta janji yang sering diumbar oleh Anies-Sandiaga selama kampanye lalu.
Tarik-Menarik Anies-Sandiaga & Ahok-Djarot
Sehari setelah hampir semua lembaga survei mengumumkan pasangan Anies-Sandiaga menang Pilkada Jakarta, medio April lalu, Anies Baswedan bertolak ke Balai Kota dengan helikopter buat menemui Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Anies datang ke sana untuk membicarakan program kerja supaya bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. (Baca: Anies dan Ahok Bertemu Bicarakan Program & Rekonsiliasi)
Setelahnya niat mewujudkan janji pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu ke dalam APBD Perubahan 2017 pun bergulir. Melalui timnya, Anies berencana menyertakan empat program unggulan. Program itu adalah rumah down payment (DP) nol persen, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).
Langkah tim Anies itu bikin Ahok berkomentar di tengah ia menghadapi persidangan. Ia tidak setuju jika APBD Perubahan terlalu banyak diutak-atik. Apalagi, bila program rumah DP nol persen bakal disertakan dalam APBD Perubahan. (Baca: Ahok Katakan Tim Transisi Anies-Sandiaga Tak Bisa Ubah APBD)
Menurut Ahok, pembahasan itu sebenarnya sudah dikawal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ahok meminta Anies untuk legawa, sebab anggaran itu masih menjadi wewenang dirinya dengan Djarot menuntaskan program kerja hingga akhir 2017.
“Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kami terima saja,” ujar Ahok, 2 Mei lalu, sepekan sebelum ia divonis 2 tahun penjara.
Tarik-menarik Ahok dan Anies mengenai kewenangan APBD Perubahan ini lantas ditengahi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono. Ketika mengunjungi Balai Kota, Soni berkata program Anies-Sandi bisa masuk dalam APBD Perubahan tetapi hanya untuk program berdurasi 2 bulan.
“Lebih dari itu, ditolak," kata Soni. (Baca: Kemendagri Izinkan Program Anies-Sandiaga Masuk ABPD Perubahan)
Cekcok macam ini masih dibawa ketika Anies-Sandiaga membentuk Tim Sinkronisasi. Sudirman Said, ketua Tim, mengklaim bahwa sejak Anies dan Sandiaga terpilih, ia belum pernah bertemu secara langsung dengan Djarot. Komunikasi mampet.
“Sudah dikirimi surat, sudah dikirimi pesan, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan,” kata Sudirman kepada Tirto, Selasa kemarin.
“Jadi saya juga heran kenapa berkomunikasi pun tidak mau,” imbuhnya.
Seharusnya, kata Sudirman, pemimpin yang masa tugasnya akan berakhir "tidak mengambil keputusan strategis." Kalaupun terdesak, baiknya berkonsultasi dengan gubernur terpilih sebelum diputuskan. Menurutnya, Djarot harus "memberi ruang ... untuk membuka pintu" " kepada kepala daerah terpilih buat serah-terima tugas.
Meski tanpa Djarot, kata Sudirman, program Anies-Sandiaga "diupayakan masuk ke dalam APBD Perubahan." Langkah ini, klaim Sudirman, didukung oleh birokrasi teras Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kekuatan politik parlemen daerah Jakarta.
“Jadi makin tidak punya alasan untuk tidak diakomodasi, semuanya akan masuk,” tukasnya.
Tirto pernah menurunkan beberapa laporan yang menguji retorika para kandidat Pilkada Jakarta, termasuk untuk pasangan Anies-Sandiaga. Sila baca sejumlah janji pasangan terpilih ini yang pernah populer dalam kampanye lalu:OK OCE, Makin Dicibir Makin Populer
Kiprah OK OCE, Dirisak, Dipatenkan, Kini Jadi Akademi
Janji Kerja 100 Hari Anies-Sandiaga
Salah satu poin utama yang diupayakan Tim Anies-Sandiaga adalah memasukkan program kerja 100 hari bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. Di antaranya, kata Sudirman Said, adalah program OK-OCE dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus. (Baca: Tim Sinkronisasi Sampaikan Program 100 Hari Anies-Sandiaga)
Sudirman berkata dua program itu "paling memungkinkan" untuk masuk dalam APDB Perubahan karena "tak membutuhkan anggaran" yang terlalu gede. Apalagi, Anies-Sandiaga berwewenang menyertakan programnya dalam APBD Perubahan 2017 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang diungkapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono.
Meski tidak merinci bagaimana bentuk konkret program Anies-Sandiaga selama 100 hari pertama, Sudirman berkata ada tiga bidang prioritas yang bakal dijalankan Anies-Sandiaga selama kurang lebih tiga bulan perdana.
Itu termasuk pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, biaya hidup terjangkau, dan konsolidasi birokrasi. Bagian penting lain adalah "rekonsiliasi."
Rekonsiliasi yang dimaksud Sudirman, salah satunya dengan "membangun ulang pola komunikasi baru." Jadi ini soal kemampuan memaksimalkan retorika secara lentur yang "lebih memanusiakan birokrat, bersahabat dengan stakeholder, dan harmonis dengan legislatif."
“Saya kita semua orang tahu gaya Pak Anies dan Pak Sandiaga yang simpatik dan komunikatif,” kata Sudirman.
“Tegas tidak harus galak, tidak harus arogan. Bersih tidak harus sombong,” lanjutnya.
Tuty Kusumawati, Kepala Bappeda DKI Jakarta, mengatakan bahwa meski usulan program kerja 100 hari Anies-Sandiaga belum dibahas, tetapi "memiliki dasar yang kuat" untuk diakomodasi dalam APBD Perubahan berbasis peraturan Mendagri.
Tuty juga berkata beberapa program Anies-Sandiaga yang akan dieksekusi dengan plafon APBD 2018 telah masuk dalam RKPD 2018. Program-program itu antara lain penyediaan akses bagi penyandang disabilitas di gedung perkantoran, penataan kampung kumuh, dan studi penurunan muka tanah.
Ia berkata bahwa "tak banyak perubahan" dari usulan Tim Anies-Sandiaga dengan program yang telah disusun Pemprov DKI dalam RKPD dan RPJMD 2018.
“Yang baru itu ada tiga kegiatan," katanya menyebut ketiga usulan program seperti disebutkan di atas, "yang lainnya sinkron dengan kegiatan yang sudah ada."
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
