tirto.id - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan tim sinkronisasi Anies Rayid Baswedan-Sandiaga Uno dapat memasukkan program kerja ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2017. Tapi, ketentuan itu cuma berlaku untuk program yang bersifat jangka pendek dengan durasi 2 bulan.
Menurut Soni, sapaan akrabnya, ketentuan itu sesuai dengan pedoman transisi pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010.
"Kegiatan Anies-Sandi yang mungkin dimasukkan ke APBD Perubahan 2017 adalah aktivitas yang memungkinkan hanya dua bulan. Lebih dari itu, ditolak," kata Soni dalam kegiatan Koordinasi Kemendagri dengan pihak Eksekutif dan Legislatif Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
Soni mengimbuhkan, penyusunan APBD-P 2017 harus diprioritaskan untuk menyelesaikan program kerja yang dirancang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
"Ini masih menjadi kewenangan Plt DKI Jakarta untuk menyelesaikan target sampai Oktober (2017). Sebuah janji politik kepada rakyat. Ini formalnya. Maka seluruh proses harus diselesaikan," kata Soni.
Soni menjelaskan isu-isu pokok dalam proses transisi pemerintahan di DKI Jakarta berkaitan dengan penyusunan APBD-Perubahan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018.
Seperti halnya APBD-Perubahan, proses penyusunan APBD 2018 juga berlangsung di masa kepemimpinan Djarot. Namun, Soni mengimbau Djarot rajin berkomunikasi dengan penerusnya, Anies-Sandi. Ini mengingat kewenangan penuh atas pemerintahan DKI pada 2018 ada di tangan Anies-Sandi.
"Substansinya Anies-Sandi. Tapi, karena mekasnismenya mulai saat ini maka, ibarat kado ulang tahun, bungkusnya ini pak Djarot tapi isinya pak Anies-Sandi," kata Soni.
Ia menjelaskan penyusunan APBD 2018 telah berjalan dan tak bisa serta-merta diubah. Hal itu lantaran aspirasi di tingkat paling bawah sudah mulai masuk Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
"Musrenbang akan close (ditutup) pada 31 Mei 2017. Akhir Juni KUA-PPAS sudah bisa selesai," ujar Soni.
Soni menambahkan, Tim Sinkronissasi Anies-Sandi sudah bisa memasukkan usulan-usulannya dalam RKPD dan RPJMD 2018 mulai Sabtu besok. Usulan itu bisa diberikan kepada birokrasi Pemprov DKI.
"Jadi program-program Pak Anies silahkan dimasukan, mulai besok pagi (Sabtu). Jadi boleh disusun RPJMD-nya bersama tim birokrasi karena tim birokrasi sudah menyusun rancangan awal RPJMD ini sampai 4 bab,” kata Soni.
Dia menambahkan, “Siapapun gubernurnya, 4 bab itu harus diselesaikan oleh birokrasi, bisa direvisi ulang oleh tim pemenang (Tim Sinkronisasi) mulai bab 1-4 kemudian dilengkapi dengan bab 5-9. Di (proses) itu, misi-visi Pak Anies-Sandi bisa dimasukkan."
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengatakan siap terbuka berkomunikasi dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Tapi, untuk pemasukan program Anies-Sandi, dia menunggu petunjuk Kemendagri.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
