tirto.id - Sabtu pekan lalu, di sela menghadiri halalbihalal Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo di Gedung Smesco, bilangan Gatot Subroto, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno enggan berkomentar saat ditanya bagaimana skema pembatalan reklamasi Teluk Jakarta.
Ia memilih tak menjawab ketika kami mengajukan lima pertanyaan tentang isu reklamasi. Ia baru menjawab ketika pertanyaannya digeser dengan ‘program kerja 100 hari’.
“Kita yakin bahwa kunci kesuksesan masalah pemerintahan ke depan adalah fokus kepada masalah-masalah jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Sandiaga, dengan retorika yang tak berubah dari kampanye, sekalipun kini ia tinggal beberapa bulan lagi menempati Balai Kota.
“Tentunya ada tiga masalah inti: masalah tenaga kerja, biaya hidup, dan terakhir biaya sekolah,” tambahnya.
Mudah mengetahui pemberitaan soal proyek reklamasi Jakarta dan apa yang sudah diomongkan oleh pasangan terpilih Anies-Sandiaga. Sejak awal Juli, Sandiaga berkali-kali bersikap tegas menjawab rencana realisasi pembatalan reklamasi. Ia menyebut bahwa tahap awal mewujudkan janji itu dengan "melakukan kajian lingkungan."
Misalnya, bahkan ada wacana pengalihan lahan reklamasi buat jadi tempat hiburan malam. Terang saja itu jadi sorotan. Sempat pula ada wacana bahwa pulau reklamasi akan dijadikan pelabuhan. Disebut pula akan dijadikan taman berolahraga, rekreasi, pentas seni dan budaya, yang "memberi manfaat lebih luas kepada warga."
Namun sorotan mengalihkan fungsi lahan reklamasi kemudian diluruskan oleh Sandiaga. Ia menyebut rencana itu baru sekadar usulan. (Baca: DPRD DKI Tak Sepakat Pulau Reklamasi Dijadikan Hiburan Malam)
Tirto pernah menurunkan laporan agak komprehensif mengenai proyek 17 pulau buatan di Teluk Jakarta: Risiko Reklamasi dan Tanggul Raksasa
Realisasi Menyetop Reklamasi
Sejak pasangan ini memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta, salah satu pembahasan yang mencuat ke publik bagaimana mereka memenuhi janji politik menghentikan proyek reklamasi.
Anies Baswedan, melalui timnya, mulai berkomunikasi dengan Kepala Bappeda Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota buat membahas rencana tersebut. Pembahasan itu termasuk ke dalam 23 program janji politik untuk segera dieksekusi dalam program kerja prioritas Anies-Sandiaga.
Buat merealisasikan itu, Anies melalui Tim Sinkronisasi mengkaji rencana penghentian reklamasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 20 Juni lalu.
Tuty menjelaskan, paparan dari Tim Sinkronisasi hanya bersifat "mendengarkan" dan "tak melahirkan keputusan." Ia berkata, dalam pertemuan itu, pemerintah Provinsi Jakarta memaparkan data secara gamblang, dari sejarah hingga proses hukum dan perizinan pulau reklamasi.
Ia menegaskan, rencana penghentian reklamasi itu masih harus dikaji dan menyarankan Tim Anies-Sandiaga menemui Komite Reklamasi dari lintas kementerian.
“Kemarin kami memaparkan semua data, selengkap-lengkap mungkin,” ujar Tuty.
Kepada Tirto, Sudirman Said berkata Tim belum merinci rencana penghentian reklamasi. Namun, katanya, sikap Anies-Sandiaga tetap akan menyetop proyek reklamasi dan hal ini telah masuk dalam RPJMD 2018.
“Pada setiap kesempatan, kami berdiskusi mengenai reklamasi, selalu kami tanyakan bagaimana perkembangan pemikirannya, beliau berdua konsisten,” ujar Sudirman.
“Kami jalankan apa yang menjadi komitmen dan janji kami,” tambahnya.
Buat menjalankan janji itu, lanjut Sudirman, saat ini Tim sedang mengumpulkan data termasuk kajian ekonomi dan alih fungsi lahan jika proyek itu resmi dibatalkan. “Tapi bagaimana prosesnya, ditunggu sampai Pak Gubernur dan Wagub resmi duduk. Kemudian biarkan beliau mengambil keputusan."
Janji menyetop reklamasi Teluk Jakarta jadi andalan pasangan Anies-Sandiaga saat Pilkada Jakarta lalu buat memikat elektorat. Namun, pikat janji ini takkan semudah impian. Sebabnya, langkah membatalkan proyek reklamasi bakal menghadapi hambatan rumit, termasuk menguji pelbagai izin.
Sudirman Said menuturkan, salah satu yang jadi kendala menghentikan reklamasi ialah banyak peraturan gubernur yang melegitimasi proyek tersebut. Ini butuh waktu, ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk tahun 2018, pihak Anies-Sandiaga berencana mengaudit tiga pulau (Pulau C, D, dan G) dan langkah ini sudah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2018.
"Banyak sekali hal yang dilanggar," kata Sudirman. "Rumitnya dari aspek penentuan hak dan kewajiban sampai pengelola aset. Menurut saya, arah Pak Anies dan Pak Sandiaga sudah sangat tepat: beliau ingin mengembalikan aspek tata kelola."
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
