Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Janji manis Gubernur Anies untuk menghentikan reklamasi lagi-lagi terbentur vonis hukum. Dia diminta memberikan izin reklamasi Pulau G.

Anies menerbitkan keputusan yang mengizinkan Ancol direklamasi. Keputusan ini lekas diprotes.

Sejak 1990, penurunan muka tanah jadi salah satu masalah besar Jakarta; 30 tahun kemudian, alih-alih teratasi, masalah itu makin runyam.

Koalisi menilai keputusan Anies memang sejak awal hanya gimik. Karena itu ia mudah kalah di pengadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perpanjangan izin reklamasi Pulau I.

Merespons putusan PTUN ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau I yang dimohonkan PT Jaladri Kartika Pakci.

Anies dinilai hanya melakukan pencitraan melawan para pengembang yang melakukan gugatan atas pembatalan izin reklamasi.

LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.

Pemprov DKI Jakarta dinggap tak punya argumen yang cukup kuat dalam kasus reklamasi Pulau H.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan didesak untuk terbuka atas seluruh perkara “perlawanan balik” dari perusahaan pengembang pemegang izin proyek reklamasi yang telah dicabut izinnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan merangkul warga terdampak reklamasi dalam proses banding atas putusan PTUN Jakarta.

KIARA mengatakan, Anies melanjutkan reklamasi dengan Pergub tahun 2016. Padahal Pergub itu dipakai Anies untuk menyerang Ahok di Pilgub DKI. 

Para nelayan yang mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilgub DKI kecewa karena ingkar janji soal reklamasi. 

Anies mengklaim tidak leluasa bergerak karena jelang ia menjabat berbagai aspek legal reklamasi sudah dirapikan lebih dulu.

Sekjen KIARA Susan Herawati menilai adu narasi antara kebijakan Anies dan Ahok bukan sesuatu yang relevan, malah mengalihkan substansi permasalahan reklamasi.

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja. 

Ada lahan kontribusi dari pulau reklamasi buat kepentingan publik. Tapi, sampai kini, belum ada wujudnya.

Reklamasi memang sudah dihentikan, demikian ucapan Anies Baswedan. Tapi, tidak untuk pembangunan di atasnya.

Apakah memungkinkan perumahan elite berdampingan dengan perkampungan nelayan? Kenapa tidak, kata Jakpro, apa ada yang aneh?