tirto.id - Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika Anies kalah di pengadilan.
"Dan tadi sempat disampaikan, mungkin enggak Gubernur mengeluarkan SK baru? Ya sangat dimungkinkan," kata Arif saat ditemui di LBH Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Apalagi, kata Arif, salah satu alasan mengapa hakim PTUN mengabulkan gugatan pihak pengembang dan membatalkan SK Pembatalan Izin Reklamasi di Pulau H adalah karena Pemprov DKI Jakarta dinilai melakukan kebijakan yang tak sesuai prosedur hukum.
Selanjutnya Arif mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan ulang SK dengan prosedur hukum yang lebih kuat dan tepat.
"SK Pembatalan Izin Reklamasi kan dinilai menyalahi prosedur. Bisa jadi diterbitkan ulang, sesuai dengan prosedur yang tepat agar tak ada lagi celah untuk digugat. Dan saya kira pertanyaan ini penting ditanyakan ke Pemprov DKI. Mereka mau melakukan apa? Apa langkah hukum itu bisa menjamin bahwa proses hukum tadi bisa maksimal disampaikan ke pengadilan?" kata Arif.
Langkah PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin reklamasi Pulau H, ternyata berbuntut panjang.
Gugatan hukum yang dilayangkan pada 18 Februari 2019 itu dikabulkan majelis hakim PTUN pada 9 Juli 2019. Putusan itu termuat dalam laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sipp.ptun-jakarta.go.id dengan nomor 24/G/2019/PTUN.JKT.
Tak hanya PT Taman Harapan Indah, lawan Anies bertambah lagi tiga pihak. Pertama, PT Manggala Krida Yudha sebagai pengembang Pulau M, melayangkan gugatan serupa PTUN pada tanggal 27 Februari 2019. Gugatan diajukan sembilan hari setelah PT Taman Harapan Indah.
Kasusnya masuk dengan nomor perkara 31/G/2019/PTUN.JKT. Saat ini persidangan sedang berlangsung dan sudah pada tahap pembuktian para pihak.
Di Pulau M, Anies digugat karena mengeluarkan Kepgub Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018. Kepgub ini menerangkan perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 nomor 1283/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha.
Kedua, PT Jaladri Kartika Pakci sebagai pengembang Pulau I. Mereka melayangkan gugatan pada 27 Mei 2019 ke PTUN, empat bulan setelah PT Taman Harapan Indah dan PT Manggala Krida Yudha.
Dikutip dari sipp.ptun-jakarta.go.id gugatan kasusnya tercatat dengan nomor perkara 113/G/2019/PTUN.JKT. Saat ini persidangan sedang berjalan dan sudah pada tahapan replik (tanggapan atas jawaban Tergugat) dari Penggugat.
Ketiga, PT Agung Dinamika Perkasa sebagai pengembang Pulau F. Pengembang ini adalah mitra kerja dari PT Jakarta Propertindo (BUMD milik Pemprov DKI).
Mereka mengajukan gugatan pada 26 Juli 2019, atau setelah terbitnya putusan PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah pada 9 Juli. Saat ini, proses gugatan sedang masuk tahap pemeriksaan persiapan.
Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT. Anies digugat karena mengeluarkan Kepgub yang mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo.
Diketahui, PT Agung Dinamika Perkasa dan PT Jaladri Kartika Pakci--dua pengembang terakhir yang mengajukan gugatan--adalah anak perusahaan Agung Podomoro Land.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dipna Videlia Putsanra
