tirto.id - Puluhan nelayan dari Muara Angke, Jakarta Utara, Dadap dan Tangerang, mengadakan aksi protes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap mengingkari janji politiknya dengan melanjutkan reklamasi. Aksi tersebut dilakukan di depan gedung Pemprov DKI Jakarta, Selasa (16/7/2019) sore.
"Kami menuntut [Anies] cabut Pergub yang fasilitasi reklamasi demi kesejahteraan para nelayan," kata Sekjen KIARA, Susan Herawati kepada para wartawan, Selasa (16/7/2019) siang.
Susan menjelaskan, aksi itu juga dihadiri Iman, nelayan Muara Angke, yang bertemu langsung dengan Anies tak lama setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Dia melakukan mediasi dan datang ke Balai Kota bersama KIARA dan kawan-kawan lain. Waktu itu komitmen [Anies] masih sama tapi entah karena ada dinamika politik, dan akhirnya bergeser,” ungkap dia.
Padahal, kata Susan, besarnya kantong suara Anies Baswedan ketika Pilgub 2017 lalu datang dari pesisir pantai, yang artinya kebanyakan adalah nelayan.
"Orang kemudian bergeser dan percaya bahwa dia bisa melakukan salah satu janjinya yaitu membatalkan 17 pulau palsu. Tapi pada kenyataannya banyak janji tak ditepati. Pertama hanya 13 pulau yang dibatalkan, empatnya kan masih. Kami melihat ini adalah barang tukar guling politiknya Anies. Janji-janji palsunya," katanya.
Susan mengatakan, 80 persen nelayan yang memilihnya dalam Pilgub 2017 menggantungkan hidup mereka kepada Anies.
"Karena para nelayan tidak ada pilihan lain, karena alasan untuk menghentikan reklamasi, mereka hidup sederhana, enggak aneh-aneh politik identitas. Ketika Anies mengeluarkan izin Jakpro di Pulau D, itu enggak jalan, mereka kecewa," lanjutnya.
Sementara itu, Iman, salah satu nelayan asal Muara Angke mengatakan, banyak nelayan yang kehilangan akses ke laut, kontrol pekerjaan sulit, tingginya biaya hidup, dan merasa takut saat pergi melaut.
"Perasaan takut karena merasa bahwa lautnya sudah dikapling, kalau kerugian kami sekitar 50 persen turun, karena kami harus pergi lebih jauh, enggak bisa mendekat ke Pulau D. Dan itu benar, saya pernah diusir sama security, alasannya pulau ini sedang dalam sengketa," kata Iman.
Aksi tersebut diikuti oleh beberapa organisasi non-profit seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Kemudian, Bina Desa, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Komunitas Nelayan Tradisional Dadap, Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Forum Peduli Pulau Pari (FP3), hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
