Indeks Proyek Reklamasi

Sejak 1990, penurunan muka tanah jadi salah satu masalah besar Jakarta; 30 tahun kemudian, alih-alih teratasi, masalah itu makin runyam.

Anies kembali mengklaim bahwa dirinya akan terus melawan para pengembang yang mengajukan gugatan reklamasi atas pembatalan izin yang ia sudah keluarkan.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H untuk PT Taman Harapan Indah.

DPRD DKI Jakarta merespons dan mempertanyakan urgensi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin mengadakan upacara HUT 17 Agustus di Pulau Reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju.

Bentrokan sempat terjadi antara mahasiswa pendemo dengan petugas keamanan di halaman DPRD DKI Jakarta.

Para nelayan yang mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilgub DKI kecewa karena ingkar janji soal reklamasi. 

DPRD DKI lebih menyetujui untuk sistem zonasi dalam Raperda tersebut. Namun tidak secara keseluruhan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Reklamasi pantai Tanjung Pandan Belitung telah merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut.

Anies mengklaim tidak leluasa bergerak karena jelang ia menjabat berbagai aspek legal reklamasi sudah dirapikan lebih dulu.

WALHI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum reklamasi dijalankan selama ini.

WALHI DKI Jakarta menilai Pemprov seharusnya menghentikan semua kegiatan reklamasi dan segera melakukan rehabilitasi.

DPRD DKI Jakarta belum berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan memberikan IMB di lahan reklamasi.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta terdapat klausul penyebutan zona pemukiman non-nelayan di sekitar pulau reklamasi.

Tindakan Anies bereskan kekacauan di apartemen: Tumpuk janji dan gertakan. Sampai kapan?

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Sekjen KIARA Susan Herawati menilai adu narasi antara kebijakan Anies dan Ahok bukan sesuatu yang relevan, malah mengalihkan substansi permasalahan reklamasi.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.