Indeks Proyek Reklamasi

Pembangunan di Pulau Reklamasi sudah sesuai PRK yang diatur dalam Pergub 206/2016. 

Penerbitan IMB dilandasi status tanah Pulau Reklamasi dengan hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB).

Anies menyampaikan bahwa yang dilanggar para pengembang di Pulau Reklamasi adalah perizinan membangun, bukan tata ruang.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memperkirakan revisi Perda RDTR dan Perda RTRW akan bersifat akomodatif terhadap IMB Pulau Reklamasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono berpendapat revisi Perda RTRW dan RDTR tidak bisa dilakukan untuk melegitimasi penerbitan IMB pulau reklamasi.

Sejumlah aktivis yang tergabung Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi dari perempatan Patung Kuda menuju Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Usulan untuk melakukan hak interpelasi disampaikan oleh Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Mahasiswa dan nelayan meminta Gubernur Anies untuk mencabut IMB yang telah diterbitkan untuk bangunan Pulau Reklamasi.

Penerbitan IMB menyalahi undang-undang, karena di Pulau Reklamasi belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Aksi bakar ban di gerbang Balai Kota DKI Jakarta itu disertai dengan membentangkan spanduk putih bertuliskan “Anies=Ahok”.

Adu narasi soal reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru dinilai mengalihkan dari permasalahan substansi yang ada.

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja. 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Reklamasi memang sudah dihentikan, demikian ucapan Anies Baswedan. Tapi, tidak untuk pembangunan di atasnya.

Apakah memungkinkan perumahan elite berdampingan dengan perkampungan nelayan? Kenapa tidak, kata Jakpro, apa ada yang aneh?

Menerbitkan IMB untuk 900-an bangunan di Pulau D, Anies memakai peraturan warisan Ahok, lawan politiknya pada Pilkada 2017.

Pulau reklamasi tersebut digabungkan dengan dataran Jakarta melalui jembatan. Namun Pandapotan tetap tidak sepakat hal tersebut dijadikan alasan untuk penyatuan aturan penggabungan tata ruang reklamasi dan dataran Jakarta.

Anies sempat menyindir Ahok yang melanjutkan aturan warisan masa lalu. Tapi kini, Anies juga melanjutkan aturan warisan dari Ahok.

Jakpro sedang fokus membangun lapangan upacara di Pulau C atau yang kini dinamakan Pantai Kita.